HIPMAJA Kritik Pembelian Mobdis Bupati Merangin Ditengah Kebijakan Efisiensi

Kamis, 12 Juni 2025 | 20:26:08 WIB
Ketua Himaja Pri, Fajar Anugrah

MERANGIN (Populisnews) - Rencana Bupati M. Syukur untuk membeli mobil dinas baru menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Langkah tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran nasional yang tengah digencarkan oleh pemerintah pusat.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jambi Pelalawan Riau (Himaja Pri) Fajar Nugraha menyampaikan dalam kondisi ekonomi yang masih menghadapi tantangan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri sebelumnya telah mengimbau seluruh kepala daerah untuk menunda pembelian barang-barang mewah, termasuk kendaraan dinas, demi memprioritaskan belanja publik yang lebih berdampak langsung pada masyarakat.

Namun Bupati M. Syukur dan Wakil Bupati A. Khafid masih berkeinginan untuk membeli mobil dinas baru, walau kebijakan yang diambil sangat bertentangan dengan semangat efisiensi dan skala prioritas yang bersentuhan dengan  kebutuhan masyarakat.

"Rasanya sangat Tidak Relevan ketika Bupati dan Wabup duduk tenang dan berbahagia menikmati mobil dinas barunya disaat para  para pedangan kaki lima yang masih terzolimi, belum ada solusi yang kongkrit dan masih terkatung katung dalam Ketidak pastian yang Jelas," kata Fajar

Aktivis kampus ITP21 Pelalawan Riau ini mempertanyakan komitmen moral pemimpin daerah Merangin dalam menomorsatukan kepentingan masyarakatnya.

"Apa memang seperti itu sikap pemimpin terhadap masyarakat nya,? Mana komitmen moral sebagai pemimpin?" TanyaFajar

Di tengah kondisi fiskal nasional yang menuntut efisiensi, pembelian mobil dinas baru adalah bentuk ketidakpekaan pemimpin terhadap situasi yang ada. 

"Banyak warga yang masih membutuhkan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur," ujar Fajar,

Fajar pun mulai mempertanyakan apa sebenarnya prioritas pemerintah daerah. Apakah APBD yang sejatinya adalah uang negara yang berasal dari pajak masyarakat itu dipakai untuk kesenangan pemimpin saja.

"Secara aturan uang itu bisa dipakai membeli mobil dinas baru, tidak ada yang salah, yang dipertangakan etika dan moral pemimpin nya. Keadaan ekonomi sekarang sedang tidak baik baik saja, masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak dari pada mobil dinas baru," tegasnya"Jangan sampai rakyat merasa pemimpinnya lebih mementingkan kenyamanan pribadi ketimbang kebutuhan warganya,"pungkasnya***

Terkini