Pekanbaru,populisnews.com - Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau menerima silaturahmi dan audiensi Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Provinsi Riau Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Selasa (24/1/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal SE., M.I.Kom mengucapkan terimakasih atas audiensi yang dilakukan Partai Perindo. Menurutnya kunjungan Partai Perindo merupakan partai yang pertama kali audiensi ke Bawaslu Riau di tahun 2023.
“Terima Kasih atas kunjungan Ketua dan jajaran pengurus DPW Riau Partai Perindo ke kantor Bawaslu Provinsi Riau. Untuk di Tahun 2023 ini, Partai Perindo adalah partai pertama yang melakukan audiensi ke Bawaslu Riau.” tutur Alnof.
Dirinya juga berharap kepada seluruh peserta Pemilu untuk membaca dan memahami aturan yang berlaku. Sehingga Pemilu 2024 nanti menjadi Pemilu yang aman dan berintegritas.
Sementara, Ketua DPW Riau Partai Perindo, Sayed Abubakar Assegaf bersama jajaran pengurus sangat berharap dalam perhelatan Pemilu tahun 2024 nanti, Bawaslu mampu mengantisipasi atau menghindarkan kemungkinan terjadinya gesekkan yang tidak diharapkan.
“Saat ini saya bersama pengurus baru DPW Partai Perindo bertujuan memina wejangan dari Bawaslu Riau terkait apa saja aturan atau regulasi yang harus kami patuhi. Sehingga kami sebagai peserta Pemilu khususnya di Riau jangan sampai terjadi pergesekan yang tidak diharapkan.” ucap Sayed.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Riau, Amiruddin Sijaya menyampaikan bahwa perlu adanya sinergitas antara peserta dan penyelenggara terkait aturan yang harus di patuhi.
Selain itu, Penyelenggara dan peserta Pemilu memiliki peran yang sama yakni memberikan pendidikan politik yang baik dan benar kepada masyarakat, sehingga Pemilu nantinya dapat berjalan dengan baik dan sukses.
Sementara Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Hasan, M.Si., meminta kepada partai politik selaku peserta Pemilu untuk membantu mengawasi penyelenggara, guna suksesnya Pemilu yang berintegritas, sesuai dengan yang diharapkan oleh negara melalui undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (*)