PEKANBARU (Populisnews) -Penahanan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi peringatan serius bagi pemerintah sekaligus pukulan terhadap kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis nasional yang digadang-gadang sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. ? ?
Wakil Sekretaris Jenderal PD KAMMI Pekanbaru, Mahmuda Rahman, menilai bahwa kasus ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan hukum yang berhenti pada penetapan tersangka semata. Menurutnya, kasus tersebut justru harus menjadi momentum untuk membongkar berbagai kejanggalan yang diduga terjadi dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh. ? ?
"Penahanan pimpinan BGN harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap seluruh persoalan yang selama ini mungkin tersembunyi dalam pengelolaan MBG. Publik berhak mengetahui bagaimana dugaan penyimpangan bisa terjadi dalam program yang mengelola anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar," ujar Mahmuda Rahman.l, Kamis (4/6/2026).
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional dengan nilai anggaran yang sangat besar. Pada tahun 2025, program ini mengelola anggaran sekitar Rp85,27 triliun dan direncanakan meningkat hingga Rp268 triliun pada tahun 2026. Besarnya anggaran tersebut semestinya diiringi oleh sistem pengawasan yang kuat, transparansi yang maksimal, serta mekanisme akuntabilitas yang ketat.
Namun munculnya dugaan korupsi yang kini sedang diusut Kejaksaan Agung menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan yang selama ini dijalankan. ? ?Mahmuda menyoroti bahwa hingga saat ini publik belum memperoleh penjelasan yang utuh mengenai berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi. Bahkan besaran kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut, menurutnya, semakin memperkuat kebutuhan akan audit menyeluruh dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. ? ?
"Yang menjadi pertanyaan publik hari ini bukan hanya siapa yang ditahan. Yang lebih penting adalah bagaimana dugaan penyimpangan tersebut bisa terjadi, siapa saja yang terlibat, bagaimana mekanisme pengawasan berjalan, dan apakah ada pihak lain yang turut menikmati atau memperoleh keuntungan dari program tersebut," tegasnya. ? ?
Lebih lanjut, Mahmuda menilai informasi yang berkembang dalam proses penyidikan mengenai dugaan jual beli titik SPPG, dugaan afiliasi dalam penunjukan mitra pelaksana, serta dugaan intervensi dalam pengadaan barang dan jasa harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, berbagai indikasi tersebut menunjukkan adanya persoalan tata kelola yang tidak boleh dianggap sebagai masalah administratif biasa. ? ?
"Kami melihat adanya sejumlah kejanggalan yang harus dibuka secara terang benderang. Jika terdapat indikasi konflik kepentingan, praktik monopoli, permainan proyek, penggelembungan harga, atau penyalahgunaan kewenangan dalam penunjukan mitra pelaksana, maka semuanya harus diusut tanpa pandang bulu. Jangan sampai program yang seharusnya menjadi harapan jutaan anak Indonesia justru menjadi ruang bagi praktik-praktik yang merugikan rakyat." ? ?tegas Mahmuda
PD KAMMI Pekanbaru mendesak pemerintah untuk tidak hanya menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada proses hukum, tetapi juga mengambil langkah politik dan administratif yang konkret melalui audit menyeluruh terhadap seluruh pelaksanaan Program MBG. Audit tersebut harus mencakup proses perencanaan, penganggaran, penunjukan mitra, pengadaan barang dan jasa, distribusi manfaat, hingga mekanisme pengawasan internal yang selama ini dijalankan. ? ?
Presiden, DPR RI, Badan Pemeriksa Keuangan, serta seluruh lembaga pengawas negara diminta untuk turun langsung mengevaluasi tata kelola Program MBG secara nasional. Menurutnya, program yang menyangkut kebutuhan dasar dan masa depan anak-anak Indonesia tidak boleh dikelola secara tertutup dan minim pengawasan. ?
?"Kami mendesak pemerintah untuk menyusut segala bentuk kejanggalan yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis. Jangan ada fakta yang disembunyikan. Jangan ada pihak yang dilindungi. Jangan ada kekuasaan yang kebal hukum. Rakyat berhak mengetahui ke mana anggaran negara digunakan dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan."pintanya
??Menurut Mahmuda, kasus ini harus menjadi momentum nasional untuk memperbaiki tata kelola program-program strategis negara. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga kepercayaan publik serta masa depan jutaan anak Indonesia yang menjadi sasaran utama Program Makan Bergizi Gratis. ? ?"Ketika dugaan korupsi menyentuh anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan gizi anak-anak" Pungkas?nya***