PELALAWAN (Populisnews) – Putra asli kelurahan Pelalawan, Dedi mendesak Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk segera melakukan peninjauan atas kontrak kontrak kerjasama pengelolaan tanaman kehidupan dan pola kemitraan lainnya antara perusahaan yang beroperasi di Kelurahan Pelalawan dengan masyarakat tempatan.
“Yang kita desak ini adalah tindak lanjut dari pernyataan pak Bupati sendiri bahwa dalam pengelolaan tanaman kehidupan maupun kemitraan lain yang menjadi kewajiban perusahaan tidak lagi dilakukan oleh tim, melainkan akan di handle oleh Koperasi Merah Putih, karena itu kami minta juga tinjau ulang kontrak kontrak nya, agar kepentingan kepentingan masyarakat benar benar terakomodir dalam kontrak baru nanti,”tegas Dedi, Selasa (16/12/2025)
Lebih lanjut dikatakan oleh pria yang juga menjabat Ketua Aliansi Aktivis Peduli Kawasan Hutan (A2-PKH) Kabupaten Pelalawan ini, Selama perjuangan tim tanaman kehidupan dengan negosiasi negosiasi bersama perusahaan tidak sepenuhnya mewakili dan mencerminkan perjuangan hak hak masyarakat tempatan, akan tetapi lebih kepada kepentingan segelintir orang saja.
“Kontrak kontrak yang dibuat dengan perusahaan selama ini banyak mengakomodir kepentingan tim dan pribadi pribadi dalamnya, tidak mewakli masyarakat, untuk itu kita minta Pemkab meninjau ulang, revisi dan lakukan perbaikan untuk kesejahteraan masyarakat banyak,” imbuhnya
Dedi merinci, Di Kelurahan Pelalawan sendiri telah ada kontrak kerjasama dalam pengelolaan tanaman kehidupan dan pola kemitraan lain dengan perusahaan, diantaranya PT. Adei Plantation, PT Sinar Haska Lestari, PT Persada Karya Sejati, PT. Mutiara Lestari dan PT. Selaras Abadi Utama
“Dengan perusahaan perusahaan yang mengolah puluhan ribu hektar tanah nenek moyang kami, harusnya masyarakat sejahetra, namun hak hak itu tidak terakomodir secara benar oleh si pembawa pesan tadi. Maka nya harus direvisi kontrak itu,”katanya
Senada dengan itu, putra tempatan lainnya, Liaz Abnur juga menegaskan sudah saatnya Pemkab Pelalawan mengambil alih sumber daya alam serta potensi potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terkandung didalamnya untuk segera di tinjau ulang.
“Pemerintah hadir kan tujuannya untuk memastikan pengelolaan kekayaan alam ini berkeadilan sosial, mencegah sumber daya alam dikuasai segelintir orang, bukti nya sekarang seperti itu. Tidak ada masyarakat Pelalawan yaang sejahtera dari kerjasama dengan perusahaan, hanya segelintir saja,”tegasnya
Liaz yakin apa yang disampaikan oleh Bupati Zukri saat menjumpai pengunjuk rasa yang memperjuangkan hak tanaman kehidupan di Kelurahan Pelalawan pekan lalu bukan sekedar omon omon ata pencitraan semata, melainkan niat orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan untuk meluruskan yang bengkok dan menegakkan aturan demi kesejahterramaan masyarakat.
“Saya kira pernyataan pak Bupati waktu itu jelas, dan ditujukan kepada seluruh perusahaan serta masyarakat Kabupaten Pelalawan yang memiliki permasalahan yang sama, bahwa praktek praktek culas dalam pengelolaan sumber daya alam dan potensi potensi ekonomi masyarakat harus dilakukan secara benar,”pungkasnya (Fajar)