Latest Posts

Milad ke-3 PMRI di Gedung DPD RI, Gaungkan "Riau untuk Indonesia" dan Perjuangan Daerah Istimewa Riau

Fri, 12 Jun 2026 23:19:53 +0700

JAKARTA,populisnews.com – Semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah kelahiran menggema dalam rangkaian Milad ke-3 Persatuan Masyarakat Riau Indonesia (PMRI) yang digelar di Gedung Sriwijaya DPD RI, Jakarta, Jumat (13/6/2026).

Mengusung tema besar "Riau untuk Indonesia", organisasi yang menghimpun mahasiswa dan masyarakat Riau di berbagai daerah itu menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi bagi pembangunan bangsa, tanpa melupakan akar budaya dan identitas Melayu.

Acara yang dihadiri tokoh adat, pejabat pemerintah, akademisi, aktivis mahasiswa, hingga anggota legislatif tersebut menjadi panggung refleksi sekaligus deklarasi arah perjuangan PMRI ke depan.

Ketua Umum PMRI, Dr. H. Rusli Effendi, S.Pd.I, SE, M.Si, dalam sambutannya menegaskan bahwa slogan "Raga di Rantau, Jiwa di Riau" bukan sekadar kalimat simbolik, melainkan panggilan moral bagi generasi muda Riau yang sedang menimba ilmu dan berkarier di berbagai penjuru negeri.

"Sejauh apa pun langkah kaki kalian merantau, setinggi apa pun jabatan yang diraih, kepedulian dan aksi nyata harus tetap pulang untuk membangun Riau. Kita tidak boleh menjadi generasi yang lupa di mana ari-ari kita ditanam," tegas Rusli.

Menurutnya, dalam perjalanan tiga tahun terakhir, PMRI telah bertransformasi menjadi rumah besar yang menyatukan berbagai paguyuban mahasiswa dan masyarakat Riau secara nasional.

Sebagai bentuk komitmen organisasi, PMRI sebelumnya telah meluncurkan lima lembaga, yayasan dan badan strategis, serta menandatangani nota kesepahaman Program 1.000 Doktor bersama empat perguruan tinggi.

Pada momentum Milad ke-3 ini, PMRI kembali melahirkan langkah konkret melalui penandatanganan kerja sama penulisan buku "Riau untuk Indonesia" bersama Lembaga Bumi Pulih Lestari yang dipimpin oleh Stephanie Iriana Pasaribu.

Buku tersebut akan ditulis secara kolaboratif oleh sejumlah akademisi dan peneliti, di antaranya Hanief Arief dari Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Nurhamin.

Rusli menjelaskan, buku tersebut akan mengangkat tiga pilar utama kontribusi Riau terhadap Indonesia, yakni Bahasa Melayu Riau sebagai akar Bahasa Indonesia, kekayaan sumber daya alam yang menjadi salah satu penopang ekonomi nasional, serta pengorbanan Sultan Syarif Kasim II yang menyerahkan kekayaan kerajaan demi kemerdekaan Republik Indonesia.

"Riau bukan sekadar wilayah administratif di peta Sumatera. Riau adalah penopang tegaknya republik ini," ujarnya.

Gaungkan Daerah Istimewa Riau

Dalam pidatonya, Rusli juga menyoroti paradoks yang dihadapi Riau. Di tengah besarnya kontribusi terhadap negara melalui minyak bumi, gas alam, kelapa sawit hingga bahasa nasional, menurutnya masyarakat lokal dan masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan ketimpangan.

Ia menyinggung isu kebakaran lahan gambut, deforestasi, hingga belum optimalnya pemerataan kesejahteraan sebagai tantangan yang harus dijawab negara.

Dari forum Dialog Kebangsaan tersebut, PMRI kembali menegaskan dukungannya terhadap perjuangan mewujudkan Daerah Istimewa Riau (DIR).

"Riau telah memberikan segalanya untuk Indonesia. Sudah saatnya Indonesia memberikan keadilan yang setimpal bagi rakyat Riau. Perjuangan Daerah Istimewa Riau adalah perjuangan harga diri dan hak historis yang harus diperjuangkan bersama," tegasnya.

Suasana dialog kebangsaan yang diinisiasi PMRI di Gedung DPD RI

Sementara itu, sambutan tertulis Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai kunci memenangkan persaingan masa depan.

Menurutnya, kompetisi ke depan bukan lagi antarwilayah, melainkan antartalenta. Karena itu, Pemerintah Provinsi Riau menjadikan pengembangan kualitas SDM sebagai prioritas utama.

Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2026 Pemprov Riau mengalokasikan sekitar Rp62 miliar untuk Program Beasiswa Riau yang menjangkau 3.644 mahasiswa.

"Beasiswa bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi investasi masa depan," tulisnya.

Syahrial juga mengapresiasi semangat diaspora Riau yang tergabung dalam PMRI. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh masyarakat yang tinggal di Riau, tetapi juga oleh putra-putri terbaik Riau yang berkarya di berbagai daerah bahkan mancanegara.

"Kontribusi tidak selalu harus dilakukan dengan pulang kampung. Kontribusi dapat berupa jejaring, investasi, transfer pengetahuan, membuka akses pasar, dan membimbing generasi muda. Semangat 'Raga di Rantau, Jiwa di Riau' adalah modal sosial yang sangat besar untuk pembangunan daerah," katanya.

Ia berharap forum tersebut mampu melahirkan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, investor, diaspora, dan generasi muda dalam mempercepat kemajuan Provinsi Riau.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau Datuk Seri H. Marjohan Yusuf, Sekdaprov Riau Syahrial Abdi, anggota DPR RI asal Riau, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta aktivis mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

Milad ke-3 PMRI pun menjadi lebih dari sekadar perayaan usia organisasi. Ia menjelma menjadi ruang konsolidasi gagasan, tempat lahirnya komitmen baru, sekaligus pengingat bahwa sejauh apa pun anak-anak Riau merantau, denyut pengabdian mereka tetap bermuara ke Bumi Lancang Kuning.(*)

Kirim Surat Kedua, DPC Demokrat Inhu Desak DPD Demokrat Riau Segera Proses PAW Empat Anggota DPRD

Fri, 12 Jun 2026 09:04:17 +0700

INHU,Populisnews.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) kembali mendesak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Riau untuk segera menindaklanjuti usulan pemberhentian tetap dan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap empat anggota DPRD Kabupaten Inhu dari Fraksi Demokrat.

Desakan tersebut dituangkan melalui Surat Kedua Nomor 083/A/DPC-PD-INHU/VI/2026 tertanggal 9 Juni 2026 yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau. Surat itu ditandatangani Wakil Ketua I DPC Demokrat Inhu, Suhariyanto SH, dan Sekretaris DPC, Anggi Destriono SPt.

Dalam surat tersebut, DPC Demokrat Inhu menyatakan hingga saat ini belum menerima konfirmasi, arahan maupun tindak lanjut administratif dari DPD Demokrat Riau atas surat usulan pertama yang telah dikirim sebelumnya terkait pemberhentian dan PAW empat anggota DPRD tersebut.

"Surat kedua ini adalah bentuk penegasan sekaligus harapan agar proses penegakan disiplin organisasi dapat segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme partai," kata Suhariyanto dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (11/6/2026).

Dalam surat penegasan itu, DPC Demokrat Inhu menguraikan sejumlah alasan yang menjadi dasar percepatan proses PAW.

Pertama, DPC menilai berlarut-larutnya pelaksanaan sanksi terhadap empat kader yang disebut telah terbukti melakukan pembangkangan atau insubordinasi berat berpotensi memicu ketidakpercayaan kader di tingkat akar rumput. Kondisi tersebut juga dinilai dapat merugikan hak-hak politik para calon legislatif yang tidak terpilih namun selama ini tetap mematuhi seluruh instruksi partai.

Kedua, DPC mengingatkan bahwa rekomendasi sanksi berat yang telah diputuskan melalui mekanisme Dewan Kehormatan Cabang (DKC) merupakan bagian dari proses penegakan disiplin organisasi. Jika tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan akan menciptakan preseden buruk bahwa pelanggaran terhadap sistem dan konstitusi partai dapat dibiarkan.

Ketiga, DPC memandang proses penataan internal fraksi di DPRD Inhu perlu segera dilakukan guna mengembalikan soliditas dan kesatuan komando organisasi di lingkungan Fraksi Demokrat.

Dalam rilisnya, DPC Demokrat Inhu juga menegaskan bahwa rekomendasi pemecatan tersebut didasarkan pada hasil sidang formal Dewan Kehormatan Cabang yang memiliki mandat untuk memeriksa dan memutus perkara disiplin kader.

Selain itu, empat legislator yang diusulkan untuk diberhentikan disebut telah melanggar pakta integritas yang berkaitan dengan kompensasi hak finansial perolehan suara Pemilu 2024, yang menurut DPC merupakan hak konstitusional para calon legislatif tidak terpilih.

"Empat anggota DPRD selaku teradu telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pelanggaran berat dan pembangkangan terhadap keputusan institusi partai. Kami meminta jajaran DPD Provinsi Riau bertindak responsif untuk segera memproses rekomendasi pemecatan ini demi kepastian hukum di daerah," tegas Suhariyanto.

DPC Demokrat Inhu juga menyebut seluruh dokumen pendukung dan berkas administrasi yang diperlukan telah dilengkapi. Bahkan, surat tersebut turut ditembuskan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Ketua Mahkamah Partai, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, serta Dewan Kehormatan Cabang Demokrat Inhu.

Berdasarkan dokumen yang diterima media ini, surat kedua tersebut telah diterima oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Riau pada 11 Juni 2026, sebagaimana tercantum dalam tanda terima yang turut dilampirkan.

DPC Demokrat Inhu berharap DPD Demokrat Riau segera meneruskan usulan tersebut ke tingkat pusat untuk mendapatkan penetapan dan keputusan sesuai ketentuan organisasi Partai Demokrat mengenai Pergantian Antar Waktu anggota DPRD.

"Kami akan mengawal seluruh tahapan penegakan sanksi ini hingga terbit keputusan resmi dari DPP Partai Demokrat sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada kader dan konstituen," pungkas Suhariyanto.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari DPD Partai Demokrat Provinsi Riau terkait surat penegasan kedua yang dilayangkan DPC Demokrat Kabupaten Indragiri Hulu tersebut.(*)

Saat Agus Duduk di Kursi Pemeriksaan, Aktor Lain Masih Sunyi dari Pemeriksaan

Tue, 09 Jun 2026 13:48:56 +0700

PEKANBARU,populisnews.com – Proses hukum yang menjerat Agus Warman dalam kasus dugaan pencurian dan pengrusakan terkait aktivitas galian C di Desa Sei Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, terus menuai perhatian. Kuasa hukum Agus menilai penyidikan akan sulit mengungkap fakta secara utuh apabila hanya berfokus pada satu pihak, sementara sejumlah nama yang disebut memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas tambang belum dimintai keterangan.

Kuasa hukum Agus, Firdaus S.Ag., SH., MH., mengatakan kliennya telah menjalani pemeriksaan lanjutan di Satreskrim Polres Kampar pada Senin (8/6/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, Agus kembali menegaskan dirinya bukan pemilik maupun pengelola utama usaha tambang yang menjadi objek perkara.

"Klien kami tidak pernah mengakui sebagai owner. Memang benar dia bukan owner. Posisi dia hanya sebagai penghubung dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul selama kegiatan tambang berlangsung," ujar Firdaus kepada awak media di Pekanbaru, Selasa (9/6/2026).

Menurut Firdaus, kliennya justru sering menjadi pihak yang turun ke lapangan ketika terjadi persoalan maupun keluhan terkait aktivitas tambang. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa sejumlah pihak yang disebut memiliki hubungan langsung dengan kepemilikan maupun operasional tambang belum turut diperiksa.

"Kami berharap penyidik memanggil seluruh pihak yang mengetahui secara detail kronologi dan perjanjian yang terjadi sejak awal. Dengan begitu perkara ini bisa menjadi terang dan tidak menimbulkan kesan bahwa hanya satu pihak yang dimintai pertanggungjawaban," katanya.

Firdaus juga menyoroti aspek legalitas usaha tambang yang menjadi latar belakang perkara tersebut. Menurutnya, persoalan perizinan dan status hukum aktivitas pertambangan juga perlu menjadi perhatian dalam proses penyidikan.

Agus Warman (kiri) saat diperiksa di Polres Kampar

"Jika memang terdapat persoalan terkait legalitas usaha pertambangan, maka hal itu juga perlu ditelusuri secara menyeluruh agar seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Selain itu, Firdaus menilai keberadaan perjanjian yang menjadi dasar hubungan para pihak dalam aktivitas tambang tersebut juga perlu dikaji lebih lanjut, termasuk kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya diberitakan, Agus Warman dipanggil kembali oleh Satreskrim Polres Kampar sebagai saksi dalam perkara dugaan pencurian dan/atau pengrusakan yang dilaporkan pada Mei 2026.

Agus membantah tuduhan melakukan pencurian material tambang. Ia mengaku hanya berperan sebagai pihak yang mempertemukan pemilik lahan dengan calon pembeli pada tahun 2024.

Menurut Agus, setelah transaksi jual beli lahan untuk usaha tambang senilai sekitar Rp600 juta terlaksana, kegiatan penambangan berjalan sebagaimana kesepakatan awal. Namun, di tengah perjalanan usaha muncul perselisihan terkait area kerja yang sebelumnya disebut masuk dalam ruang lingkup kesepakatan.

Situasi kemudian semakin kompleks setelah aktivitas tambang mendapat penolakan dari sebagian masyarakat sekitar yang mengeluhkan dampak operasional berupa kerusakan jalan dan debu. Aktivitas tambang akhirnya berhenti pada tahun 2025.

Agus menuturkan, sebelum kegiatan benar-benar terhenti, dirinya sempat melakukan perataan lahan bekas tambang setelah memperoleh izin dari tokoh masyarakat setempat. Namun, saat pekerjaan berlangsung, laporan polisi terkait dugaan pencurian dan pengrusakan justru muncul.

"Saya hanya penghubung antara penjual dan pembeli. Nama saya tidak tercantum dalam perjanjian utama maupun dokumen kepemilikan lahan," kata Agus.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pelapor maupun penyidik Polres Kampar belum memberikan keterangan resmi terkait substansi laporan dan perkembangan penanganan perkara tersebut.(*)

Fajar Nugraha: Prinsip dan Kejujuran Lebih Berharga dari Sekadar Nilai

Tue, 09 Jun 2026 12:46:56 +0700

PELALAWAN – Mahasiswa Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia (ITP2I), Fajar Nugraha, menegaskan pentingnya menjunjung tinggi prinsip dan kejujuran dalam dunia pendidikan. Menurutnya, nilai akademik memang menjadi salah satu indikator keberhasilan mahasiswa dalam proses pembelajaran, namun nilai bukanlah satu-satunya ukuran yang menentukan kualitas seseorang.

Dalam keterangannya, Fajar Nugraha menyampaikan bahwa prinsip dan kejujuran harus tetap menjadi landasan utama bagi setiap mahasiswa dalam menempuh pendidikan. Ia menilai bahwa pencapaian akademik yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak jujur justru akan mengurangi makna dari keberhasilan itu sendiri.

“Nilai memang penting sebagai tolok ukur kemampuan akademik, namun nilai bukanlah segalanya. Di atas nilai, ada prinsip dan kejujuran yang harus dijaga. Nilai yang tinggi tidak akan berarti jika diperoleh dengan cara yang mengorbankan integritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fajar menjelaskan bahwa mahasiswa perlu memahami bahwa proses belajar tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan nilai yang baik, tetapi juga untuk membentuk karakter yang kuat dan bertanggung jawab. Menurutnya, kejujuran dalam mengerjakan tugas, ujian, maupun aktivitas akademik lainnya merupakan bagian dari pendidikan karakter yang akan menjadi bekal penting di dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat.

Ia juga mengajak seluruh mahasiswa untuk terus berusaha mencapai prestasi dengan kemampuan sendiri, tanpa mengabaikan nilai-nilai moral yang menjadi dasar pendidikan. Baginya, hasil yang diperoleh melalui kerja keras dan kejujuran akan memberikan kebanggaan tersendiri serta membentuk pribadi yang berintegritas.

“Pada akhirnya, karakter seseorang tidak diukur dari angka yang tercetak di atas kertas, melainkan dari prinsip yang dipegang teguh dan kejujuran yang tetap dijaga dalam setiap keadaan. Nilai dapat membuka peluang, tetapi integritaslah yang akan menentukan kepercayaan dan kehormatan seseorang di masa depan,” tutup Fajar.

Rilis ini menjadi pengingat bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter yang berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sebagai modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.***

Pelalawan Bidik Dukungan APBN untuk Percepatan Pembangunan

Mon, 08 Jun 2026 17:30:00 +0700

PEKANBARU (Populisnews)– Wakil Bupati Pelalawan, Husni Tamrin, menghadiri peluncuran Forum DPR RI Asal Daerah Pemilihan (Dapil) Riau yang berlangsung di Auditorium Lantai 8 Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Senin (8/6/2026).

Pembentukan forum tersebut menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah dengan anggota DPR RI asal Riau guna mengawal berbagai program pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kegiatan itu dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Riau, para kepala daerah kabupaten/kota se-Riau, serta anggota DPR RI asal Provinsi Riau. Kehadiran forum ini diharapkan mampu menjadi jembatan perjuangan aspirasi daerah agar lebih mudah terakomodasi dalam program pembangunan nasional.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa percepatan pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi dan dukungan dari pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Melalui forum ini, diharapkan terbangun koordinasi yang lebih intens sehingga berbagai usulan pembangunan daerah dapat dikawal bersama dan memperoleh dukungan yang maksimal dari pemerintah pusat," ujarnya.

SF Hariyanto juga menilai Forum DPR RI Asal Dapil Riau akan menjadi wadah strategis dalam menyatukan langkah antara pemerintah daerah dan para wakil rakyat di Senayan untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Riau.

Sementara itu, Wakil Bupati Pelalawan Husni Tamrin menyambut positif pembentukan forum tersebut. Ia menilai, sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan anggota DPR RI akan membuka peluang lebih besar bagi Kabupaten Pelalawan dalam memperoleh dukungan program pembangunan dari pemerintah pusat.

"Forum ini menjadi wadah yang sangat baik untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi. Kami berharap berbagai kebutuhan pembangunan di Kabupaten Pelalawan dapat terus diperjuangkan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkapnya.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Pelalawan berharap berbagai program prioritas daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor ekonomi masyarakat, hingga pengembangan sumber daya manusia, dapat disinergikan dengan program nasional.

Dengan kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan anggota DPR RI asal Riau, diharapkan pembangunan di Kabupaten Pelalawan dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Apon)

Pemkab Pelalawan Siapkan Perayaan Besar Dengan Pawai Obor dan Bakar Ikan

Sat, 06 Jun 2026 09:30:45 +0700

PELALAWAN (Populisnews) – Bupati Pelalawan H. Zukri, SM, MM memimpin langsung rapat pematangan kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah/2026 Masehi yang digelar di Taman Ruang Terbuka Kantor Bupati Pelalawan, Jumat (5/6/2026).

Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Tengku Zulfan, Asisten I Setda Pelalawan Zulkifli, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Bupati Zukri mengevaluasi kesiapan OPD yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Berbagai aspek teknis dibahas secara rinci guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan sukses.

Peringatan Tahun Baru Islam yang akan dilaksanakan pada Senin, 15 Juni 2026 mendatang tersebut dirancang menjadi perayaan religius yang meriah dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Adapun rangkaian kegiatan yang akan digelar meliputi Sholat Maghrib dan Isya berjamaah di Lapangan Kantor Bupati Pelalawan, doa bersama, pawai obor dari Lapangan Kreatif menuju Tugu Bono, pemukulan beduk sebagai penanda masuknya Tahun Baru Hijriah, hingga acara bakar ikan di empat sisi jalan sekitar Tugu Bono.

Menariknya, ikan bakar yang disediakan panitia dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Warga yang hadir cukup mengambil kupon di posko-posko yang telah disediakan di lokasi acara untuk kemudian ditukarkan dengan ikan bakar.

Bupati Zukri menegaskan bahwa peringatan Tahun Baru Islam tahun ini tidak sekadar seremonial, tetapi diharapkan menjadi tradisi baru yang terus dilaksanakan secara berkelanjutan di Kabupaten Pelalawan.

"Kegiatan ini harus dilaksanakan secara matang dan meriah, karena kegiatan ini akan menjadi tradisi baru. Sesungguhnya kegiatan ini adalah untuk masyarakat, sementara pemerintah daerah hanya memfasilitasi. Karena itu, semua hal, sekecil apa pun, harus dipersiapkan dengan baik," tegas Zukri.

Menurutnya, keberhasilan kegiatan ini akan menjadi tonggak lahirnya tradisi kebersamaan masyarakat Pelalawan dalam menyambut pergantian Tahun Baru Islam setiap tahunnya.

Di penghujung rapat, Bupati Zukri meminta seluruh OPD, camat, lurah, serta seluruh elemen masyarakat untuk aktif menyebarluaskan informasi terkait kegiatan tersebut kepada masyarakat luas.

Ia berharap masyarakat dari berbagai kecamatan dapat hadir untuk bersama-sama memeriahkan dan menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang terbuka untuk umum.

"Dengan kebersamaan dan partisipasi seluruh masyarakat, kita ingin menjadikan malam pergantian tahun Hijriah ini sebagai momentum mempererat silaturahmi, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap Kabupaten Pelalawan," pungkasnya. (Apon)

Tagih Janji Bonus Perparnas 2024, Atlet dan Pelatih NPC Riau Datangi Dispora

Mon, 08 Jun 2026 13:55:44 +0700

PEKANBARU, populisnews.com – Ketua Pelaksana Tugas (Plt) National Paralymic Committee (NPC) Riau, Indra Warman bersama sejumlah atlet, pelatih, dan pengurus mendatangi Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau, Senin (8/6/2026). Kedatangan mereka bertujuan mempertanyakan kepastian pencairan bonus bagi atlet dan pelatih yang telah mengharumkan nama Riau pada ajang Pekan Paralimpik Nasional (Perparnas) Solo 2024.

Rombongan diterima langsung oleh jajaran Dispora Riau dalam suasana tertib dan penuh harapan. Para atlet dan pelatih menginginkan kejelasan mengenai realisasi bonus yang hingga kini masih mereka nantikan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan dan prestasi yang telah diraih di tingkat nasional.

Ketua Plt NPC Riau menyampaikan bahwa para atlet paralimpik telah menunjukkan dedikasi dan semangat juang luar biasa selama mengikuti Perparnas 2024. Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, mereka tetap mampu berlatih secara intensif dan memberikan hasil terbaik bagi Provinsi Riau.

Menurutnya, bonus yang dijanjikan bukan sekadar persoalan materi, melainkan bentuk penghargaan pemerintah terhadap perjuangan atlet dan pelatih yang telah membawa nama baik daerah di kancah nasional.

"Para atlet hanya ingin mendapatkan kepastian. Mereka telah berjuang dan memberikan prestasi untuk Riau. Bonus ini merupakan bentuk penghargaan atas pengorbanan dan kerja keras yang telah dilakukan," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, para atlet juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembinaan olahraga disabilitas. Mereka menilai prestasi yang telah dicapai seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan dukungan terhadap pengembangan atlet paralimpik di masa mendatang.

Sejumlah atlet mengaku masih menaruh harapan besar agar bonus Perparnas 2024 segera direalisasikan. Selain sebagai hak yang telah lama dinantikan, bonus tersebut juga diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus berlatih dan meraih prestasi yang lebih tinggi pada berbagai ajang mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pembinaan dan Pembudayaan Prestasi Olahraga Dispora Riau, Indra Rahman, memastikan bahwa sisa bonus atlet dan pelatih asal Riau yang berlaga pada Peparnas Solo 2024 dan Paragames Paris 2024 masih dalam proses pencairan.

Menurut Indra, berdasarkan perencanaan dan aliran kas yang ada, pencairan bonus tersebut direncanakan dapat dilakukan pada Juli 2026.

"Inti pertanyaan mereka tadi kapan sisa bonus akan dicairkan. Kita sudah sampaikan bahwa dari perencanaan dan aliran kas, insyaallah proses pencairan direncanakan pada Juli 2026," kata Indra usai menerima perwakilan atlet, pelatih, dan pengurus NPC Riau.

Ia menjelaskan, secara administrasi Dispora Riau telah menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan. Namun realisasi pembayaran masih bergantung pada kondisi kas daerah dan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

"Kalau anggaran di DPA kami tersedia. Tidak ada masalah di anggaran. Tapi yang menentukan realisasi pencairan itu kondisi kas daerah," jelasnya.

Kedatangan NPC Riau bersama atlet dan pelatih ke Dispora Riau menjadi simbol kekompakan keluarga besar olahraga paralimpik di Provinsi Riau. Mereka berharap dialog yang telah dilakukan dapat menjadi langkah positif dalam mencari solusi dan memberikan kepastian terhadap hak-hak atlet yang telah berprestasi.(*)

Terkait Kasus Dugaan Pencurian dan Pengrusakan di Galian C, Kuasa Hukum Minta Semua Pihak Terkait Ikut Dimintai Keterangan

Sun, 07 Jun 2026 21:05:08 +0700

Kampar,populisnews.com - Agus Warman, warga Dusun V Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, harus menghadapi proses hukum setelah dilaporkan dalam kasus dugaan pencurian dan pengrusakan yang berkaitan dengan aktivitas tambang galian C di Desa Sei Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

Berdasarkan surat panggilan saksi yang diterbitkan Satreskrim Polres Kampar, Agus dijadwalkan kembali memberikan keterangan sebagai saksi pada Senin, 8 Juni 2026. Dalam surat tersebut, penyidik menyebut pemeriksaan dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencurian dan/atau pengrusakan yang dilaporkan pada Mei 2026.

Kuasa hukum Agus, Firdaus S.Ag., SH., MH., berharap penyidik dapat mengusut perkara tersebut secara menyeluruh dengan memeriksa seluruh pihak yang dianggap mengetahui duduk persoalan.

"Klien kami dipanggil kembali untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, kami berharap penyidik juga memanggil dan meminta keterangan dari seluruh pihak yang terlibat agar perkara ini menjadi terang benderang," ujar Firdaus kepada awak media saat meninjau lokasi galian C yang menjadi objek sengketa.

Menurut Firdaus, terdapat sejumlah nama yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas tambang tersebut, termasuk pemilik usaha maupun pihak yang terlibat dalam operasional di lapangan.

"Jangan hanya klien kami yang dimintai keterangan. Ada pihak-pihak lain yang juga mengetahui secara detail kronologi dan perjanjian yang terjadi sejak awal. Harusnya owner lahan Ari Sandra, Sudirman alias Bona, dan Regi Yeliandri selaku penghubung juga dimintai keterangannya," katanya.

Berawal dari Jual Beli Lahan Tambang

Agus Warman membantah tuduhan melakukan pencurian material tambang. Ia mengaku justru menjadi pihak yang mempertemukan penjual lahan dengan calon pembeli pada tahun 2024.

Menurut penuturannya, saat itu dirinya menawarkan sebidang lahan kepada Sudirman alias Bona alias Acong untuk dijadikan lokasi usaha tambang batuan atau kuari. Setelah dilakukan peninjauan, lahan tersebut akhirnya dibeli dengan nilai sekitar Rp600 juta.

Usai transaksi selesai, aktivitas penambangan mulai dilakukan dengan kesepakatan bahwa pengerukan hanya dilakukan pada area tertentu yang telah disepakati bersama.

Namun, di tengah perjalanan usaha, Agus mengaku dirinya bersama sejumlah rekan dilarang melanjutkan pekerjaan pada bagian lahan yang sebelumnya disebut masuk dalam kesepakatan awal.

"Dari situlah persoalan mulai muncul. Kami mempertanyakan dasar pelarangan tersebut. Jika memang tidak diperbolehkan lagi bekerja di area yang sebelumnya sudah disepakati, maka seharusnya ada penyelesaian yang jelas," ungkap Agus.

Situasi semakin rumit ketika aktivitas tambang mendapat penolakan dari masyarakat sekitar. Warga disebut memprotes dampak operasional tambang yang dinilai menyebabkan kerusakan jalan dan polusi debu di lingkungan sekitar. Akibat berbagai persoalan tersebut, aktivitas tambang akhirnya terhenti pada tahun 2025.

Agus menuturkan, sebelum kegiatan tambang berhenti sepenuhnya, dirinya sempat meminta izin kepada tokoh masyarakat setempat untuk merapikan dan meratakan area bekas tambang yang dinilai tidak beraturan.

Menurutnya, masyarakat saat itu memberikan waktu selama tiga hari untuk melakukan pekerjaan perataan lahan.

"Ketika kami sedang meratakan lahan itulah laporan polisi muncul. Kami kemudian dituduh melakukan pencurian dan pengrusakan," katanya.

Ia mengaku heran karena namanya justru menjadi pihak yang dilaporkan. Sebab, menurut Agus, dirinya tidak tercantum dalam dokumen kepemilikan maupun perjanjian utama yang berkaitan dengan lahan tersebut.

"Saya hanya menjadi penghubung antara penjual dan pembeli. Nama saya tidak ada dalam perjanjian. Justru pihak lain yang tercantum dalam dokumen tersebut," ujarnya.

Agus berharap proses penyidikan dilakukan secara objektif dan berimbang dengan mempertimbangkan seluruh fakta serta keterangan dari semua pihak yang terlibat.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pelapor maupun penyidik Polres Kampar terkait substansi laporan dan perkembangan penanganan perkara tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian karena tidak hanya menyangkut dugaan tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas usaha pertambangan yang disebut-sebut memunculkan persoalan perizinan, hubungan kerja sama, serta dampak lingkungan di tengah masyarakat.(*)

SPS Riau Rayakan HUT Ke-80 di PCR, SPS Aceh Hadir dan Berkolaborasi

Sat, 06 Jun 2026 22:04:29 +0700

PEKANBARU,populisnews.com – Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau akan menggelar rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 SPS dengan mengadakan talkshow bertema “Lanskap Media Masa Kini dan Masa Depan” di Auditorium Lantai 3 Politeknik Caltex Riau (PCR), Senin besok, 8 Juni 2026.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi insan pers dan media untuk membahas tantangan sekaligus peluang industri media di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin cepat.

Menariknya, peringatan HUT SPS kali ini juga menghadirkan kolaborasi lintas daerah dengan keterlibatan SPS Aceh.

Dalam flyer kegiatan yang beredar, sejumlah narasumber dijadwalkan hadir dalam talkshow tersebut. Di antaranya Mohammad Hasbi dari SPS Pusat, H. Saidul Tombang selaku Ketua SPS Riau, serta Barlian Erliadi dari SPS Aceh. Acara akan dipandu moderator Lailanisa Fadlilani.

Ketua SPS Riau H. Saidul Tombang menyebutkan, kegiatan ini bukan sekadar seremoni ulang tahun organisasi pers, tetapi juga menjadi ruang diskusi strategis terkait masa depan media di Indonesia, khususnya di era digitalisasi informasi.

Menurutnya, industri media saat ini menghadapi tantangan besar mulai dari perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, persaingan dengan media sosial, hingga tuntutan adaptasi teknologi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Karena itu, insan pers dituntut terus berinovasi tanpa meninggalkan prinsip jurnalistik yang berkualitas dan beretika.

“Momentum HUT ke-80 SPS ini menjadi ajang memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah, termasuk dengan SPS Aceh. Dunia media harus terus bertransformasi agar tetap relevan di tengah perubahan zaman,” ujarnya.

Kehadiran SPS Aceh dalam kegiatan tersebut juga dinilai menjadi simbol penguatan jejaring media di wilayah Sumatera. Kolaborasi lintas provinsi dianggap penting untuk memperkuat ekosistem pers yang sehat, profesional, dan mampu menghadapi tantangan industri media ke depan.

Sementara itu, narasumber dari SPS Pusat, Mohammad Hasbi, dijadwalkan membahas arah perkembangan media nasional serta strategi perusahaan pers dalam menjaga keberlanjutan bisnis media di tengah perubahan pola distribusi informasi.

Talkshow ini terbuka bagi mahasiswa, akademisi, insan pers, dan masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap perkembangan dunia media. Selain menjadi forum berbagi gagasan, kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan perspektif baru mengenai masa depan pers Indonesia yang adaptif, inovatif, dan tetap menjunjung tinggi profesionalisme jurnalistik.

Acara akan berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 11.30 WIB di Auditorium Politeknik Caltex Riau. Dengan mengusung semangat kolaborasi dan transformasi, peringatan HUT ke-80 SPS di Pekanbaru diharapkan menjadi titik penguatan peran media dalam mendukung pembangunan bangsa di era digital.

Pada kesempatan ini, juga akan dilakukan penandatanganan MoU antara PCR dengan SPS Riau. Ini adalah MoU perdana yang dilakukan dan akan dijalankan pada periode kepengurusan 2025-2029.(*)

Tanah Warisan Berubah Nama, Erma Menangis Pertahankan Rumah peninggalan Orang Tua di Sidang Sengketa Lahan

Fri, 05 Jun 2026 21:00:00 +0700

KAMPAR, populisnews.com - Sengketa tanah warisan di Desa Mayang Pongkai, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, terus bergulir di Pengadilan Negeri Bangkinang. Memasuki sidang ke-13, majelis hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa, Jumat (5/6/2026).

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keberadaan fisik tanah dan bangunan yang menjadi objek gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara Erma Ningsih selaku penggugat I dan Dani Abadi selaku tergugat I yang merupakan adik iparnya.

Hadir dalam pemeriksaan tersebut perwakilan hakim PN Bangkinang, Kepala Desa Mayang Pongkai Afriyanto, Bhabinkamtibmas Irfan, para pihak yang berperkara, kuasa hukum, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Di tengah pemeriksaan lapangan, majelis hakim kembali mendorong kedua belah pihak menempuh jalan damai guna mengakhiri perselisihan yang telah berlangsung bertahun-tahun.

"Kedua belah pihak sama-sama akan mengalami kerugian. Kalah jadi abu, menang jadi arang," ujar salah seorang perwakilan hakim.

Namun ajakan damai itu ditolak tegas oleh Erma Ningsih. Dengan mata berkaca-kaca, perempuan berusia 49 tahun itu menyatakan akan terus memperjuangkan rumah dan tanah yang menurutnya merupakan harta peninggalan orang tuanya.

"Saya akan pertahankan tanah ini. Karena ini merupakan harta peninggalan orang tua saya," ucap Erma sambil menahan tangis.

Pemeriksaan setempat berlangsung singkat. Majelis hakim hanya memastikan keberadaan objek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang saat ini masih ditempati Erma dan keluarganya.

Usai pemeriksaan, hakim menawarkan jadwal sidang lanjutan pada pekan depan. Namun kuasa hukum penggugat meminta agar persidangan dilanjutkan dua pekan mendatang.

"Kalau minggu depan kami tidak bisa. Kami minta dua pekan ke depan dilanjutkan sidangnya," ujar kuasa hukum penggugat, Firdaus SH., MH

Bermula dari Utang Bank

Kasus ini bermula dari pinjaman yang dilakukan Erma Ningsih dan suaminya, Muzakir Walat, kepada Bank Danamon Cabang Kampar Kiri beberapa tahun lalu.

Menurut Erma, saat itu Dani Abadi bersedia membantu melunasi pinjaman mereka sebesar Rp205 juta. Kesepakatan yang terjadi, kata Erma, hanya sebatas apabila dirinya tidak mampu mengembalikan uang tersebut, maka kebun sawit dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 242 dapat dialihkan kepada Dani.

Sementara rumah tempat tinggalnya beserta tanah dengan SHM Nomor 534 disebut tidak pernah menjadi bagian dari kesepakatan karena merupakan rumah warisan orang tua Erma.

Setelah pelunasan utang di bank selesai, Erma mengaku sempat meminta kembali sertifikat rumahnya. Namun dokumen tersebut dititipkan sementara kepada Dani dengan alasan kondisi sudah malam dan hujan deras.

"Saya percaya karena dia adik ipar saya sendiri," tutur Erma.

Majelis hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa, Jumat (5/6/2026).

Seiring berjalannya waktu, kebun sawit yang menjadi objek kesepakatan disebut telah dijual Dani pada tahun 2018. Hasil penjualan lahan tersebut digunakan untuk menutupi utang Erma.

Namun persoalan baru muncul ketika pada tahun 2023 Dani mengklaim tanah dan rumah yang ditempati Erma sekarang sebagai miliknya. Bahkan, menurut Erma, rumah tersebut sempat dipasarkan untuk dijual melalui media sosial.

Saat itulah Erma mengaku mengetahui bahwa sertifikat rumah warisan orang tuanya telah beralih nama menjadi milik Dani.

Diduga Ada Unsur Pemalsuan

Kuasa hukum Erma Ningsih, Silvia Utami SH MH, Firdaus S.Ag SH MH, dan Yogi Darmawan SH, menduga terdapat kejanggalan dalam proses peralihan sertifikat tersebut.

Menurut Firdaus yang menghadiri sidang PS tersebut, tidak pernah ada transaksi jual beli rumah maupun tanah warisan yang menjadi objek sengketa saat ini.

"Kok bisa sertifikat yang dititipkan berubah menjadi milik Dani? Kami menduga ada sesuatu yang tidak sesuai prosedur. Klien kami meyakini tanda tangan yang pernah dilakukan hanya berkaitan dengan penyelesaian utang-piutang, bukan untuk proses balik nama tanah dan rumah," kata Firdaus saat ditemui usai pemeriksaan setempat.

Pihak penggugat juga menduga terdapat unsur pemalsuan dokumen dalam proses peralihan hak atas tanah tersebut. Dugaan itu kini menjadi salah satu pokok perkara yang sedang diuji dalam persidangan.

Sebelumnya, upaya mediasi di tingkat desa telah dilakukan. Namun tidak tercapai kesepakatan. Dani disebut menolak menerima pelunasan utang yang hendak dibayarkan Erma dan tetap mengklaim kepemilikan atas rumah tersebut.

Kini nasib rumah yang berdiri di atas tanah warisan keluarga itu menunggu putusan pengadilan.

Bagi Erma, perkara ini bukan sekadar sengketa sertifikat atau persoalan utang-piutang. Di tanah itulah ia dibesarkan. Di halaman rumah itu pula orang tuanya dimakamkan.

Persidangan masih akan berlanjut di Pengadilan Negeri Bangkinang. Putusan hakim nantinya akan menentukan apakah Erma dapat mempertahankan rumah peninggalan orang tuanya, atau justru harus meninggalkan tempat yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari hidupnya.(*)

Jalan Datuk Bandar Diperbaiki Kilat, Warga Pangkalan Kerinci Timur Apresiasi Respons Cepat Pemkab Pelalawan

Fri, 05 Jun 2026 19:32:51 +0700

Pelalawan (Populisnews.com)– Respons cepat Pemerintah Kabupaten Pelalawan kembali mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga RT 02 RW 05, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, menyampaikan ucapan terima kasih atas perbaikan Jalan Datuk Bandar yang sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah dan kerap membahayakan pengguna jalan.

Jalan Datuk Bandar diketahui sempat menjadi jalur alternatif saat berlangsungnya pekerjaan pembangunan nasional di ruas Jalan Lintas Timur Kabupaten Pelalawan. Tingginya volume kendaraan yang melintas setiap hari menyebabkan badan jalan mengalami kerusakan di sejumlah titik, bahkan menimbulkan lubang-lubang yang mengancam keselamatan pengendara.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius warga. Salah seorang warga setempat, Politinus Giawa, kemudian berinisiatif menyampaikan aspirasi masyarakat melalui tim wartawan agar kondisi jalan segera mendapat perhatian pemerintah sebelum menimbulkan lebih banyak korban kecelakaan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim wartawan bersama tokoh penggiat sosial Erik Suhenra, S.I.Kom turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi jalan sekaligus melakukan pendokumentasian. Hasil peninjauan menunjukkan kerusakan cukup signifikan dengan sejumlah lubang besar yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama saat hujan turun dan genangan air menutupi permukaan jalan yang rusak.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Erik Suhenra melakukan pendataan dan dokumentasi secara lengkap untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Pelalawan H. Zukri, SM, MM melalui aplikasi pengaduan masyarakat Klik Pelalawan. Hasilnya pun mendapat respons yang cepat.

Tidak membutuhkan waktu lama, laporan yang disampaikan langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Bahkan pada malam hari setelah laporan diterima, tim dari pemerintah daerah turun ke lokasi untuk melakukan penanganan dan perbaikan pada titik-titik jalan yang mengalami kerusakan.

"Alhamdulillah, kondisi jalan yang sebelumnya rusak parah kini sudah diperbaiki. Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang telah merespons dengan cepat keluhan masyarakat," ujar Rusmi, salah seorang warga setempat.

Menurutnya, sebelum dilakukan perbaikan, Jalan Datuk Bandar sering menjadi lokasi kecelakaan ringan, khususnya bagi pengendara sepeda motor yang setiap hari melintas untuk bekerja maupun mengantar anak ke sekolah.

"Di jalan ini sering sekali terjadi pengendara motor jatuh, terutama saat pagi hari ketika orang tua mengantar anak sekolah. Bahkan anak-anak sekolah yang mengendarai kendaraan sendiri juga kerap terjatuh. Kalau hujan, seluruh badan jalan tergenang air sehingga lubang tidak terlihat lagi. Itu yang sangat membahayakan," ungkapnya.

Dari hasil pemantauan di lapangan, ruas Jalan Datuk Bandar memang memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Selain digunakan oleh kendaraan roda dua dan mobil pribadi, jalan tersebut juga sering dilalui kendaraan niaga seperti pick up, truk colt diesel hingga kendaraan bertonase besar pada waktu-waktu tertentu.

Meski kondisi jalan kini sudah jauh lebih baik, masyarakat berharap perbaikan dapat terus dijaga melalui pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat yang melintas. Warga juga menginginkan adanya pengaturan yang lebih tegas agar jalan lingkungan digunakan sesuai peruntukannya sehingga usia pakai jalan dapat lebih panjang dan manfaatnya dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara masyarakat, media, tokoh sosial, dan pemerintah daerah mampu menghadirkan solusi cepat bagi kebutuhan publik. Melalui pemanfaatan aplikasi Klik Pelalawan dan respons sigap pemerintah, aspirasi warga tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, kisah perbaikan Jalan Datuk Bandar menjadi contoh bahwa komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah dapat melahirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan menyentuh kebutuhan warga.***

Empat Kader Demokrat di DPRD Inhu Terancam Kehilangan Kursi, DKC Keluarkan Rekomendasi PAW

Thu, 04 Jun 2026 21:12:06 +0700

INHU, Populisnews.com – Berdasarkan surat rekomendasi Dewan Kehormatan Cabang (DKC) Demokrat Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), empat anggota DPRD Inhu dari Partai Demokrat, yakni Doni Rinaldi (dapil 1), Yasman (dapil 2), R Hasnawi (dapil 4), dan Ronny Zaherman (dapil 5), direkomendasikan untuk diberhentikan dari keanggotaan partai sekaligus diusulkan menjalani proses Penggantian Antar Waktu (PAW).

Rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh DKC Partai Demokrat Kabupaten Indragiri Hulu setelah keempat legislator tersebut dinilai tidak kooperatif dan tiga kali berturut-turut tidak menghadiri persidangan internal partai yang digelar untuk menyelesaikan sengketa organisasi.

Ketua DKC Partai Demokrat Inhu, Suardiman, S.Sos, mengatakan seluruh tahapan penyelesaian persoalan telah ditempuh oleh partai, mulai dari mediasi di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Riau hingga fasilitasi yang dilakukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Namun, menurutnya, para teradu tidak menunjukkan itikad baik dengan mengabaikan panggilan persidangan yang telah dijadwalkan.

"Seluruh prosedur penegakan disiplin, ruang klarifikasi, dan mediasi baik di tingkat DPD, DPP hingga tiga kali persidangan formal di tingkat cabang telah kami jalankan sesuai mekanisme organisasi. Karena para teradu tidak hadir dan tidak memberikan alasan yang dapat diterima, DKC menerbitkan rekomendasi sanksi organisasi berupa pemberhentian tetap dari keanggotaan partai dan usulan PAW," kata Suardiman.

Ia menegaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan mekanisme internal partai dan hasil pemeriksaan yang dilakukan majelis sidang DKC.

Sugeng Bebas dari Tuntutan

Dalam perkara yang sama, DKC juga melakukan pemisahan penanganan terhadap anggota DPRD Inhu dari Partai Demokrat, Sugeng Riono, S.P., M.Si.

Menurut hasil persidangan, Sugeng hadir memenuhi panggilan dan memberikan klarifikasi terkait persoalan yang dipersoalkan dalam sengketa internal tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, majelis sidang menemukan fakta bahwa Sugeng telah melaksanakan kewajibannya melalui rekening Bendahara DPC Partai Demokrat Inhu. Adapun belum tersalurkannya dana kepada pihak terkait disebut terjadi karena persoalan administrasi internal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, DKC memutuskan Sugeng Riono tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan dan dibebaskan dari tuntutan pemecatan maupun PAW.

DPC Setujui Rekomendasi DKC

Menindaklanjuti rekomendasi DKC yang tertuang dalam Nomor: 07/REK/DKC-PD-INHU/V/2026, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Indragiri Hulu menggelar rapat pleno untuk menentukan sikap organisasi.

Wakil Ketua I DPC Partai Demokrat Inhu, Suharyanto, SH, membenarkan bahwa DPC telah menerima dan membahas rekomendasi tersebut.

"Hasil rapat pleno menyetujui rekomendasi yang disampaikan DKC. Selanjutnya berkas telah kami teruskan ke DPD Partai Demokrat Provinsi Riau dan DPP Partai Demokrat untuk diproses sesuai kewenangan masing-masing," ujar Suharyanto.

Ia menjelaskan, usulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan DPP Partai Demokrat dalam menerbitkan keputusan terkait status keanggotaan partai maupun proses PAW terhadap para legislator yang bersangkutan.

Sebagai tindak lanjut administrasi, berkas rekomendasi dan hasil pleno DPC diserahkan langsung oleh Sekretaris DPC Partai Demokrat Inhu, Anggi Destrino didampingi empat pengurus DPC lainnya, dan diterima oleh Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Riau, Suratiny Sulesdianingrum, Kamis (4/6/3026).

Langkah tersebut, menurut jajaran pengurus partai, merupakan bagian dari upaya menjaga disiplin organisasi, menegakkan aturan internal partai, serta memastikan kepastian proses hukum organisasi berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari keempat anggota DPRD tersebut. Media ini masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari pihak yang bersangkutan.(*)

KAMMI Pekanbaru Soroti Penangkapan Pimpinan BGN, Sebut Jadi Pintu Masuk Ungkap Kejanggalan Dalam Program MBG

Thu, 04 Jun 2026 09:21:26 +0700

PEKANBARU (Populisnews) -Penahanan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi peringatan serius bagi pemerintah sekaligus pukulan terhadap kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis nasional yang digadang-gadang sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. ? ?

Wakil Sekretaris Jenderal PD KAMMI Pekanbaru, Mahmuda Rahman, menilai bahwa kasus ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan hukum yang berhenti pada penetapan tersangka semata. Menurutnya, kasus tersebut justru harus menjadi momentum untuk membongkar berbagai kejanggalan yang diduga terjadi dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh. ? ?

"Penahanan pimpinan BGN harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap seluruh persoalan yang selama ini mungkin tersembunyi dalam pengelolaan MBG. Publik berhak mengetahui bagaimana dugaan penyimpangan bisa terjadi dalam program yang mengelola anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar," ujar Mahmuda Rahman.l, Kamis (4/6/2026).

Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional dengan nilai anggaran yang sangat besar. Pada tahun 2025, program ini mengelola anggaran sekitar Rp85,27 triliun dan direncanakan meningkat hingga Rp268 triliun pada tahun 2026. Besarnya anggaran tersebut semestinya diiringi oleh sistem pengawasan yang kuat, transparansi yang maksimal, serta mekanisme akuntabilitas yang ketat.

Namun munculnya dugaan korupsi yang kini sedang diusut Kejaksaan Agung menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan yang selama ini dijalankan. ? ?Mahmuda menyoroti bahwa hingga saat ini publik belum memperoleh penjelasan yang utuh mengenai berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi. Bahkan besaran kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut, menurutnya, semakin memperkuat kebutuhan akan audit menyeluruh dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. ? ?

"Yang menjadi pertanyaan publik hari ini bukan hanya siapa yang ditahan. Yang lebih penting adalah bagaimana dugaan penyimpangan tersebut bisa terjadi, siapa saja yang terlibat, bagaimana mekanisme pengawasan berjalan, dan apakah ada pihak lain yang turut menikmati atau memperoleh keuntungan dari program tersebut," tegasnya. ? ?

Lebih lanjut, Mahmuda menilai informasi yang berkembang dalam proses penyidikan mengenai dugaan jual beli titik SPPG, dugaan afiliasi dalam penunjukan mitra pelaksana, serta dugaan intervensi dalam pengadaan barang dan jasa harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, berbagai indikasi tersebut menunjukkan adanya persoalan tata kelola yang tidak boleh dianggap sebagai masalah administratif biasa. ? ?

"Kami melihat adanya sejumlah kejanggalan yang harus dibuka secara terang benderang. Jika terdapat indikasi konflik kepentingan, praktik monopoli, permainan proyek, penggelembungan harga, atau penyalahgunaan kewenangan dalam penunjukan mitra pelaksana, maka semuanya harus diusut tanpa pandang bulu. Jangan sampai program yang seharusnya menjadi harapan jutaan anak Indonesia justru menjadi ruang bagi praktik-praktik yang merugikan rakyat." ? ?tegas Mahmuda

PD KAMMI Pekanbaru mendesak pemerintah untuk tidak hanya menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada proses hukum, tetapi juga mengambil langkah politik dan administratif yang konkret melalui audit menyeluruh terhadap seluruh pelaksanaan Program MBG. Audit tersebut harus mencakup proses perencanaan, penganggaran, penunjukan mitra, pengadaan barang dan jasa, distribusi manfaat, hingga mekanisme pengawasan internal yang selama ini dijalankan. ? ?

Presiden, DPR RI, Badan Pemeriksa Keuangan, serta seluruh lembaga pengawas negara diminta untuk turun langsung mengevaluasi tata kelola Program MBG secara nasional. Menurutnya, program yang menyangkut kebutuhan dasar dan masa depan anak-anak Indonesia tidak boleh dikelola secara tertutup dan minim pengawasan. ?

?"Kami mendesak pemerintah untuk menyusut segala bentuk kejanggalan yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis. Jangan ada fakta yang disembunyikan. Jangan ada pihak yang dilindungi. Jangan ada kekuasaan yang kebal hukum. Rakyat berhak mengetahui ke mana anggaran negara digunakan dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan."pintanya

??Menurut Mahmuda, kasus ini harus menjadi momentum nasional untuk memperbaiki tata kelola program-program strategis negara. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga kepercayaan publik serta masa depan jutaan anak Indonesia yang menjadi sasaran utama Program Makan Bergizi Gratis. ? ?"Ketika dugaan korupsi menyentuh anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan gizi anak-anak" Pungkas?nya***

Ekspansi ke Kampus, Yong Bengkalis Hadir Pertama di UIR

Tue, 02 Jun 2026 19:12:24 +0700

PEKANBARU,Populisnews.com - Kafe Yong Bengkalis terus memperluas jaringan usahanya. Setelah dikenal luas sebagai salah satu destinasi kuliner favorit di Kota Pekanbaru, Yong Bengkalis kini resmi membuka outlet barunya di Universitas Islam Riau (UIR) Jalan Kaharuddin Nasution 113, Pekanbaru, Selasa (2/6/2026). Kehadiran gerai yang berlokasi di belakang Gedung Rektorat UIR itu menjadi tonggak baru bagi Yong Bengkalis yang untuk pertama kalinya melakukan ekspansi ke kawasan kampus.

Langkah ini tidak hanya menambah pilihan kuliner bagi mahasiswa dan sivitas akademika, tetapi juga menghadirkan ruang baru yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat bersantai, berdiskusi, hingga membangun jejaring di tengah dinamika kehidupan kampus yang semakin berkembang.

Sejak mulai beroperasi, outlet Yong Bengkalis Kampus UIR langsung menarik perhatian berbagai kalangan. Suasana hangat dan penuh keakraban tampak mewarnai hari pertama pembukaan. Sejumlah tokoh media yang tergabung dalam Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Riau turut hadir untuk melihat langsung sekaligus menikmati beragam menu yang ditawarkan.

Ketua JMSI Riau, Dheni Kurnia, hadir bersama sejumlah fungsionaris JMSI, di antaranya Syafriadi, Fachrunas MA Jabbar, Ian Mahyar, Efridel, Luzi Diamanda, Yandes, Sutan Harismanto, dan Alzam Deri. Dalam suasana santai, mereka terlibat perbincangan mengenai perkembangan dunia media, pendidikan, serta berbagai isu sosial yang berkembang di Provinsi Riau.

Menurut Dheni Kurnia, kehadiran Yong Bengkalis di lingkungan perguruan tinggi memiliki makna lebih dari sekadar menyediakan layanan makanan dan minuman.

“Saya melihat kehadiran Yong Bengkalis di lingkungan Universitas Islam Riau bukan sekadar penambahan fasilitas kuliner di kampus. Lebih dari itu, tempat seperti ini memiliki potensi menjadi ruang perjumpaan yang produktif bagi mahasiswa, dosen, praktisi, maupun berbagai elemen masyarakat. Dalam banyak kesempatan, ide-ide besar, gagasan kreatif, hingga berbagai inisiatif sosial sering lahir dari suasana diskusi yang santai dan terbuka seperti yang ditawarkan oleh sebuah kafe,” ujarnya.

Dheni menilai, kampus modern tidak hanya membutuhkan ruang belajar formal, tetapi juga ruang-ruang sosial yang dapat mendorong pertukaran gagasan dan penguatan budaya intelektual.

“Sebagai kampus yang terus berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan tinggi terbesar di Riau, UIR membutuhkan ruang-ruang pendukung yang mampu memperkuat ekosistem akademik. Mahasiswa hari ini tidak hanya belajar di ruang kuliah, tetapi juga membangun jejaring, bertukar pikiran, dan mengasah kemampuan komunikasi di berbagai ruang publik. Kehadiran Yong Bengkalis dapat menjadi salah satu alternatif tempat yang mendukung tumbuhnya budaya diskusi, literasi, dan kreativitas di kalangan generasi muda,” kata Dheni sambil meneguk teh tarek panas Yong Bengkalis.

Ia juga mengapresiasi langkah Yong Bengkalis yang memilih kawasan kampus sebagai lokasi ekspansi berikutnya.

“Kami dari JMSI Riau tentu mengapresiasi langkah Yong Bengkalis yang memilih berekspansi ke lingkungan kampus. Ini menunjukkan adanya sinergi positif antara dunia usaha dan dunia pendidikan. Kami berharap keberadaan Yong Bengkalis tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga mampu menjadi ruang yang mempertemukan berbagai gagasan, mempererat silaturahmi, serta ikut berkontribusi dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di masa depan,” tambahnya.

Sementara itu, salah seorang Pendiri dan Owner Yong Bengkalis Kampus UIR, Fahridar Hs, mengatakan pembukaan outlet di UIR merupakan bagian dari komitmen dirinya bersama kawan-kawan untuk semakin dekat dengan kalangan muda, khususnya mahasiswa dan komunitas akademik.

Menurut pria yang akrab disapa Ucok tersebut, kampus merupakan ruang yang sarat dengan kreativitas, inovasi, dan berbagai gagasan baru yang lahir dari interaksi sehari-hari antarmahasiswa maupun sivitas akademika.

“Kampus merupakan pusat lahirnya ide, kreativitas, dan inovasi. Karena itu kami melihat UIR sebagai lokasi yang tepat untuk menghadirkan Yong Bengkalis. Kami berharap keberadaan kami dapat memberikan kenyamanan bagi mahasiswa maupun sivitas akademika, baik untuk menikmati hidangan, berdiskusi, maupun sekadar melepas penat setelah menjalani aktivitas perkuliahan,” ujarnya.

Ucok menambahkan, UIR dipilih karena memiliki lingkungan akademik yang dinamis dengan jumlah mahasiswa yang besar serta aktivitas organisasi kemahasiswaan yang berlangsung hampir setiap hari. Kondisi tersebut dinilai sejalan dengan konsep Yong Bengkalis yang tidak hanya menawarkan kuliner, tetapi juga menghadirkan suasana yang nyaman untuk berinteraksi dan bertukar pikiran.

Berbagai menu andalan yang selama ini menjadi ciri khas Yong Bengkalis juga tersedia di outlet kampus dengan harga yang terjangkau oleh mahasiswa. Kehadiran gerai baru ini diharapkan mampu memberikan pengalaman berbeda bagi mahasiswa yang menginginkan tempat berkumpul dengan suasana santai namun tetap produktif.

Ekspansi ke Kampus UIR sekaligus menandai babak baru perjalanan Yong Bengkalis dalam mengembangkan jaringan usahanya. Dari pusat-pusat keramaian kota, kini Yong Bengkalis merambah kawasan pendidikan yang menjadi ruang tumbuhnya generasi muda, pusat lahirnya gagasan, serta tempat ditempanya calon-calon pemimpin masa depan.(*)

Wako Alfin Lantik Dewan Pengawas PDAM Tirta Khayangan, Dorong Pelayanan Air Bersih Makin Profesional

Mon, 01 Jun 2026 22:55:33 +0700

SUNGAIPENUH,Populisnews.com – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Y.Z. Oktovianus, S.T., M.T. sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh periode 2026–2030. Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Senin (1/6/2026).

Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam memperkuat tata kelola perusahaan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Hadir dalam kesempatan itu Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, Ketua DPRD Hutri Randa, S.Sos., M.M., Sekretaris Daerah Alpian, para asisten, kepala OPD, panitia seleksi Dewan Pengawas Tirta Khayangan, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Khayangan beserta jajaran, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Alfin menegaskan bahwa Dewan Pengawas memiliki peran penting dalam memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance). Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan, baik dari aspek manajemen, operasional, sumber daya manusia maupun keuangan, harus menjadi perhatian bersama untuk terus dibenahi secara berkelanjutan.

“Dewan Pengawas hendaknya proaktif dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi serta mampu mendorong lahirnya langkah-langkah inovatif dan strategis guna meningkatkan efektivitas organisasi serta produktivitas perusahaan,” ujar Alfin.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi dengan masyarakat perlu terus diperkuat agar pelayanan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.

“Evaluasi harus dilakukan secara berkala, dan kolaborasi dengan masyarakat perlu ditingkatkan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga Kota Sungai Penuh,” tambahnya.

Wako Alfin turut mengingatkan pentingnya sinergi yang solid antara Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh jajaran perusahaan agar mampu menjaga profesionalisme kerja sekaligus merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Ia berharap pelantikan ini menjadi momentum bagi Perumda Air Minum Tirta Khayangan untuk terus meningkatkan kinerja, memperbaiki kualitas pelayanan, serta memperluas cakupan layanan air bersih bagi masyarakat Kota Sungai Penuh.

“Dengan kerja sama yang kuat dan komitmen yang tinggi, saya yakin Perumda Air Minum Tirta Khayangan dapat memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” tutupnya.

Tender RSUD Kerinci Rp137,5 Miliar Tuntas, PT PP Urban Menang; Masyarakat Nantikan Rumah Sakit Modern

Mon, 01 Jun 2026 22:43:55 +0700

KERINCI,Populisnews.com – Harapan masyarakat Kabupaten Kerinci untuk memiliki rumah sakit yang lebih modern dan representatif kini semakin dekat menjadi kenyataan. Proses tender pembangunan dan renovasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kerinci resmi rampung dengan ditetapkannya pemenang proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut.

Berdasarkan Laporan Hasil Tender yang diterbitkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan pada 1 Juni 2026, paket pekerjaan Konstruksi Fisik Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi RSUD Kabupaten Kerinci dengan pagu anggaran sebesar Rp138,947 miliar telah menyelesaikan seluruh tahapan evaluasi.

Dari sejumlah perusahaan yang mengikuti proses seleksi, PT PP Urban (Urban–Penta KSO) berhasil keluar sebagai pemenang dengan nilai penawaran sekaligus harga terkoreksi sebesar Rp137,509 miliar.

Sementara itu, PT Hutama Karya (Persero) ditetapkan sebagai calon pemenang cadangan pertama dengan penawaran Rp138,391 miliar. Adapun PT Nindya Karya (Persero) menempati posisi calon pemenang cadangan kedua dengan nilai penawaran Rp138,669 miliar.

Penetapan pemenang tender ini menjadi tonggak penting dalam upaya peningkatan layanan kesehatan di Kabupaten Kerinci. Proyek yang didukung pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan tersebut digadang-gadang akan menghadirkan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, modern, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

Bupati Kerinci Monadi menyambut baik dan penuh syukur atas selesainya proses tender yang telah lama dinantikan masyarakat.

“Alhamdulillah, kami menyambut dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas telah ditetapkannya pemenang tender pembangunan RSUD Kabupaten Kerinci. Ini merupakan langkah besar dan kabar yang sangat menggembirakan bagi masyarakat Kerinci karena pembangunan rumah sakit ini menjadi salah satu program prioritas daerah,” ujar Monadi.

Menurutnya, pembangunan RSUD bukan hanya sekadar pembangunan gedung baru, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang lebih baik, cepat, dan modern.

“Pemerintah Kabupaten Kerinci akan terus mendukung dan mengawal proyek strategis ini agar proses pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.

Monadi juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses tender yang berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Meski pemenang telah ditetapkan, tahapan administrasi masih akan berlanjut. Sebelum Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan, Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan reviu terhadap hasil tender untuk memastikan seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan serta memastikan kemampuan penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

Dengan nilai investasi hampir mencapai Rp139 miliar, pembangunan dan renovasi RSUD Kabupaten Kerinci menjadi salah satu proyek kesehatan terbesar yang pernah dilaksanakan di daerah tersebut. Kehadiran rumah sakit yang lebih modern diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memperluas akses layanan medis berkualitas, sekaligus memperkuat sistem kesehatan daerah.

Kini, setelah proses tender resmi memasuki tahap akhir, masyarakat Kerinci menaruh harapan besar agar pembangunan dapat segera dimulai dan selesai sesuai target. Jika terealisasi sesuai rencana, RSUD Kerinci akan menjadi wajah baru pelayanan kesehatan yang membanggakan bagi masyarakat Bumi Sakti Alam Kerinci.

Suara Keras Pemuda Duri untuk Bengkalis 2026

Sat, 30 May 2026 14:51:58 +0700

Duri adalah kota yang tumbuh dari denyut industri, tetapi hari ini kita menyaksikan kenyataan yang menghadirkan kegelisahan. Di tengah geliat pembangunan dan kemajuan zaman, masih ada sejumlah persoalan yang terus menghantui kehidupan masyarakat, yaitu : narkoba yang merenggut masa depan generasi muda, kebakaran hutan dan lahan yang mengaburkan langit harapan, kriminalitas yang mengusik rasa aman, jalan-jalan berlubang dan sampah yang menjadi simbol lambannya perhatian terhadap kebutuhan publik, hingga persoalan air bersih yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Kita hidup di negeri yang kaya, tetapi masih menyaksikan anak-anak muda terjebak dalam lingkaran narkotika. Kita berdiri di atas tanah yang subur, tetapi setiap musim kemarau masih dihantui oleh asap dan kebakaran lahan. Kita berbicara tentang kemajuan, tetapi masih melewati jalan-jalan berlubang yang merenggut kenyamanan bahkan nyawa. Kita menggaungkan kesejahteraan, tetapi masih ada masyarakat yang harus menunggu berjam-jam demi mendapatkan air bersih.

Data terbaru menunjukkan bahwa situasi ini bukan sekadar asumsi. Dalam periode Januari hingga Februari 2026 saja, Polres Bengkalis berhasil mengungkap 105 kasus narkoba dengan 162 tersangka. Barang bukti yang diamankan mencapai hampir 20 kilogram sabu serta ribuan gram ganja.

Bahkan pada April 2026, Polres Bengkalis kembali mengungkap 84 kasus narkoba dengan 135 tersangka. Wilayah Mandau, yang menjadi pusat aktivitas Duri, tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah pengungkapan tertinggi.

Lebih mengkhawatirkan lagi, dalam Operasi Antik Lancang Kuning 2026, aparat berhasil mengungkap 74 kasus dengan 101 tersangka dan menemukan indikasi keterlibatan jaringan narkoba lintas wilayah bahkan internasional yang memanfaatkan posisi geografis Bengkalis sebagai jalur masuk peredaran barang haram.

Ini bukan sekadar angka. Di balik setiap tersangka, ada keluarga yang hancur. Ada masa depan yang runtuh. Ada mimpi-mimpi pemuda yang terkubur sebelum sempat tumbuh.

Di sisi lain, ancaman karhutla masih menjadi luka tahunan Riau. Meski jumlah titik panas sempat mengalami penurunan signifikan pada 2025, ancaman kebakaran lahan tetap menjadi persoalan serius yang memerlukan kewaspadaan bersama.

Sementara itu, persoalan air bersih di Duri masih menjadi pekerjaan rumah besar. Monitoring DPRD Bengkalis terhadap PDAM Duri menunjukkan bahwa pelayanan air bersih belum optimal akibat keterbatasan sumber air baku dan distribusi yang masih terbatas. Ribuan pelanggan masih menanti pelayanan yang lebih baik.

Semua persoalan ini seakan saling terhubung. Ketika lapangan pendidikan karakter melemah, narkoba tumbuh. Ketika kesadaran lingkungan rendah, masalah sampah dan karhutla muncul. Ketika pengawasan sosial menurun, kriminalitas meningkat. Ketika pembangunan tidak merata, jalan rusak menjadi pemandangan biasa. Ketika tata kelola belum maksimal, air bersih menjadi barang yang sulit dijangkau sebagian masyarakat.

Namun sejarah selalu membuktikan bahwa perubahan besar tidak lahir dari mereka yang hanya mengeluh. Perubahan lahir dari mereka yang bergerak.

Pemuda Duri harus menjadi pelopor solusi.

Pertama, membangun Gerakan Kampung Anti Narkoba berbasis masjid, sekolah, kampus, dan komunitas pemuda. Pencegahan harus lebih masif daripada penindakan. Literasi bahaya narkoba perlu masuk ke ruang-ruang publik dan media sosial yang dekat dengan generasi muda.

Kedua, membentuk Relawan Pemuda Peduli Lingkungan dan Karhutla yang aktif melakukan edukasi, patroli lingkungan, penghijauan, serta kampanye digital menjaga hutan dan lahan.

Ketiga, menghadirkan Pos Pemuda Aman Lingkungan yang menjadi ruang kolaborasi masyarakat, tokoh agama, dan aparat dalam mencegah kenakalan remaja serta kriminalitas sejak dini.

Keempat, menggerakkan Pemuda Pengawas Infrastruktur Daerah, yakni komunitas yang aktif mendokumentasikan dan melaporkan jalan rusak, fasilitas publik bermasalah, serta mengawal transparansi pembangunan melalui teknologi digital.

Kelima, mendorong lahirnya Gerakan Pemuda Peduli Air Bersih, melalui edukasi konservasi air, pembuatan embung kecil masyarakat, penanaman pohon di kawasan resapan, serta pengawalan kebijakan pelayanan air bersih yang lebih merata.

Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton yang mengutuk keadaan dari kejauhan. Pemuda harus menjadi aktor yang turun langsung ke lapangan.

Karena sesungguhnya ancaman terbesar bagi Duri bukanlah narkoba, bukan karhutla, bukan jalan berlubang, dan bukan pula krisis air bersih. Ancaman terbesar adalah ketika generasi mudanya kehilangan kepedulian.

Duri membutuhkan pemuda yang berani berpikir, berani bersuara, dan berani bekerja. Pemuda yang tidak hanya hadir saat seremoni, tetapi juga saat masyarakat membutuhkan solusi.

Sebab masa depan Bengkalis tidak akan ditentukan oleh seberapa banyak masalah yang datang, melainkan oleh seberapa besar keberanian generasinya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dan hari ini, sejarah sedang menunggu: apakah pemuda Duri akan menjadi saksi keadaan, atau menjadi pelaku perubahan.

Dari Duri untuk Indonesia, mari menjadi generasi yang tidak sekadar hidup dalam sejarah, tetapi menulis sejarah melalui karya, pengabdian, dan perubahan nyata bagi indonesia.***

Penulis : Efri Su'if (Ketua Umum KAMMI Duri ) dan penulis buku Berperan Indonesia (Bersama Pemuda Perubahan Indonesia)

Catatan redaksi : Semua isi tulisan bukan mewakili sikap redaksi, melainkan murni dari pandangan dan gagasan penulis

Irigasi DI Lubuk Pauh Jebol, Ratusan Hektare Sawah di Gunung Tujuh Terancam Gagal Panen

Fri, 29 May 2026 15:46:56 +0700

KERINCI,Populisnews.com – Saluran irigasi Daerah Irigasi (DI) Lubuk Pauh, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dilaporkan jebol di dekat bendungan induk. Akibatnya, aliran air menuju area persawahan terhenti dan mengancam ratusan hektare sawah milik petani setempat mengalami kekeringan hingga gagal panen.

Kondisi sawah warga kini mulai memprihatinkan. Tanaman padi yang seharusnya masih dalam masa pertumbuhan terlihat mulai menguning lebih cepat akibat kekurangan pasokan air.

Menurut keterangan warga, kerusakan saluran irigasi tersebut sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Namun hingga kini belum ada penanganan serius dari pihak terkait, meski laporan sudah disampaikan melalui pemerintah desa kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci.

“Air sudah tidak mengalir ke sawah kami. Tanaman padi mulai menguning karena kekurangan air. Kalau ini dibiarkan, bisa gagal panen,” ujar salah seorang petani Lubuk Pauh dengan nada kecewa.

Pantauan di lapangan menunjukkan dinding saluran irigasi jebol di dekat bendungan induk DI Lubuk Pauh. Material bangunan yang sudah tua, ditambah ambruknya bronjong akibat terkikis arus di bagian dasar saluran, diduga menjadi penyebab utama kerusakan.

Petani setempat mengaku sangat bergantung pada saluran irigasi tersebut untuk mengairi lahan pertanian mereka. Dalam kondisi sekarang, mereka terpaksa mencari sumber air alternatif yang tentu tidak mampu memenuhi kebutuhan sawah dalam skala luas.

“Kami berharap pemerintah daerah segera turun tangan sesuai jargon ‘Pejuang Petani’ yang selama ini menjadi harapan masyarakat. Jangan tunggu sampai petani benar-benar merugi,” tambah warga lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci, Ir. Maya Novefri Handayani, ST melalui pesan WhatsApp menjelaskan bahwa saat ini anggaran operasi dan pemeliharaan struktur irigasi sangat terbatas.

“Untuk OP struktur saat ini tidak ada anggarannya. Tahun ini OP SDA hanya sekitar Rp300 juta. Untuk perbaikan struktur kemungkinan menunggu APBD Perubahan dan juga sudah diajukan melalui program Inpres,” ungkapnya.

Para petani kini berharap perhatian serius dari Bupati Kerinci yang selama ini dikenal dekat dengan kalangan petani. Mereka berharap adanya kebijakan cepat agar kebutuhan utama petani terhadap sumber pengairan dapat segera dipenuhi.

Situasi ini menjadi perhatian masyarakat karena sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian warga di Kecamatan Gunung Tujuh. Jika kerusakan irigasi tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan krisis air akan semakin meluas dan berdampak pada ketahanan pangan daerah.

Di sisi lain, petani juga mengaku memahami kondisi keterbatasan anggaran pemerintah saat ini akibat kebijakan efisiensi nasional. Anggaran pemerintah disebut lebih difokuskan untuk program prioritas lain seperti MBG dan pembangunan Koperasi Merah Putih.

“Petani sebenarnya mengerti kondisi anggaran sekarang. Tapi kami hanya berharap kebutuhan dasar pertanian seperti irigasi tetap menjadi prioritas. Untuk sementara, petani Desa Jernih Jaya dan Lubuk Pauh hanya bisa banyak bersabar,” ujar salah seorang tokoh adat Kecamatan Gunung Tujuh.

EMP Bentu – Korinci Baru Limited Salurkan 32 Hewan Kurban di Wilayah Operasi Migas Riau

Thu, 28 May 2026 16:26:10 +0700

PELALAWAN (Populisnews) – EMP Bentu Bersama Korinci Baru Limited menyalurkan 32 hewan kurban yang terdiri dari 8 ekor sapi dan 24 ekor kambing kepada masyarakat di wilayah operasional perusahaan di Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kampar pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Program sosial tersebut dilakukan di tengah aktivitas operasi industri hulu migas yang selama ini menjadi salah satu penopang pasokan energi dan aktivitas ekonomi di sejumlah daerah di Riau.

Penyaluran hewan kurban dilakukan melalui kolaborasi antara manajemen perusahaan, pekerja, mitra kerja, serta Badan Dakwah Islam (BDI). Diperkirakan lebih dari 1.440 kepala keluarga menerima manfaat dari program tersebut melalui distribusi yang dilakukan secara bertahap menjelang Idul Adha.

Salah satu wilayah penerima bantuan berada di Dusun Muara Sako, Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Wilayah yang berada di tepi Sungai Kampar itu tergolong terisolir dan kerap terdampak banjir saat debit air meningkat. Sebagian besar masyarakat di daerah tersebut menggantungkan mata pencaharian dari hasil tangkapan ikan sehingga bantuan hewan kurban dinilai membantu kebutuhan masyarakat pada momentum hari raya.

Ketua BDI Pekanbaru M. Hanshardi mengatakan program kurban tersebut menjadi bagian dari kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Menurutnya, keberadaan industri energi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar wilayah kerja.

“Momentum Idul Adha menjadi pengingat pentingnya berbagi dan memperkuat kepedulian sosial. Kami berharap bantuan hewan kurban ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mempererat hubungan silaturahmi antara perusahaan dan warga di sekitar wilayah operasional,” katanya.

EMP CSR & Communication Division Manager Iman Soerjasantosa mengatakan kegiatan kurban menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat di sekitar area operasi migas. Menurutnya, stabilitas operasional industri energi juga membutuhkan dukungan lingkungan sosial yang kondusif dan hubungan baik dengan masyarakat di wilayah kerja perusahaan.

Ia mengatakan program sosial perusahaan terus diarahkan untuk memberi manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses dan tantangan ekonomi.

"Karena itu, kegiatan kurban tidak hanya dimaknai sebagai agenda keagamaan, tetapi juga bentuk kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar wilayah operasi energi," katanya.***

Bersama JMSI Inhu, Agrinas Palma Nusantara dan Pemda Inhu Kurban 2 Sapi

Thu, 28 May 2026 16:05:11 +0700

INDRAGIRI HULU (MataandalasFokusdiks) – Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu)-Riau melaksanakan penyembelihan dua ekor sapi kurban dalam rangka perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, Rabu (27/5/2026), di Kantor JMSI Inhu, Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pematang Reba, tepat di samping Ravana Hotel.

Kegiatan penyembelihan hewan kurban tersebut turut dihadiri Bupati Inhu Ade Agus Hartanto yang diwakili Asisten III Setda Inhu Bidang Administrasi Umum, Riswidiantoro. Dua ekor sapi kurban yang disembelih berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Inhu dan PT Pancawaskita, mitra PT Agrinas Palma Nusantara.

Daging kurban kemudian dibagikan kepada seluruh wartawan liputan Kabupaten Inhu sebagai bagian dari tradisi tahunan JMSI dalam momentum Hari Raya Idul Adha.

Selain penyembelihan hewan kurban, JMSI Inhu juga akan menyalurkan bantuan paket sembako Jumat (29/5/2026) kepada masyarakat adat Talang Mamak di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit PT Pancawaskita mitra PT Agrinas Palma Nusantara wilayah Rakit Kulim eks PT SAL.

Usai menyerahkan hewan kurban dan menyaksikan proses penyembelihan, Asisten 3 Setda Inhu Riswidianto menyampaikan apresiasi atas konsistensi JMSI Inhu yang setiap tahun melaksanakan kegiatan sosial keagamaan tersebut.

Menurut Riswidianto, kegiatan penyembelihan hewan kurban bersama JMSI menjadi bentuk nyata kepedulian Pemerintah Daerah Inhu, PT Pancawaskita mitra Agrinas, serta insan pers terhadap masyarakat sekitar, sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara perusahaan Agrinas, media, dan pemerintah daerah.

"JMSI merupakan mitra strategis Pemerintah Kabupaten Inhu. Semoga kegiatan penyembelihan hewan kurban di JMSI terus meningkat agar lebih banyak lagi penerima manfaat pada tahun-tahun mendatang," ujar Riswidianto.

Riswidianto juga menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bupati Inhu yang belum dapat hadir secara langsung karena melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban di Kecamatan Seberida.

"Semoga seluruh insan wartawan liputan Inhu dan keluarga besar JMSI dapat terus melaksanakan kegiatan positif seperti ini," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Direktur LKBA JMSI Pusat, Zulpen Zuhri, menyampaikan apresiasi kepada pengurus JMSI Inhu dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Inhu serta PT Pancawaskita mitra Agrinas yang telah mempercayai JMSI sebagai mitra dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

"Terima kasih kepada Pemda Inhu dan mitra Agrinas yang telah mempercayai JMSI sebagai mitra, baik dalam kegiatan penyembelihan hewan kurban untuk wartawan di Inhu maupun penyaluran paket sembako kepada masyarakat Talang Mamak yang bekerja di lingkungan perkebunan kelapa sawit Agrinas Rakit Kulim," ujar Zulpen.

Kemudian, Direktur PT Pancawaskita mitra Agrinas, Hermansyah, mengatakan JMSI merupakan mitra strategis perusahaan dalam membangun komunikasi publik dan menyampaikan berbagai program positif perusahaan kepada masyarakat.

"JMSI adalah mitra strategis perusahaan. Ke depan, berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan akan terus kami lakukan bersama JMSI di Kabupaten Inhu," kata Hermansyah yang akrab disapa Kyai ini.

Hermansyah yang juga berharap, kegiatan penyembelihan hewan kurban dan pembagian sembako tersebut dapat mempererat hubungan silaturahmi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi wartawan liputan Inhu dan masyarakat, khususnya komunitas Talang Mamak yang selama ini turut bekerja dan berkontribusi di lingkungan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Agrinas.

Momentum Idul Adha 1447 Hijriah, diharapkan menjadi penguat nilai kebersamaan, gotong royong, serta kepedulian sosial antara seluruh pihak dalam mendukung pembangunan masyarakat di Kabupaten Inhu. **

PMRI Rayakan Milad ke-3 di Jakarta, Rusli Effendi Tegaskan Semangat “Raga di Rantau, Jiwa di Riau”

Wed, 27 May 2026 23:00:10 +0700

JAKARTA,populisnews.com - Persatuan Masyarakat Riau Indonesia (PMRI) menggelar Tasyakuran Milad ke-3 dengan penuh khidmat dan nuansa budaya Melayu di Beatriss Resto & Cafe, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/5/2026) malam.

Dalam momentum tersebut, Ketua Umum Rusli Effendi menegaskan bahwa PMRI hadir bukan sekadar sebagai wadah silaturahmi masyarakat Riau di perantauan, tetapi telah tumbuh menjadi organisasi nasional yang membawa gagasan dan kontribusi nyata bagi Indonesia.

Mengusung tema “Riau untuk Indonesia”, acara milad dihadiri jajaran pengurus PMRI dari berbagai daerah, tokoh masyarakat Riau, pejabat pemerintah, anggota parlemen, hingga masyarakat Riau di perantauan yang tampil mengenakan busana Melayu.

Dalam pidatonya, Rusli Effendi menyampaikan rasa bangga melihat kekompakan masyarakat Riau di rantau yang tetap menjaga identitas budaya dan semangat persaudaraan.

“Malam ini, suasana ibu kota terasa seperti berada di kampung halaman sendiri. Raga boleh di rantau, tetapi jiwa tetap di Riau,” ujar Rusli disambut tepuk tangan hadirin.

Ia menegaskan, slogan “Raga di Rantau, Jiwa di Riau” bukan sekadar semboyan, melainkan komitmen masyarakat Riau di perantauan untuk terus memberikan perhatian, gagasan, dan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah asal.

Menurutnya, dalam perjalanan tiga tahun terakhir, PMRI telah mengalami transformasi besar. Berawal dari wadah silaturahmi Persatuan Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ), kini PMRI berkembang menjadi organisasi berskala nasional yang menaungi masyarakat Riau di berbagai daerah di Indonesia.

“Rumah ini semakin besar, maka pelukannya pun harus semakin luas untuk merangkul seluruh anak kemanakan Riau,” katanya.

Pada kesempatan itu, Rusli juga memaparkan sejumlah capaian strategis PMRI, mulai dari perjuangan aspirasi Daerah Istimewa Riau, aksi kemanusiaan di Aceh dan wilayah terdampak banjir di Sumatera, hingga penguatan sumber daya manusia melalui program Gerakan 1000 Doktor dan Sarjana PMRI.

Ia mengungkapkan, PMRI telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Institut Agama Islam SEBI, Universitas Riau, Universitas Lancang Kuning, dan Universitas Islam Riau.

“Ini bentuk keseriusan kita membangun generasi Riau yang cerdas, berintegritas, dan berkarakter kuat berlandaskan adab Melayu,” ujarnya.

Tidak hanya itu, pada malam Milad ke-3 tersebut, PMRI juga resmi meluncurkan lima lembaga strategis sebagai bentuk penguatan organisasi dan pengabdian kepada masyarakat.

Kelima lembaga tersebut yakni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PMRI yang dipimpin Farhat Abbas, Lembaga Kajian Riau Cemerlang, Yayasan Riau Bedelau, Badan Usaha Kewirausahaan (BUM) PMRI, serta Lembaga Pemberdayaan Perempuan/Sanggar PMRI.

Rusli menyebut, kehadiran lima pilar baru itu menjadi bukti bahwa PMRI merupakan organisasi yang hidup, bergerak, dan bekerja nyata untuk masyarakat.

Selain agenda syukuran dan pemotongan tumpeng, rangkaian Milad ke-3 PMRI juga akan diisi berbagai kegiatan lain seperti dialog pemuda, pameran busana kebaya Melayu, peluncuran GONG Panggung Melayu Internasional, hingga Malam Anugerah PMRI.

Menutup pidatonya, Rusli Effendi mengajak seluruh masyarakat Riau untuk terus menjaga persatuan dan tidak terjebak romantisme kejayaan masa lalu.

“Melayu hari ini harus unggul, Melayu masa depan harus memimpin. Kita perkuat pendidikan dan ekonomi agar Melayu benar-benar menjadi tuan di negeri sendiri dan berkibar membawa nama Riau untuk Indonesia,” tegasnya.

Acara yang dihadiri mantan Hakim Agung RI, DR.Abbas Said.SH.MH, Dr.Farhat Abbas SH MH, Dr.Burhanuddin Husin MA, Edwin Pratama SH, H Martius Hamra,

Drs H M Suhada M.Si, Drs.H.Effendi Syarif,B, dan seluruh jajaran Pengurus PMRI ini ditutup dengan pantun Melayu dan seruan persatuan yang disambut antusias seluruh hadirin.(*)

Gelar Tasyakuran Milad ke-3, PMRI Usung Semangat Transformasi Melayu untuk Riau Cemerlang

Tue, 26 May 2026 19:01:48 +0700

Jakarta,populisnews.com - Pengurus Pusat Persatuan Masyarakat Riau Indonesia (PMRI) akan menggelar acara Tasyakuran Milad ke-3 PMRI pada Rabu, 27 Mei 2026 di Beatriss Resto dan Cafe, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi organisasi dalam memperkuat semangat persatuan serta komitmen menjaga tradisi Melayu di tengah perkembangan zaman.

Berdasarkan surat undangan bernomor 124/PMRI/V/2026 tertanggal 17 April 2026, seluruh pengurus PMRI diundang untuk menghadiri kegiatan yang mengusung tema “Transformasi PMRI: Merawat Tradisi Melayu, Menyongsong Riau Cemerlang.”

Acara dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.30 WIB hingga selesai. Selain sebagai ajang silaturahmi antar pengurus dan tokoh masyarakat Riau, kegiatan tersebut juga akan diisi dengan pembacaan doa bersama, pemotongan tumpeng, dan ramah tamah.

Ketua Umum PMRI, Dr. H. Rusli Effendi, S.Pd.I., SE., M.Si bersama Sekretaris Jenderal Dr. (HC) H. Munasir Ma’adab, SE., MM berharap seluruh pengurus dapat hadir untuk mempererat kekompakan organisasi serta memperkuat peran PMRI dalam menjaga nilai-nilai budaya Melayu.

"Melalui peringatan milad ketiga ini, PMRI ingin terus menjadi wadah pemersatu masyarakat Riau di perantauan sekaligus berkontribusi dalam pembangunan daerah dan pelestarian budaya Melayu secara berkelanjutan," ungkap Rusli, pencetus "Riau Al Munawwarah" ini.

Panitia juga mengimbau para tamu undangan untuk mengenakan pakaian Melayu atau kurung sesuai dress code yang telah ditetapkan. Untuk konfirmasi kehadiran, peserta dapat menghubungi Humas PMRI Khaidir melalui nomor yang tertera pada undangan.(*)

Direktur BPR Dana Amanah Raih Inspiring Woman Excellence Award 2026

Mon, 25 May 2026 08:19:23 +0700

PELALAWAN (Populisnews) — Sorot lampu panggung malam itu seakan menjadi saksi perjalanan panjang seorang perempuan yang tak hanya memimpin sebuah bank daerah, tetapi juga membawa semangat perubahan bagi masyarakat. Dengan suara bergetar haru, Direktur PT. BPR Dana Amanah (Perseroda), Ellisa Susanti menerima penghargaan Inspiring Woman Excellence Award 2026, sebuah penghormatan yang menjadi simbol dedikasi, kerja keras, dan ketangguhan seorang perempuan dalam dunia kepemimpinan.

Berdiri di tengah para perempuan hebat dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya, Ellisa menyebut penghargaan itu bukan sekadar pengakuan atas pencapaian pribadi. Lebih, penghargaan tersebut menjadi pengingat akan tanggung jawab besar yang harus terus diemban demi kemajuan masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya tentang saya, tetapi tentang amanah dan tanggung jawab yang harus terus dijaga ke depan,” ungkapnya penuh haru, Ellisa menerima penghargaan di Aston Priority Simatupang Hotel dan Conference Center Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Di balik keberhasilannya, Ellisa tak lupa menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bupati Pelalawan Zukri dan Wakil Bupati Pelalawan Husni Thamrin selaku pemegang saham pengendali PT. BPR Dana Amanah (Perseroda). Baginya, dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan menjadi fondasi penting bagi lahirnya berbagai inovasi yang kini terus dikembangkan demi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menurut Ellisa, keberhasilan sebuah lembaga bukan dibangun oleh satu orang, melainkan hasil kerja bersama. Karena itu, penghargaan tersebut ia persembahkan untuk Komisaris BPR Dana Amanah Bapak Syahrul dan seluruh keluarga besar PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) yang selama ini bekerja dengan dedikasi dan loyalitas tinggi.

“Kerja keras tim adalah motor penggerak setiap langkah dan inovasi yang kami lakukan. Penghargaan ini milik kita bersama,” tuturnya.

Sebagai perempuan yang dipercaya berada dalam jajaran direksi, Ellisa memahami bahwa kepemimpinan membutuhkan ketegasan, integritas, serta kemampuan mengambil keputusan secara rasional. Namun di balik itu semua, ia percaya bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin perempuan justru terletak pada empati, ketangguhan, dan keberanian menghadapi perubahan.

Nilai-nilai itu, kata Ellisa, ia pelajari dari sosok paling penting dalam hidupnya sang ibu. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengaku doa dan dukungan orang tua, terutama ibunya, menjadi sumber kekuatan terbesar dalam setiap langkah perjalanan kariernya.

“Ibu saya adalah panutan dan simbol perempuan mandiri versi saya,” katanya lirih.

Kini, penghargaan Inspiring Woman Excellence Award 2026 bukan menjadi garis akhir, melainkan awal dari komitmen baru untuk membawa PT. BPR Dana Amanah (Perseroda) semakin dekat dengan masyarakat. Ellisa berharap bank daerah itu dapat terus tumbuh menjadi lembaga keuangan kebanggaan masyarakat Pelalawan dengan pelayanan terbaik dan inovasi yang memberi manfaat nyata.

Di tengah tantangan dunia perbankan yang terus berkembang, sosok Ellisa Susanti hadir membawa pesan kuat: bahwa perempuan bukan hanya mampu memimpin, tetapi juga mampu menginspirasi, menggerakkan perubahan, dan menghadirkan harapan bagi banyak orang. (Adv/ BPR Dana Amanah)

Dorong Program 1.000 Doktor untuk Riau, PMRI dan UIR Teken MoU

Fri, 22 May 2026 13:36:31 +0700

Pekanbaru,populisnews.com – Persatuan Masyarakat Riau Indonesia (PMRI) dan Universitas Islam Riau (UIR) resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) sekaligus menggelar diskusi ilmiah di Ruang Sidang Lt II Rektorat UIR, Pekanbaru, Jum'at (22/5/2026).

Kerja sama ini difokuskan pada penguatan program 1.000 Doktor PMRI dan pengintegrasian "Adab dan Budaya Melayu sebagai Pilar Pendidikan dan Pembangunan Karakter SDM Riau".

Dari pihak PMRI, penandatanganan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dr. H. Rusli Effendi, S.Pd.I, SE, M.Si, didampingi sejumlah pengurus. Diantaranya ada Wakil Ketua Umum PMRI Drs H Tarmizi Tohor MA, Penasehat PMRI? Drs.H.Eddy Surya, Sekretaris Bidang Otda ?Syafri Ramadhan M.Si, serta Panglima Barisan Muda Laskar Melayu Bijuangsa Nusantara Indra Gunawan SE.

Sementara dari UIR hadir Rektor Prof. Admiral, SH, MH, Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Sumberdaya Assoc. Prof. Dr. H. Firdaus AR, S.E., M.Si., AK., CA., QRMP, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama dan Dakwah Islamiah Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Deddy Purnomo Retno, S.T., M.T., GP.A-Utama, serta jajaran wakil dekan dan pejabat lainnya.

Kedua belah pihak saling beri cendramata

Dalam sambutannya, Rusli Effendi menegaskan PMRI hadir sebagai wadah perantau Riau dengan prinsip "Raga di Rantau, Hati di Riau". Ia menyebut program 1.000 Doktor merupakan inisiatif strategis untuk mempercepat peningkatan SDM putra-putri Riau melalui dukungan pendanaan pendidikan S3.

“Saat ini sudah ada 27 orang yang dibantu PMRI untuk meraih gelar doktor. Tujuannya jelas, menyiapkan generasi intelektual unggul untuk membangun Riau menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Rusli.

Program ini dijalankan melalui skema kemitraan antara PMRI, Pemerintah Provinsi Riau, BUMN, dan berbagai sektor terkait. Penerima beasiswa diwajibkan memiliki komitmen untuk kembali dan mengabdi di Riau setelah lulus.

Sebelumnya, PMRI telah meneken MoU serupa dengan UNRI dan Universitas Lancang Kuning, dan kini diperluas ke UIR serta UMRI.

Sementara, Rektor UIR Prof. Admiral menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menyebut silaturahmi dengan PMRI sudah lama diagendakan namun baru bisa terlaksana hari ini.

“Kami sangat mengapresiasi gagasan PMRI. UIR sendiri sudah memiliki program doktor di Fakultas Hukum dan Fakultas Sains Manajemen, sehingga bisa langsung bersinergi. Yang jelas, MoU ini tidak boleh hanya jadi pajangan dokumen saja, tapi harus diimplementasikan untuk kemaslahatan umat,” kata Admiral.

Acara ditutup dengan diskusi ilmiah bertema “Adab dan Budaya Melayu Sebagai Pilar Pendidikan dan Pembangunan Karakter SDM Riau” yang menjadi penguat arah kerja sama kedua pihak.

Dengan adanya MoU ini, UIR menjadi kampus mitra terbaru yang akan mendukung percepatan lahirnya 1.000 doktor asal Riau melalui program PMRI.(*)

Polemik Pengurusan Hak Waris PNS BPMP Riau, Pihak Keluarga Minta Penjelasan Resmi

Thu, 21 May 2026 22:21:30 +0700

PEKANBARU, populisnews – Proses pengurusan hak waris dan administrasi pensiun almarhum Syahbadar, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau, memunculkan polemik antara pihak keluarga dan instansi terkait.

Dua anak kandung almarhum, Agung Mahardiansyah dan Suci Mahardiansyah, melayangkan surat resmi kepada Kepala BPMP Riau tertanggal 5 Mei 2026. Dalam surat tersebut, keduanya meminta penjelasan rinci terkait mekanisme pengurusan hak waris, status administrasi keluarga, hingga dasar hukum pembagian hak ahli waris.

Almarhum Syahbadar diketahui meninggal dunia pada 22 April 2026 di Pekanbaru. Dalam surat itu, pihak keluarga menyampaikan apresiasi atas perhatian BPMP Riau selama proses pemakaman, namun juga meminta keterbukaan informasi terkait dokumen dan prosedur administrasi yang berkaitan dengan hak ahli waris anak.

Selain meminta penjelasan mengenai dokumen kepegawaian dan daftar tanggungan keluarga terakhir, pihak keluarga juga mempertanyakan mekanisme penetapan ahli waris mengingat adanya riwayat perceraian dan pernikahan kedua almarhum.

Pihak keluarga turut menyampaikan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya maladministrasi dalam proses pengurusan hak waris tersebut. Surat itu juga ditembuskan ke sejumlah lembaga, di antaranya Ombudsman RI Perwakilan Riau, Komnas Perempuan, hingga Kementerian HAM.

Menanggapi hal tersebut, BPMP Riau melalui surat balasan tertanggal 7 Mei 2026 menegaskan bahwa seluruh proses administrasi telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam surat yang ditandatangani Kepala BPMP Riau, Dr. Nilam Suri, dijelaskan bahwa instansi telah memulai proses administrasi internal sejak almarhum wafat, termasuk pengurusan hak pensiun dan uang duka.

BPMP Riau juga menegaskan bahwa anak kandung dari pernikahan pertama tetap memiliki hak sebagai ahli waris, meskipun kedua orang tua telah bercerai.

“Saudara selaku anak kandung dari perkawinan sah pertama tetap memiliki hak sepenuhnya sebagai ahli waris,” demikian isi surat balasan BPMP Riau.

Namun demikian, BPMP Riau menyebut proses administrasi harus dilakukan secara hati-hati karena berkaitan dengan keluarga majemuk, yakni adanya istri sah yang masih hidup dan anak-anak dari pernikahan sebelumnya.

Dijelaskan juga dalam surat tersebut, bahwa pencairan dana Taspen dan gaji terusan memerlukan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) atau Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama yang mencantumkan seluruh ahli waris sah.

Bantah Mempersulit

Sementara, Kasubag Umum BPMP Riau, Dr Yusra Afdal Kahar, saat dikonfirmasi, Kamis (21/5/2026) mengatakan pihaknya tidak pernah mempersulit proses pengurusan administrasi ahli waris.

“Semua surat yang diminta sudah kita beri. Baik itu SK maupun surat yang menerangkan bahwa mereka ahli waris. Tinggal lagi surat pengantar dari instansi ke Taspen yang belum kita berikan,” ujar Yusra.

Kasubag Umum BPMP Riau, Dr Yusra didampingi staf

Menurutnya, surat pengantar tersebut belum diterbitkan karena BPMP perlu memastikan seluruh pihak ahli waris hadir bersama guna menghindari persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.

“Karena mereka keluarga majemuk, ada istri sah kedua dan anak dari istri pertama. Oleh sebab itu kedua belah pihak harus hadir. Tidak mungkin kita berikan satu-satu,” jelasnya.

Ia juga menyebut BPMP Riau siap memfasilitasi mediasi apabila terdapat kendala komunikasi antara pihak keluarga.

“Kalau ada pihak keluarga yang sulit dihubungi, kami siap membantu memediasi agar proses administrasi bisa berjalan lancar,” tambahnya.

BPMP Riau menyatakan tetap membuka ruang koordinasi dengan seluruh ahli waris agar proses administrasi hak pensiun dan hak keluarga almarhum dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga saat ini, proses pengurusan administrasi ahli waris disebut masih dalam tahap koordinasi antara pihak keluarga dan BPMP Riau.(*)