PEKANBARU, populisnews.com – Kisruh dualisme kepengurusan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) terus menjadi sorotan.
Menanggapi Surat Terbuka yang dilayangkan oleh pengurus LAMR hasil Musyawarah Besar (Mubes) VIII Dumai kepada Gubernur Riau, tokoh masyarakat adat H Asri Auzar mengimbau agar kedua kubu yang bertikai mengedepankan musyawarah demi mengembalikan marwah lembaga tersebut.
Asri Auzar yang juga dikenal sebagai Haji Eri menyebutkan, islah atau rekonsiliasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik internal yang telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap LAMR.
“Wajar saja surat terbuka itu disampaikan, tetapi alangkah baiknya jika perbedaan pendapat diselesaikan dengan duduk bersama dan bermusyawarah. Jangan saling menyalahkan,” ujarnya kepada populisnews.com, Kamis (26/6/2025), saat dihubungi via sambungan telepon.
Mantan legislator DPRD Riau ini juga mengusulkan solusi konkret, yakni menggelar Musyawarah Besar ulang sebagai jalan keluar untuk menentukan kepengurusan yang sah secara mufakat.
“Kalau memang memungkinkan, lakukan kembali Mubes. Intinya, bagaimana agar organisasi ini tidak terus terjebak dalam dualisme kepemimpinan,” tegasnya.
Namun, saat ditanya apakah penyelenggaraan Mubes ulang itu diatur dalam AD/ART organisasi, Asri mengaku belum mengetahui secara pasti. “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga itu kan disusun di Mubes. Kalau di luar itu, saya tidak tahu,” katanya.
Sebelumnya, dualisme kepengurusan LAMR mencuat usai Mubes Luar Biasa (Mubeslub) digelar di Hotel Alpha Pekanbaru. Mubeslub tersebut dinilai inkonstitusional dan disebut bertentangan dengan aturan organisasi. Bahkan, campur tangan Gubernur Riau saat itu, Syamsuar, turut disebut sebagai pemicu konflik internal yang meruncing.
Asri berharap, rekonsiliasi kedua belah pihak dapat segera diwujudkan demi memperkuat legitimasi moral serta memulihkan citra LAMR di mata masyarakat.
“Yang paling penting, mari kita jaga dan rawat marwah LAMR bersama-sama,” tutupnya. (*)