Latest Posts

Percepat Digitalisasi Birokrasi, Bupati Rohil Tinjau Perekaman TTE PPPK Paruh Waktu

Wed, 14 Oct 2026 18:00:00 +0700

ROKAN HILIR (Populisnews) – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terus mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada layanan administrasi kepegawaian. Salah satu langkah yang dilakukan adalah perekaman Tanda Tangan Elektronik

(TTE) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Rohil. Komitmen tersebut terlihat saat Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, meninjau langsung pelaksanaan perekaman TTE di Aula Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiks) Rohil, Rabu (14/10/2026).

Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rohil, Yulisma, serta Inspektur Daerah, Sarman Syahroni. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan proses perekaman identitas digital bagi PPPK Paruh Waktu.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola administrasi kepegawaian berbasis digital agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih tertib, efisien, dan akuntabel.

TTE Dukung Administrasi Kepegawaian Berbasis Digital

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfotiks Rohil, Juliandra, SH, menyambut baik kunjunganBupati beserta jajaran. Menurutnya, perhatian langsung pimpinan daerah menjadi dukunganbagi pelaksanaan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta Ibu Yulisma selaku Kepala BKPSDM yang telah meninjau langsung kegiatan perekaman tanda tangan elektronik untuk tenaga PPPK Paruh Waktu,” ujar Juliandra.

Ia menjelaskan, penerapan TTE diarahkan untuk mendukung proses administrasi kepegawaian secara digital, termasuk kebutuhan administrasi kontrak kerja pegawai pada masa mendatang.

Melalui sistem digital tersebut, proses administrasi diharapkan dapat dilakukan secara lebih praktis dan terintegrasi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada prosedur manual.

BKPSDM Perkuat Validasi Identitas Digital

Kepala BKPSDM Rohil, Yulisma, menjelaskan bahwa perekaman TTE merupakan bagian dari upaya validasi identitas digital tenaga PPPK Paruh Waktu. Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi antara BKPSDM dan Diskominfotiks Rohil.

Menurutnya, validasi identitas menjadi bagian penting dalam mendukung ketertiban administrasi kepegawaian, terutama dalam pengelolaan data dan dokumen yang berkaitan dengan hubungan kerja pegawai.

“Kami dari BKPSDM telah menyiapkan alur teknis yang berkolaborasi dengan Diskominfotiks guna memvalidasi identitas digital seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu. Langkah ini sangat penting untuk memastikan tata kelola administrasi kepegawaian berjalan dengan transparan, akurat, dan memiliki payung hukum yang kuat sejalan dengan kebijakan pimpinan daerah,” terang Yulisma.

Sinergi kedua perangkat daerah tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan administrasi kepegawaian yang lebih terstruktur serta mempermudah proses pelayanan bagi pegawai di lingkungan Pemkab Rohil.

Kendala Jaringan Sempat Terjadi

Dalam pelaksanaan perekaman, Juliandra mengungkapkan sempat terjadi kendala jaringan yang berdampak pada koneksi ke server selama beberapa menit saat proses pengambilan data.

Meski demikian, kendala tersebut dapat diatasi dan kegiatan tetap berjalan. Ia menilai kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi teknis menjadi faktor pendukung dalam menjaga kelancaran proses perekaman.

“Kendala yang ada cuma masalah biasa, karena sempat terjadi keterlambatan jaringan yangberpengaruh ke server sekitar beberapa menit saat penjemputan data. Selebihnya, proses pelaksanaan masih berjalan normal. Kita juga memiliki SDM yang memang sudah siap untuk melaksanakan rangkaian kegiatan perekaman ini,” jelasnya.

Optimalkan Pemanfaatan Aplikasi SIKOPAR

Perekaman TTE bagi PPPK Paruh Waktu tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut komitmen bersama dalam pemanfaatan aplikasi SIKOPAR atau Sistem Informasi Kontrak ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu.

Pemanfaatan aplikasi ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan administrasi kontrak kepegawaian secara digital, sehingga data dan proses administrasi dapat ditata dengan lebih sistematis.

Melalui penerapan TTE dan pemanfaatan SIKOPAR, Pemkab Rohil berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi, memperkuat akurasi data, serta mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Transformasi digital ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan proses kerja pemerintahan dengan kebutuhan pelayanan yang semakin mengandalkan sistem informasi dan teknologi. (Gunawan)

Pemkab Rohil Perkuat Pengawasan Pajak dan Tata Kelola Keuangan Kepenghuluan

Mon, 19 Oct 2026 17:30:00 +0700

ROKAN HILIR (Riaubernas) – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan dan tertib administrasi keuangan di tingkat kepenghuluan. Upaya tersebut diperkuat melalui Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2026 yang digelar di Gedung Misran Rais, Bagansiapiapi, Senin (19/10/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman aparatur kepenghuluan terhadap pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel, termasuk pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, H. Sarman Syahroni, S.T., M.IP., yang hadir mewakili Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam. Kegiatan tersebut dihadiri staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta Datuk dan Datin Penghulu se-Kabupaten Rokan Hilir.

Turut hadir Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, S.E., Ak., M.Si., CFE, CFrA, CA, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Riau, YFR Hermiyana, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir, Basri.

Dalam sambutannya, Sarman Syahroni menekankan pentingnya kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab aparatur dalam mengelola keuangan kepenghuluan.

Menurutnya, pemahaman terhadap ketentuan perpajakan perlu terus ditingkatkan agar setiap pelaksanaan kegiatan dan transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

Pengelolaan pajak yang tertib juga menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, aparatur kepenghuluan diharapkan semakin cermat dalam melaksanakan administrasi keuangan, memenuhi kewajiban perpajakan, serta memastikan setiap tahapan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.

Pemanfaatan aplikasi Siskeudes turut menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Aplikasi ini mendukung proses administrasi dan pencatatan keuangan desa, sehingga penggunaannya perlu dioptimalkan oleh aparatur yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di tingkat kepenghuluan.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap aparatur kepenghuluan dapat meningkatkan pemahaman dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.

Penguatan koordinasi dan pembinaan bersama instansi terkait juga diharapkan dapat membantu meminimalkan kesalahan administrasi serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

Dengan pengelolaan keuangan yang semakin tertib dan akuntabel, pemerintah kepenghuluan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Jumadi)

Bupati Bistamam Resmikan Pelayanan Bijak Satu Atap di Rimba Melintang, Warga Lebih Mudah Akses Layanan

Thu, 15 Oct 2026 07:46:48 +0700

ROKAN HILIR – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) memperkuat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Program NAN BISA Pelayanan Bijak Satu Atap di Kecamatan Rimba Melintang. Program tersebut diresmikan Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, pada Kamis (15/10/2026), di halaman Kantor Camat Rimba Melintang.

Kehadiran pelayanan terpadu ini diharapkan dapat mendekatkan akses layanan kepada masyarakat, sekaligus memangkas alur birokrasi agar pengurusan administrasi menjadi lebih mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi. Melalui program tersebut, masyarakat Rimba Melintang dapat mengakses sejumlah layanan strategis di satu lokasi tanpa harus menempuh perjalanan ke ibu kota kabupatenuntuk mengurus kebutuhan tertentu.

Layanan yang tersedia mencakup administrasi kependudukan, seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen pencatatan sipil lainnya. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi sosial dan pendaftaran program bantuan sosial pemerintah, serta layanan administrasi dan informasi terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Dalam sambutannya saat peresmian, Bupati H. Bistamam menegaskan bahwa program tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat sekaligus menyederhanakan proses pelayanan pemerintahan. Ia meminta agar pelayanan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kecepatan, transparansi, profesionalisme, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.

“Program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat. Kami menginstruksikan agar pelaksanaannya berjalan secara berkelanjutan dengan pelayanan yang cepat, transparan, profesional, dan tanpa diskriminasi,” ujar Bistamam.

Selain meresmikan pelayanan terpadu, kunjungan kerja bupati tersebut juga dirangkai dengan kegiatan sosial berupa penyerahan bantuan paket sembako secara simbolis kepada 10 perwakilan keluarga penerima manfaat. Bantuan itu diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi warga yang membutuhkan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua TP-PKK Kabupaten Rokan Hilir, Tatik Sri Rahayu Bistamam, memimpin kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program pemberdayaan keluarga di Kecamatan Rimba Melintang. Kegiatan tersebut bertujuan memantau pelaksanaan program PKK agar berjalan efektif dalam mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan.

Peresmian Pelayanan Bijak Satu Atap tersebut dihadiri Ketua I TP-PKK Rohil, Indah Septiani Charles, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rohil, serta pengurus TP-PKK Kabupaten. Rombongan bupati disambut Camat Rimba Melintang, H. Sukirman, S.Ag., M.Pd., bersama Ketua TP-PKK Kecamatan Rimba Melintang, Bd. Mulyani Sukirman, S.Pd. Hadir pula unsur pimpinan kecamatan dari Polsek dan Koramil, para lurah dan penghulu, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Rimba Melintang. Melalui pelayanan terpadu ini, Pemkab Rohil berharap akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan semakin mudah dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan terus meningkat.(Imran)

Dimediasi Dinas Pendidikan, Kepala SDN 064 Koto Tuo Resmi Mengundurkan Diri

Wed, 28 Oct 2026 21:37:40 +0700

SUNGAIPENUH,Populisnews.com – Polemik tuntutan wali murid SD Negeri 064/XI Desa Koto Tuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, akhirnya menemui titik terang. Setelah dilakukan mediasi bersama Dinas Pendidikan, kepala sekolah yang menjadi sorotan wali murid menyatakan bersedia mengundurkan diri dan selanjutnya resmi mundur dari jabatannya.

Mediasi tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, Deri Napoleon, serta dihadiri Kepala Desa Koto Tuo, Kapolsek Sitinjau Laut, dan perwakilan wali murid.

Sebelumnya, sejumlah wali murid mendesak Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, untuk mengevaluasi dan mengganti kepala sekolah. Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

Menanggapi persoalan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, Bovi Handriyanto, menegaskan bahwa pihaknya menghargai aspirasi masyarakat dan berkomitmen menindaklanjutinya secara profesional, objektif, serta bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami menghargai kepedulian masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan. Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami terima, pelajari, dan tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Bovi.

Ia berharap, langkah selanjutnya dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sekolah serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi para siswa.

Terkait kepemimpinan sekolah ke depan, Bovi juga berharap pelaksana tugas (Plt.) kepala sekolah yang nantinya ditunjuk mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik, membangun koordinasi yang solid bersama guru dan tenaga kependidikan, serta menciptakan suasana belajar yang aman dan kondusif.

Dinas Pendidikan turut mengimbau agar para siswa kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Guru dan tenaga kependidikan juga diharapkan tetap menjalankan tugas secara optimal demi menjaga keberlangsungan proses pendidikan.

“Keberlangsungan pembelajaran dan pemenuhan hak siswa untuk memperoleh pendidikan harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya.

Dengan pengunduran diri kepala sekolah tersebut, diharapkan persoalan yang terjadi dapat diselesaikan secara baik dan tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar. Seluruh pihak diharapkan mengedepankan kepentingan siswa serta bersama-sama menjaga kualitas pendidikan di SDN 064/XI Koto Tuo.

Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Wabup Pelalawan Tampil Elegan dalam Balutan Busana Adat Minang

Wed, 28 Oct 2026 21:16:15 +0700

PELALAWAN (Populisnews) — Suasana khidmat menyelimuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 yang digelar di halaman Kantor Bupati Pelalawan, Rabu (28/10/2026). Wakil Bupati Pelalawan, H. Husni Tamrin, S.H., bertindak sebagai pemimpin upacara dengan mengenakan busana adat bernuansa Minangkabau.
Momentum peringatan bersejarah bagi bangsa Indonesia ini tidak hanya menjadi ajang mengenang semangat persatuan para pemuda, tetapi juga menghadirkan pesan tentang pentingnya menjaga dan melestarikan kekayaan adat serta budaya Nusantara.
Dalam upacara tersebut, H. Husni Tamrin membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Dalam sambutan itu disampaikan bahwa 98 tahun silam, tepatnya pada 28 Oktober 1928, menjadi tonggak kebangkitan pemuda Indonesia dalam meneguhkan persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, serta menyatukan tekad untuk membangun Indonesia.
Pesan Sumpah Pemuda tersebut menjadi pengingat bahwa perbedaan suku, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan kekayaan yang harus dijaga sebagai identitas bangsa.
Selain berlangsung khidmat, perhatian juga tertuju pada penampilan Wakil Bupati Pelalawan bersama istrinya, Hj. Rohani Tamrin, S.E., yang mengenakan busana adat bernuansa Minangkabau.
Keduanya tampil anggun dan elegan dengan balutan busana tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Nuansa adat Minang yang dikenakan memberikan sentuhan tersendiri dalam pelaksanaan upacara, sekaligus memperlihatkan bahwa pakaian tradisional memiliki tempat penting dalam kegiatan resmi pemerintahan.
Penampilan tersebut bukan sekadar persoalan busana, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap warisan leluhur yang perlu terus diperkenalkan dan dilestarikan kepada generasi muda.
Keanggunan busana adat yang berpadu dengan suasana upacara yang penuh khidmat menghadirkan pesan bahwa nasionalisme dan kecintaan terhadap budaya dapat berjalan beriringan.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 menjadi momentum untuk memperkuat kembali semangat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Melalui perpaduan upacara kenegaraan dan penampilan busana adat, nilai-nilai kebangsaan kembali ditegaskan: mencintai Indonesia juga berarti menghargai budaya, menjaga tradisi, dan merawat persaudaraan di tengah perbedaan.
Semangat inilah yang diharapkan terus tumbuh di kalangan generasi muda, khususnya di Kabupaten Pelalawan, agar tetap berpegang pada nilai persatuan sekaligus bangga terhadap kekayaan budaya bangsa.
Sebab, Indonesia menjadi kuat bukan karena keseragaman, melainkan karena keberagaman yang dipersatukan oleh semangat kebangsaan.***

Cegah Bullying Sejak Dini, SMP 08 Pelalawan Perkuat Pemahaman Hak Asasi Manusia

Wed, 28 Oct 2026 18:35:46 +0700

PELALAWAN (Populisnews) – Upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan terus dilakukan melalui penguatan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) di sekolah. Kali ini, kegiatan Penguatan HAM terkait Anti-Perundungan dilaksanakan di SMP 08 Pelalawan, Desa Lalang Kabung, Kabupaten Pelalawan, dengan melibatkan guru serta siswa-siswi sebagai peserta.
Kegiatan tersebut menghadirkan Penggerak HAM, Muhammad Taufiq, sebagai narasumber yang memberikan pemahaman tentang pentingnya menghormati hak setiap individu, membangun hubungan pertemanan yang sehat, serta mencegah segala bentuk perundungan di lingkungan sekolah.
Acara diawali dengan sambutan Kepala SMP 08 Pelalawan, Ani Rahmawati, S.Pd. Dalam sambutannya, ia menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Penggerak HAM yang telah hadir untuk memberikan edukasi dan penguatan pemahaman HAM kepada warga sekolah.
Ia berharap seluruh siswa-siswi dapat mengikuti kegiatan dengan serius, menyimak materi yang disampaikan, serta menerapkan nilai-nilai penghormatan terhadap HAM dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pemahaman tersebut tidak hanya penting bagi siswa, tetapi juga perlu menjadi pedoman bagi para guru dalam menciptakan suasana belajar yang aman dan saling menghargai.
Dalam pemaparan materinya, Muhammad Taufiq menegaskan bahwa setiap siswa memiliki hak yang sama untuk memperoleh rasa aman, dihormati, dan diperlakukan secara adil di lingkungan sekolah. Karena itu, tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan perundungan terhadap teman, baik karena perbedaan fisik, latar belakang, kondisi sosial, maupun hal lainnya.
Ia menjelaskan, perundungan atau bullying dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perundungan fisik, verbal, sosial, siber (cyberbullying), hingga perundungan seksual. Tindakan tersebut dapat terjadi secara langsung maupun melalui media digital, sehingga diperlukan perhatian dan kepedulian bersama untuk mencegahnya.
“Setiap siswa harus belajar menghargai hak orang lain. Jangan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk mengejek, mengucilkan, mengancam, atau menyakiti teman. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi semua siswa,” demikian pesan yang ditekankan dalam edukasi tersebut.
Muhammad Taufiq juga mengingatkan bahwa dampak perundungan tidak boleh dianggap sepele. Korban dapat mengalami ketakutan, rasa malu, kehilangan kepercayaan diri, kesulitan berkonsentrasi, bahkan enggan datang ke sekolah. Oleh sebab itu, pencegahan harus dilakukan sejak dini dengan membangun budaya saling menghormati dan berani menolak segala bentuk kekerasan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pencegahan perundungan, Penggerak HAM membentuk tiga siswa sebagai Sahabat HAM, yang terdiri atas dua siswa laki-laki dan satu siswi perempuan. Mereka diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun kepedulian terhadap HAM melalui edukasi, pencegahan, dan penyampaian laporan apabila ditemukan indikasi perundungan di lingkungan sekolah.
Keberadaan Sahabat HAM diharapkan dapat mendorong siswa untuk lebih berani menyampaikan persoalan yang dialami atau disaksikan, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap teman yang membutuhkan dukungan. Dalam pelaksanaannya, upaya tersebut perlu didukung guru dan pihak sekolah agar setiap laporan ditangani secara tepat, aman, dan tidak menimbulkan stigma terhadap korban.
Melalui kegiatan ini, seluruh warga SMP 08 Pelalawan diharapkan semakin memahami bahwa menghormati HAM dimulai dari tindakan sederhana, seperti menjaga ucapan, tidak merendahkan teman, tidak melakukan diskriminasi, serta berani mencegah perilaku yang menyakiti orang lain.
Muhammad Taufiq berharap SMP 08 Pelalawan, Desa Lalang Kabung, dapat terus berkembang menjadi sekolah yang aman, inklusif, dan menjunjung tinggi martabat setiap siswa. Dengan dukungan kepala sekolah, guru, peserta didik, serta seluruh warga sekolah, cita-cita mewujudkan sekolah nol perundungan (zero bullying)
"Kira harapkan dapat menjadi komitmen bersama, bukan sekadar slogan."pungkasnya***

Wali Murid Segel SDN 064/XI Koto Tuo, Desak Wali Kota Sungai Penuh Evaluasi Kepala Sekolah

Wed, 28 Oct 2026 10:37:16 +0700

SUNGAIPENUH,Populisnews.com – Sejumlah wali murid SD Negeri 064/XI Koto Tuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, menyegel pagar sekolah pada Rabu (28/10/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah Sulaiman yang dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan selama kurang lebih dua tahun menjabat.

Dalam aksi itu, para wali murid membentangkan spanduk di pagar sekolah bertuliskan, “Pindahkan Sulaiman dari SD 064/XI. Kami masyarakat menyegel sekolah ini.” Mereka mendesak Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Sungai Penuh segera mengevaluasi kepemimpinan kepala sekolah tersebut.

Tak hanya menyegel pagar sekolah, sejumlah wali murid juga memutuskan untuk tidak mengizinkan anak-anak mereka mengikuti kegiatan belajar mengajar. Langkah itu menjadi bentuk protes sekaligus desakan agar persoalan yang mereka keluhkan segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Soroti Kondisi Sekolah dan Pengelolaan Guru

Para wali murid menilai kondisi sekolah belum mengalami perubahan berarti sesuai harapan mereka. Mereka menginginkan pembenahan menyeluruh, baik dalam pengelolaan sekolah maupun peningkatan kualitas lingkungan pendidikan, agar para siswa dapat belajar dengan lebih baik.

Selain persoalan perkembangan sekolah, wali murid juga menyoroti penerimaan guru honorer. Mereka menduga proses penerimaan tersebut lebih mengutamakan warga dari desa asal kepala sekolah dibandingkan warga setempat.

Keberatan tersebut disampaikan sebagai bagian dari aspirasi wali murid yang meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola sekolah. Namun, dugaan terkait penerimaan guru honorer tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak sekolah maupun instansi terkait.

Kapolsek Fasilitasi Mediasi

Aksi penyegelan tidak berlangsung lama setelah Kapolsek Sitinjau Laut turun tangan memfasilitasi mediasi. Pertemuan tersebut melibatkan para wali murid, pihak sekolah, Kepala Desa Koto Tuo, serta Kepala Bidang Dinas Pendidikan untuk membahas persoalan dan mencari jalan keluar.

Salah seorang wali murid, Herlina Sibulian, menegaskan bahwa pihaknya menginginkan adanya langkah konkret dari pemerintah daerah, termasuk pergantian kepala sekolah.

“Kami meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Bapak Wali Kota Sungai Penuh agar mengganti kepala sekolah yang sekarang dengan yang baru. Selama dua tahun ini, kami menilai belum ada kemajuan yang berarti di sekolah,” ujar Herlina.

Menurutnya, aspirasi mengenai pergantian kepala sekolah sebelumnya telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan. Kini, para wali murid berharap pemerintah daerah segera memberikan tanggapan dan mengambil langkah sesuai hasil evaluasi.

Berharap Kegiatan Belajar Kembali Normal

Para wali murid berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan agar kegiatan belajar mengajar kembali berjalan normal. Mereka juga meminta Dinas Pendidikan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi sekolah dan pengelolaannya.

Di sisi lain, klarifikasi dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan diperlukan agar persoalan ini dapat dilihat secara objektif serta menghasilkan solusi terbaik bagi para siswa.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Kepala Sekolah Sulaiman maupun Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh mengenai tuntutan wali murid tersebut.

Penyelesaian persoalan ini diharapkan tidak hanya menjawab tuntutan para wali murid, tetapi juga memastikan hak siswa untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti kegiatan belajar mengajar tetap terpenuhi.

Bertahun-tahun Tanpa Kepastian, Nolis Hadis Minta Kemitraan PT Safari Riau Diaudit Ulang

Tue, 27 Oct 2026 13:34:08 +0700

PELALAWAN (Pooulisnews)– Tokoh pemuda Pelalawan asal Desa Terantang Manuk, Nolis Hadis, S.H., M.H., meminta Bupati Pelalawan melalui Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan audit ulang terhadap realisasi kebun pola kemitraan PT Safari Riau dengan masyarakat setempat.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul persoalan kemitraan yang menurut Nolis telah berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi belum memberikan kejelasan yang diharapkan masyarakat, terutama terkait luasan lahan yang direalisasikan dan daftar penerima manfaat.
Nolis mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, PT Safari Riau telah melaporkan kepada Satgas PKH bahwa perusahaan sudah merealisasikan pola kemitraan sebesar 24 persen dari total luasan Hak Guna Usaha (HGU), atau sekitar 915 hektare.
Namun, ia menilai klaim tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen dan pengecekan langsung di lapangan. Menurutnya, terdapat persoalan yang perlu diklarifikasi antara laporan realisasi kemitraan dengan kondisi yang diketahui masyarakat.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, PT Safari Riau melaporkan telah merealisasikan pola kemitraan sebesar 24 persen atau sekitar 915 hektare. Namun, kondisi di lapangan yang kami ketahui menimbulkan pertanyaan. Karena itu, kami meminta agar dilakukan audit ulang untuk memastikan kebenaran data tersebut,” ujar Nolis.
Ia meminta Tim GTRA Kabupaten Pelalawan dan Satgas PKH tidak hanya mengandalkan laporan administratif perusahaan, tetapi juga mencocokkannya dengan kondisi faktual di lapangan.
Menurut Nolis, pemeriksaan perlu mencakup luasan lahan yang diklaim telah diserahkan, lokasi kebun kemitraan, dokumen realisasi, serta nama-nama masyarakat yang tercatat sebagai penerima manfaat.
Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan kemitraan dapat ditelusuri secara objektif dan penyelesaiannya memiliki dasar yang jelas.
“Kami meminta dengan hormat kepada Bupati Pelalawan melalui Tim GTRA dan Satgas PKH agar mengaudit ulang jumlah lahan yang benar-benar telah diserahkan, termasuk memeriksa nama-nama masyarakat penerimanya. Semua harus jelas dan dapat dibuktikan,” tegasnya.
Nolis berharap pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut. Ia juga meminta agar hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, kepastian pelaksanaan pola kemitraan penting bagi masyarakat, terutama untuk memastikan bahwa realisasi yang dilaporkan perusahaan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Persoalan ini sudah bertahun-tahun menjadi perhatian masyarakat. Kami berharap pemerintah dan Satgas PKH turun langsung melakukan verifikasi agar persoalan kemitraan PT Safari Riau dengan masyarakat Terantang Manuk mendapatkan kejelasan dan penyelesaian,” tutup Nolis Hadis.***

Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Operasi Patuh Lancang Kuning 2026, Dorong Keselamatan Berlalu Lintas di Pelalawan

Tue, 27 Oct 2026 10:57:17 +0700

PELALAWAN (Populisnews) – Wakil Bupati Pelalawan, H. Husni Tamrin, S.H., menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Lancang Kuning Tahun 2026 yang digelar Polres Pelalawan di halaman Mapolres Pelalawan, Senin (26/10/2026) pukul 08.00 WIB.
Kehadiran Wakil Bupati H. Husni Tamrin dalam apel tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap upaya kepolisian bersama seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan disiplin masyarakat berlalu lintas, sekaligus mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keselamatan di jalan raya.
Apel gelar pasukan tahun ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan.”
Apel dipimpin langsung Kapolres Pelalawan, AKBP Ahmad Nur A., S.Sos., S.I.K., M.H., selaku inspektur apel. Sementara itu, Perwira Apel dijabat Kasat Lantas Polres Pelalawan, AKP Zahratul Aulian Harun, S.Tr.K., S.I.K., dan Komandan Apel Kanit Turjawali, Ipda Dedi Syafnur, S.H.
Selain Wakil Bupati H. Husni Tamrin, kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Pelalawan Syafrizal, S.E., Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Dr. Eka Nugraha, S.H., M.H., perwakilan Pengadilan Negeri Muhammad Syabil Ryandika, S.H., M.H., serta Plh. Pabung Kodim 0313/KPR Kapten Arh Mujiono.
Hadir pula Pj. Jasa Raharja Acep Yuhendra, Kepala Dinas Perhubungan Ferry Zulkarnain, Kasatpol PP T. Junaidi, Kabid Lalu Lintas Ronny Akhdes, jajaran pejabat utama Polres Pelalawan, para Kapolsek, personel TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, komunitas ojek online (ojol), serta siswa SMAN 1 Pangkalan Kerinci.
Utamakan Edukasi dan Keselamatan Pengguna Jalan
Dalam amanatnya, Kapolres Pelalawan AKBP Ahmad Nur A. menegaskan bahwa Operasi Patuh Lancang Kuning tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, tetapi juga mengedepankan edukasi kepada masyarakat.
“Operasi Patuh ini bukan sekadar penindakan, tapi edukasi untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas demi keselamatan bersama,” ujarnya.
Kapolres juga menegaskan bahwa pelaksanaan operasi akan mengedepankan pendekatan humanis, preventif, dan represif secara proporsional guna menekan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas.
Melalui operasi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.***

Kalah Adu Penalti dari Tuan Rumah, PS Pers Kerinci–Sungai Penuh Tetap Ukir Prestasi

Mon, 26 Oct 2026 21:31:14 +0700

BATANGHARI,Populisnews.com – Perjuangan PS Pers Kerinci–Sungai Penuh di ajang Liga Pers Jambi 2026 berakhir dengan torehan membanggakan. Tim yang diperkuat para jurnalis dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu sukses meraih posisi juara II setelah melewati pertandingan final dramatis melawan tuan rumah PS Pers Batanghari.

Tak hanya mengantarkan tim ke podium runner-up, pencapaian tersebut juga diwarnai prestasi individu. Salah satu pemain PS Pers Kerinci–Sungai Penuh, Ariel, terpilih sebagai pemain terbaik Liga Pers Jambi 2026 yang digelar di Kabupaten Batanghari.

Pada partai final, PS Pers Kerinci–Sungai Penuh harus mengakui keunggulan tuan rumah melalui adu penalti dengan skor 4-5, setelah kedua tim bermain imbang 0-0 sepanjang waktu normal.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Kedua kesebelasan saling melancarkan serangan dan berusaha mencari celah untuk mencetak gol. PS Pers Kerinci–Sungai Penuh beberapa kali merepotkan pertahanan tuan rumah, sementara PS Pers Batanghari juga memberikan tekanan melalui serangan cepat.

Drama terjadi menjelang akhir babak kedua. PS Pers Kerinci–Sungai Penuh mendapat hadiah penalti setelah salah seorang pemainnya dilanggar pemain belakang Batanghari di dalam kotak terlarang.

Wasit menunjuk titik putih dan memberikan kartu kuning kepada pemain tuan rumah. Kesempatan tersebut menjadi peluang emas bagi PS Pers Kerinci–Sungai Penuh untuk memastikan kemenangan sebelum pertandingan berlanjut ke babak penentuan.

Namun, eksekusi penalti belum membuahkan gol. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 0-0 sehingga penentuan gelar juara harus dilakukan melalui adu penalti.

Dalam babak tersebut, PS Pers Batanghari berhasil menang dengan skor 5-4 sekaligus mengunci gelar juara. Sementara itu, PS Pers Kerinci–Sungai Penuh harus puas menempati posisi kedua.

Meski gagal membawa pulang trofi juara pertama, perjuangan tim berjuluk Laskar Tanah Surga itu tetap menjadi kebanggaan bagi insan pers Kerinci dan Sungai Penuh.

Tampil Impresif Sejak Babak Awal

Perjalanan PS Pers Kerinci–Sungai Penuh menuju final tidak diraih dengan mudah. Sejak babak awal, tim ini menunjukkan performa solid dengan meraih dua kemenangan meyakinkan.

PS Pers Kerinci–Sungai Penuh mengawali langkah dengan menundukkan PS Pers Muaro Jambi dengan skor 4-1. Mereka kemudian melanjutkan tren positif setelah mengalahkan PS Pers Kota Jambi dengan skor 3-1.

Performa tersebut berlanjut ke babak semifinal. Menghadapi PS Pers Kota Jambi yang diperhitungkan sebagai salah satu tim unggulan, PS Pers Kerinci–Sungai Penuh berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 untuk memastikan tiket ke partai puncak.

Manajer PS Pers Kerinci–Sungai Penuh, Gusnadi, mengaku bangga atas perjuangan seluruh pemain. Ia mengatakan, target awal tim untuk menembus final berhasil diwujudkan.

“Sejak awal kita menargetkan bisa masuk final. Alhamdulillah, target itu tercapai. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa tampil lebih baik dan menargetkan juara,” ujar Gusnadi, didampingi manajer tim, Kusnadi.

Menurutnya, pencapaian tersebut tidak terlepas dari kekompakan, semangat juang, dan kerja sama para pemain. Mereka tetap berusaha memberikan penampilan terbaik di tengah kesibukan menjalankan profesi sebagai jurnalis.

Kapten Akui Final Berlangsung Berat

Kapten PS Pers Kerinci–Sungai Penuh, Heru, mengakui perjalanan menuju final penuh tantangan. Salah satu lawan yang dinilainya cukup berat adalah PS Pers Kota Jambi, yang sejak awal menjadi salah satu kandidat kuat juara.

“PS Pers Kota Jambi termasuk tim yang sulit karena merupakan salah satu unggulan. Namun, berkat kekompakan dan solidnya permainan, Alhamdulillah kita bisa menang dan melaju ke final,” ungkap Heru.

Ia juga menyebut pertandingan melawan tuan rumah PS Pers Batanghari sebagai ujian berat. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, tim tuan rumah memiliki sejumlah pemain muda dengan kecepatan dan stamina yang baik.

“Alhamdulillah, kita berhasil masuk final. Melawan tuan rumah Batanghari yang banyak diisi pemain muda tentu bukan pertandingan mudah. Semua pemain sudah berjuang maksimal, hanya saja keberuntungan belum berpihak kepada kita,” katanya.

Heru berharap pencapaian tersebut menjadi modal berharga bagi tim untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Dengan persiapan lebih matang dan kekompakan yang terus terjaga, ia optimistis PS Pers Kerinci–Sungai Penuh berpeluang meraih gelar juara pada kesempatan mendatang.

Ariel Jadi Kebanggaan Tim

Terpilihnya Ariel sebagai pemain terbaik Liga Pers Jambi 2026 menjadi catatan tersendiri bagi PS Pers Kerinci–Sungai Penuh. Penghargaan tersebut melengkapi keberhasilan tim menembus final dan mengakhiri kompetisi di posisi runner-up.

Prestasi ini sekaligus memperlihatkan kontribusi para pemain dalam membawa nama Kerinci dan Sungai Penuh bersaing di tingkat Provinsi Jambi.

Di luar persaingan memperebutkan gelar, Liga Pers Jambi 2026 juga menjadi ajang mempererat silaturahmi dan solidaritas antarsesama insan pers dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Bagi PS Pers Kerinci–Sungai Penuh, posisi juara II bukanlah akhir perjuangan, melainkan pijakan untuk membidik prestasi yang lebih tinggi.

Dari wilayah barat Provinsi Jambi, para jurnalis Kerinci dan Sungai Penuh telah membuktikan bahwa kebersamaan insan pers tidak hanya terjalin dalam menjalankan tugas jurnalistik, tetapi juga mampu melahirkan prestasi di lapangan hijau.

Skuad PS Pers Kerinci–Sungai Penuh

Tim PS Pers Kerinci–Sungai Penuh diperkuat 18 pemain, yakni Heru (kapten), Endi, Akhirman, Iskandar, Hendri Dede, Fendri, Wis, Dodi, Yudi, Desman, Dedi, Budi G, Ariel, Jul Vikalo, Dayat, Edia, Yumna, dan Jemi.

Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras seluruh pemain, PS Pers Kerinci–Sungai Penuh menutup Liga Pers Jambi 2026 dengan raihan juara II serta penghargaan pemain terbaik untuk Ariel.

PD KAMMI Pekanbaru Gelar Ekspedisi Tandang Melebung 2026

Mon, 26 Oct 2026 19:24:34 +0700

PEKANBARU (Populisnews)— Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Pekanbaru melaksanakan kegiatan Ekspedisi Tandang Melebung 2026 di Kelurahan Melebung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, pada 23–25 Oktober 2026. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, S.T., M.Arch., pada Jumat (23/10/2026).
Pembukaan ekspedisi ini ditandai dengan penanaman pohon secara simbolis sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam sekaligus upaya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.
"Selama tiga hari pelaksanaan, Ekspedisi Tandang Melebung menghadirkan berbagai agenda pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pendampingan edukasi dan literasi anak, hingga kegiatan kebersamaan bersama warga. Pada hari kedua, kegiatan diisi dengan senam pagi bersama masyarakat, pelayanan kesehatan, pendampingan edukatif bagi anak-anak, serta malam keakraban melalui panggung seni dan pembagian hadiah,"terang Ketua PD KAMMI Pekanbaru, Muhammad Arifuttajjalli, S.T
Rangkaian kegiatan dilanjutkan pada Minggu (25/10/2026) melalui program edutrip bagi anak-anak Kelurahan Melebung. Program ini mencakup kunjungan ke museum dan Perpustakaan Daerah serta destinasi sejarah sebagai upaya memperluas wawasan dan mengenalkan nilai-nilai sejarah kepada generasi muda.
Melalui Ekspedisi Tandang Melebung 2026, PD KAMMI Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk menghadirkan gerakan mahasiswa yang tidak hanya aktif dalam ruang organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kepedulian sosial, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta mendorong tumbuhnya semangat pendidikan bagi generasi muda di Kelurahan Melebung.
"Ekspedisi ini menjadi bagian dari upaya PD KAMMI Pekanbaru untuk memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang hadir di tengah masyarakat, membangun kolaborasi, serta mendorong lahirnya dampak positif yang berkelanjutan melalui aksi nyata di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan"pungkas Arif***

Singkong, Perempuan, dan Biopori: Kisah Transformasi Desa Binaan Pertamina EP Lirik

Mon, 26 Oct 2026 07:56:07 +0700

INDRAGIRI HULU (Populisnews)– Hamparan lahan yang dahulu terbengkalai dan dipenuhi rerumputan liar kini menyimpan cerita tentang ketekunan, keberdayaan perempuan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Di Desa Lambangsari V, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, sekelompok perempuan membuktikan bahwa perubahan dapat berawal dari langkah sederhana, memulai dari nol dengan mengolah tanah, mengubah singkong menjadi produk bernilai ekonomi, dan memanfaatkan limbah organik agar kembali memberi manfaat bagi lingkungan.

Dulunya, lahan tidur milik Pemerintah Desa pernah diolah oleh bapak bapak di desa setempat. Saat itu motivasinya agar lahan itu tidak terlihat terbengkalai, walau ada harapan juga dari lahan yang memiliki luas tidak lebih dari setengah hektar bisa mendatangkan pendapatan bagi pengelola.

Seiring waktu, dari sayur sayuran yang ditanam diatas lahan desa tidak memenuhi ekspektasi awal, hingga akhirnya Keputusan angkat bendera menjadi akhir cerita perjuangan kaum Adam di Lambangsari V dan dari Keputusan itu memberi ruang bagi rerumputan liar untuk kembali menutupi seisi lahan.

Sekian lama ditinggal, sekelompok ibu ibu dengan jumlah anggota berangka ganjil 13 orang datang dengan penuh energi pembaharuan. Semangat memberikan kontribusi nyata bagi kelompok yang kemudian melabeli diri sebagai Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati, sekumpulan ibu ibu tangguh ini melihat peluang ditengah rumput liar dan ilalang menutupi lahan terbengkalai.

“Dulunya pernah bapak bapak mengolah lahan tersebut, tapi tidak lama. Sepeninggalan itu kembali terbengkalai, hingga bertahun tahun,” terang Ketua KWT Melati Sri Wiji Rahayuningsih, Selasa (7/10/2026)

Wanita yang akrab dipanggil mbak Yayuk ini mengisahkan, semangat untuk Kembali mengolah lahan yang ditinggal oleh bapak bapak datang dari cerita ngalor ngidul seperti layak nya ibu ibu bertemu teman satu circle dengan obrolan yang tak berujung, Panjang lebar bercengkrama, selentingan selentingan ringan, bahkan ada curhatan dari peserta musyawarah akbar ibu ibu desa yang menggantungkan hidup dari cucuran keringat suami, sampai kepada rasa terpendam yang nyaris sama antar peserta diskusi. Bagaimana mencari jalan keluar agar kebutuhan keluarga bisa terbantu lewat hal hal kecil yang kadang terlewatkan.

Apalagi ada tiga orang dari peserta ngrumpi desa Lambang Sari V itu adalah orang tua tunggal tanpa suami yang menjadi tulang punggung keluarga, ekonomi di masa sulit memperparah kondisi finansial tanpa ada celah pendapatan yang bisa menopang kehidupan satu keluarga.

“Awalnya kami ibu ibu biasa ngumpul ngumpul bersama, ada 13 orang. Diantaranya ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Biasa lah ibu ibu kalau bertemu. Urusan dapur dan ekonomi keluarga sering tak terlewat untuk dibahas,” kisah Yayuk

“Namun dari cerita cerita itu timbullah keinginan bagaimana kami bisa menghasilkan pendapatan melalui usaha yang dilakukan bersama, walaupun dimulai dari yang kecil. Namun sedikit banyak akan sangat berarti dimasa sulit seperti saat itu,” imbuhnya

Memulai di tahun 2022, gagasan-gagasan perbaikan ekonomi yang diprakarsai oleh 13 perempuan itu mengorat oret konsep usaha yang akan dijalankan kedepan, dengan semangat kebersamaan 13 ibu ibu visoner ini memulai dari nol meskipun dengan kemampuan dan modal yang terbatas.

“KWT Melati berdiri di 2022 silam, sudah empat tahun kami merintis usaha bersama ini,” tutur Yayuk.

Rintisan KWT Melati di lahan milik pemerintah Desa Lambang Sari V adalah budidaya singkong, tanaman yang bernama latin Manihot esculenta ini menjadi salah satu pilihan tanaman yang akan dikembangkan. Alasannya singkong atau ketela pohon memiliki daya tahan tinggi terhadap kekeringan dan mampu tumbuh subur bahkan di tanah yang miskin unsur hara, selain itu tanaman singkong memiliki kemampuan beradaptasi pada beragam kondisi lahan, artinya perawatan nya tidak sulit dan gampang tumbuh dimanapun dan dengan kondisi tanah apapun.

Dituturkan Yayuk, hingga sampai ke titik ini, dukungan banyak pihak membuka jalan bagi mereka untuk terus berkembang dan berinovasi dengan kegiatan pembaharuan lainnya, dukungan yang sangat membantu datang dari Kepala Desa, Instansi pemerintah seperti DLH Inhu dan Pertamina melalui Corporate Social Responsibility (CSR)nya, KWT Melati diawal berdirinya juga menghadapi kendala dilapangan, seperti susah nya mengolah lahan yang sudah lama di tinggalkan.

“Kendala nya yang kami hadapi yaitu mengolah lahan pertama kali sangat susah, karena lahan itu sudah lama terbengkalai, untungnya ada banyak pihak yang terus mendukung kami, ini menjadi semangat bagi ibu ibu anggota kelompok bertahan,”ungkapnya

Hasil dari kebun singkong itu, KWT Melati memilih tidak menjual langsung ke pasar atau ke warga di kampung dalam bentuk umbi mentah, mengolahnya menjadi keripik di rasa lebih bernilai ekonomis. Pilihan itu membuka peluang untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus menciptakan kegiatan produksi yang melibatkan anggota kelompok. Dari proses itulah lahir Keripik Ubi Ibu, produk usaha yang menjadi salah satu identitas KWT Melati. Usaha yang dirintis secara sederhana itu perlahan berkembang menjadi kegiatan ekonomi produktif.

Setelah keripik ubi buatan ibu ibu di KWT Melati konsisten berproduksi, yang rata rata memiliki nilai omzet 1.5 juta – 3 juta perbulan membuat bahan baku yang dihasilkan dari lahan sendiri tidak mencukupi kebutuhan pokok produksi yang terus meningkat, solusinya KWT Melati menjadi penampung hasil kebun singkong warga lainnya.

“Setelah Keripik Ubi Ibu kita secara berkelanjutan berproduksi, kendala bahan baku kita dapatkan dari petani petani singkong yang ada di Desa Lambangsari V, itu juga menjadi usaha kita membantu para petani memasarkan hasil kebun singkongnya,” kata Yayuk.

Diakui Yayuk, peran Pertamina EP Lirik yang sering mengikut sertakan KWT Melati dalam berbagai pelatihan yang diadakan oleh perusahaan minyak berplat merah itu, baik ditingkat lokal maupun di luar daerah.

Melalui berbagai pelatihan, anggota KWT Melati memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengembangan usaha, kualitas produksi, serta pengemasan produk agar lebih menarik bagi calon pembeli.

Untuk promosi pemasaran produk unggulan Keripik Ubi Ibu, kata sang Ketua 13an mengungkapkan, Pertamina EP Lirik mempunyai andil yang besar dengan mengikutsertakan produk UMKM KWT Melati di berbagia event dan bazar sehingga Keripik Ubi Ibu sudah dikenal luas masyarakat.

“Terima kasih kami ucapkan kepada pihak Pertamina EP Lirik yang sudah melakukan pendampingan kepada kami sejak awal, sampai kami berporduksi hingga mengikutkan kami anggota KWT Melati di berbagai pelatihan, seperti di Medan, Pekanbaru dan pelatihan yang diadakan di pertamina sendiri, itu sangat membantu KWT Melati tumbuh dan berkembang,” kata Yayuk mengakui

Di KWT Melati, keuntungan dari hasil usaha bersama yang dijalankan selama ini tidak lantas di bagi rata dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) ke seluruh anggota kelompok, namun semua keuntungan yang terkumpul di simpan di rekening KWT Melati yang nantinya akan dipergunakna untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kelompok dengan melaksanakan study banding ke KWT KWT yang sudah sukses menjalan bisnisnya.

Study banding yang diikuti seluruh anggota KWT Melati baru baru ini melakukan perjalanan ke pulau Jawa dengan destinasi wisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perjalanan selama 4 hari itu memiliki makna tersendiri bagi anggota KWT Melati untuk meningkatkan rasa kebersamaan. Disamping menimba ilmu di tempat baru, refreshing juga menjadi alasan kelompok ini memilih Yogayakarta untuk menyegarkan energi anggota yang sekian tahun bertungkus lumus dengan tanah, cangkul, umbi, minyak goreng, kuali dan bumbu resep kebanggaan.

“Insya Allah Malaysia, kami akan datang,” kata Yayuk optimis dengan hasil dagangan keripik ubinya

Selain memanfaatkan promosi langsung, Keripik Ubi Ibu juga menyasar calon pembeli lewat aplikasi digital, dengan hadir di berbagai platform media sosial. KWT Melati aktif membagikan aktivitas kelompok ini ke masyarakat lewat Facebook dan Instagram.

KWT Melati tak melulu tentang para ibu ibu rumah tangga yang berkerut kening dalam berbagai persolaan keluarga, ada juga sosok Gen Z di mayoritas kelompok ini yang memiliki peran tak kalah pentingnya dalam memperkenalkan kelompok kepada pengguna medsos maupun melayani pembeli yang ingin memesan Keripik Ubi ibu secara online.

Sosok itu Bernama Anggit Maruti, yang keseharian di beri tugas untuk mengelola Instagram dan facebook KWT Melati, gadis imut ini memiliki peran dalam mengelola konten konten kegiatan ibu ibu dan juga operasional bisnis melalui internet, yang ia lakukan memastikan eksistensi KWT Melati di dunia nyata dan dunia maya.

“Saya admin nya untuk media sosial KWT Melati, saya mengelola Facebook Dapoerubikwtmelati dan instargramnya Keripikubiibu, penjualan secara online saya melayani,”kata Anggit singkat

Kepala Desa Lambangsari V Kecamatan Lirik, Safrizal mengaku bangga dengan aktifnya pengembangan program ketahanan pangan mandiri dan pemberdayaan Perempuan dalam bidang ekonomi yang digerakkan oleh ibu ibu dibawah naungan KWT Melati.

Kiprah kelompok ibu ibu ini yang telah menunjukkan peran nyata sebagai penggerak ketahanan pangan lokal menjadi kebanggaan tersendiri baginya sebagai seorang pamong desa. Bagi Safrizal, keberhasilan yang diraih hari ini merupakan buah dari kerja keras, semangat gotong royong, kekompakan, dan komitmen seluruh anggota KWT Melati dalam memanfaatkan potensi yang ada di desa.

Disadarinya, menghasilkan sumber daya hayati dalam semangat membangun ketahanan pangan harus serta merta diiringi dengan mengupgrade kemandirian, keterampilan agar peluang peluang ekonomi muncul seiring kuatnya peran perempuan dalam pembangunan desa.

“KWT Melati telah membuktikan bahwa dengan kemauan dan kerja bersama, lahan yang sebelumnya tidak produktif dapat dikembangkan menjadi sumber manfaat bagi masyarakat,”kata Safrizal bangga

Sang Kades menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pertamina EP Lirik atas dukungan dan pendampingan yang selama ini diberikan kepada KWT Melati. Bantuan tersebut menjadi dorongan bagi kelompok untuk terus berkembang, berinovasi, dan meningkatkan produktivitas. Ditegaskannya, Sinergitas antara masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha seperti ini sangat penting untuk mewujudkan pemberdayaan yang berkelanjutan.

“Harapan kami, KWT Melati terus tumbuh menjadi kelompok yang mandiri, produktif, dan inspiratif, tidak hanya bagi masyarakat Desa Lambang Sari V, tetapi bisa menginspirasi ibu ibu di desa lain, di daerah lain. Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi agar semakin banyak warga untuk mengembangkan potensi lokal, memperkuat ketahanan pangan keluarga, dan bersama-sama membangun desa yang lebih baik,”tegasnya

Diungkapkan Safrizal, di bawah pendampingan Pertamina EP Lirik jua, KWT Melati aktif dalam mengembangkan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan melalui Program Kampung Iklim (ProKlim). Berbagai aktivitas yang dijalankan kelompok ibu-ibu di Lambangsari V ini memperlihatkan bahwa menghadapi perubahan iklim dapat dimulai dari lingkungan terdekat, dengan memanfaatkan potensi yang tersedia disekitar masyarakat.

Semangat ProKlim di Lambang Sari V tidak berhenti pada pemanfaatan hasil pertanian. Kepedulian terhadap lingkungan juga diwujudkan melalui pengelolaan limbah organik dengan memanfaatkan lubang biopori.

Pengolahan sampah melalui lubang Biopori menjadi salah satu cara sederhana untuk membantu air meresap ke dalam tanah sekaligus mengelola sampah organic yang berasal dari aktivitas produksi keripik ubi ibu. Sampah seperti kulit singkong dimanfaatkan melalui lubang biopori yang sesuai, sehingga berpotensi terurai menjadi bahan organik yang bermanfaat bagi tanah.

“Sekarang perlakuan warga terhadap sampah berubah, Sisa bahan baku pengolahan keripik dan sisa makanan rumah tangga warga Lambangsari V diolah melalui proses biopori yang menggunakan pipa plastik. Kebiasaan ini turut membantu mengurangi timbulan sampah organik,”ungkapnya

Melalui pembinaan Pertamina EP Lirik, pengembangan ProKlim di Desa Lambang Sari V diharapkan terus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Pendampingan yang berkelanjutan serta keterlibatan aktif warga yang diinisiasi oleh KWT Melati menjadi unsur penting agar kegiatan yang telah dirintis dapat berkembang dan memberikan manfaat berkelanjutan.

Safrizal tak membayangkan sebelumnya, lahan yang sempat terbengkalai bertahun tahun kini menjadi potensi lokal yang saling bertalian antara Singkong yang ditanam, keripik ubi yang diolah, serta sampah organik yang dimanfaatkan melalui biopori menjadi kesadaran bersama warga dalam menjaga lingkungan.

“Sekarang kesadaran ProKlim warga sudah menjadi budaya baru, dampaknya jumlah sampah pun berkurang karena sudah di pilah dan dimanfaatkan menjadi kompos,”tandasnya

Manajer Pertamina Field Lirik, Lukman Arif mengatakan bahwa pihaknya mendukung upaya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis proklim yang memang menjadi concern perusahaan minyak milik negara tersebut dalam meningkatkan pendapatan mitra binaan di Desa Lambangsari V Kecamatan Lirik.

Dukungan Pertamina EP Lirik kepada KWT Melati, dsebutkan Lukman Arif berbentuk pendampingan usaha dan mensponsori produk keripik ubi ibu untuk ikut serta di berbagai event promosi UMKM baik di Kabupaten Indragiri Hulu maupun di tingkat regional Provinsi Riau.

“Karena KWT Melati merupakan binaan kita (Pertamina red) tentu kita dukung upaya upaya untuk mengembangkan kelompok ini menjadi lebih produktif dan menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar yang kompetitif saat ini,” kata Lukman Arif saat meresmikan bank sampah Delima Desa Lambangsari V, Rabu(7/10/2026)

Kisah KWT Melati bukan semata-mata tentang singkong yang tumbuh di atas lahan yang pernah ditinggalkan, atau keripik ubi yang perlahan menemukan jalannya ke tangan pembeli. Lebih dari itu, ada 13 perempuan yang membuktikan bahwa usaha tak mengkhiati hasil, lewat obrolan sederhana tentang kebutuhan dapur menjelma menjadi gerakan ekonomi.

Melalui pendampingan Pertamina EP Lirik, lahan yang dahulu dipenuhi rerumputan kini menumbuhkan harapan, sementara sisa kulit singkong yang semula dianggap sampah mendapat kesempatan untuk kembali memberi manfaat bagi tanah. Perubahan itu tidak hadir dalam semalam, KWT Melati membuktikan bahwa keberhasilan tumbuh perlahan, dari tangan-tangan perempuan yang tekun bekerja, dari kebersamaan yang dirawat, dan dari keyakinan bahwa desa memiliki kekuatan untuk membangun masa depannya sendiri.

Sebab, ketika perempuan diberi ruang untuk tumbuh, bukan hanya ekonomi keluarga yang bergerak, tetapi juga kesadaran menjaga lingkungan dan harapan bagi generasi berikutnya ikut bersemi.

“Harus diakui, untuk mengembangkan usaha rintisan, dan agar konsisten menjalankan program desa proklim memang ibu ibu kata kuncinya, di tangan ibu ibu itu bisa terwujud,” pungkas Lukman Arif***

Penulis : Apon Hadiwijaya

Dugaan Pencabulan Anak di Perumahan PT Safari Riau, Wakil Ketua DPRD dan Komnas PA Pelalawan Turun Tangan

Sun, 25 Oct 2026 11:32:14 +0700

PELALAWAN (Populisnews.com)– Kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali menjadi perhatian di Kabupaten Pelalawan, Riau. Kali ini, seorang anak dari keluarga pekerja PT Safari Riau di Kecamatan Pangkalan Kuras diduga menjadi korban tindak pidana pencabulan yang melibatkan seorang oknum mandor transport di perusahaan tersebut.

Terduga pelaku berinisial SS dilaporkan telah diamankan oleh Polsek Pangkalan Kuras. Sementara itu, pihak keluarga korban telah membuat laporan resmi ke Polsek Pangkalan Kuras pada 7 Oktober 2026.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan anak, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pelalawan, Baharudin, S.H., M.H., bersama Ketua Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) Kabupaten Pelalawan, Erik Suhenra, S.I.Kom., mendatangi kediaman keluarga korban di perumahan karyawan PT Safari Riau, Sabtu (24/10/2026), sekitar pukul 09.00 WIB.

Kunjungan tersebut bertujuan memberikan dukungan moral kepada keluarga korban sekaligus memastikan keluarga memperoleh pendampingan dalam memperjuangkan hak dan keadilan bagi anak yang diduga menjadi korban.

Dalam pertemuan tersebut, ayah korban berinisial PS menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Wakil Ketua I DPRD Pelalawan bersama Komnas PA.

Ia berharap kasus yang menimpa anaknya dapat dikawal secara serius agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.

"Saya hanya minta bantu kami mengawal kasus ini dan mendapatkan keadilan terhadap anak kami yang menjadi korban pencabulan," ungkap PS dengan penuh harap.

Bagi keluarga, dukungan dari berbagai pihak menjadi penguat di tengah persoalan yang sedang mereka hadapi. Mereka berharap hak-hak anak sebagai korban dapat terlindungi dan proses hukum berjalan secara adil.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pelalawan, Baharudin, menyampaikan keprihatinan atas dugaan peristiwa tersebut. Ia memberikan semangat kepada keluarga agar tetap tabah serta memastikan persoalan ini mendapat perhatian.

Baharudin menegaskan, kedatangannya bersama Komnas PA merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya mendorong pendampingan terhadap keluarga korban.

"Saya datang ke sini dan mengajak langsung Komnas PA agar mengawal kasus ini dan menjadi perhatian bersama. Kita sangat prihatin, seharusnya anak dilindungi, namun sebaliknya. Tentunya ini menjadi atensi saya agar keluarga korban benar-benar mendapatkan keadilan," tegas Baharudin.

Ia berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komnas PA Kabupaten Pelalawan, Erik Suhenra, menegaskan pihaknya siap mengawal kasus tersebut dan memberikan pendampingan kepada keluarga korban, termasuk dalam aspek hukum sesuai kebutuhan dan kewenangan yang dimiliki.

Erik juga menyampaikan apresiasi kepada Baharudin yang telah memberikan informasi dan mengajak Komnas PA untuk menemui keluarga korban secara langsung.

"Kami menyayangkan kejadian ini terjadi di perumahan karyawan PT Safari Riau. Seharusnya perumahan karyawan menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Namun, dugaan peristiwa ini justru menjadi perhatian serius, terlebih terduga pelaku disebut merupakan karyawan di lingkungan tersebut," tegas Erik.

Menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Karena itu, dugaan tindak kekerasan seksual terhadap anak harus ditangani secara serius dan tidak boleh diabaikan.

Erik menambahkan, perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama, baik keluarga, masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah. Pendampingan juga diperlukan agar anak dan keluarganya tidak menghadapi persoalan tersebut sendirian.

Komnas PA Kabupaten Pelalawan berharap penanganan perkara ini dapat berjalan hingga tuntas sesuai proses hukum, sekaligus memastikan hak-hak korban tetap terlindungi. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja harus memberikan rasa aman bagi anak-anak.

Dirinya berharapa, semua pihak diharapkan turut membangun lingkungan yang ramah anak serta berani melaporkan dugaan kekerasan apabila menemukan indikasi pelanggaran.***

Aklamasi! Abu Bakar Sidik Kembali Pimpin PKDP Pekanbaru Periode 2026–2031

Sat, 24 Oct 2026 17:45:09 +0700

PEKANBARU, Populisnews.com - Suasana penuh kekeluargaan mewarnai Musyawarah Daerah (Musda) VII Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Keluarga Daerah Piaman (DPD PKDP) Kota Pekanbaru yang digelar di Hotel Resty Menara, Pekanbaru, Sabtu (24/10/2026).

Dalam musyawarah tersebut, H Abu Bakar Sidik SH MH, yang akrab disapa ABS, kembali dipercaya memimpin PKDP Kota Pekanbaru untuk periode 2026–2031. Ia ditetapkan secara aklamasi setelah seluruh peserta menyatakan kesepakatan untuk melanjutkan kepemimpinannya.

Sejumlah tokoh Minangkabau turut menghadiri kegiatan tersebut, termasuk pengurus DPW PKDP Provinsi Riau. Di antaranya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru Iwan Suryadi, Ketua DPW PKDP Riau H A Tambi, Kombes Pol Dr H Azwar SH MH, H Agusman SH MH, H Ramli Sanur, AKBP (Purn) H M Nazif, AKBP (Purn) Abdul Rahman, H Martius Busti MM, serta anggota DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM.

Hadir pula unsur ninik mamak, cerdik pandai, dan alim ulama dari ranah Minang yang turut memberikan warna tersendiri dalam perhelatan organisasi tersebut.

Peserta Musda foto bersama dengan ketua terpilih

ABS Terpilih Secara Aklamasi

Rangkaian persidangan Musda berlangsung lancar di bawah pimpinan sidang Azwar. Sejumlah agenda, mulai dari pengesahan peserta dan keabsahan Musda, penetapan jadwal serta tata tertib persidangan, hingga penetapan pimpinan sidang, dapat diselesaikan dengan baik.

Memasuki agenda utama pemilihan ketua, suasana musyawarah semakin menguatkan semangat kebersamaan. Sebanyak 31 delegasi yang berasal dari unsur IKA, DPC, dan DPD secara serentak menyatakan dukungan untuk kembali memilih Abu Bakar Sidik.

Kesepakatan tersebut membuat proses pemilihan tidak perlu dilanjutkan melalui pemungutan suara. ABS pun ditetapkan secara aklamasi untuk menakhodai PKDP Pekanbaru selama lima tahun ke depan.

Unsur pimpinan sidang yang dipimpin oleh Komber (Pol) H Azwar

Ketua sidang Azwar menyebut kesepakatan tersebut sebagai cerminan semangat musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat Minangkabau.

“Bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik. Pemilihan ketua tidak perlu kita lanjutkan lagi karena hanya ada calon tunggal. Dengan demikian, sidang pleno yang kita laksanakan sejak pagi tadi berakhir dengan sangat baik,” ujarnya.

Akan Saya Pertanggungjawabkan

Usai ditetapkan kembali sebagai ketua, Abu Bakar Sidik menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh peserta Musda.

Baginya, keputusan yang dihasilkan melalui aklamasi tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi keberlangsungan organisasi dan kebersamaan keluarga besar PKDP di Kota Pekanbaru.

Ketua PKDP Pekanbaru Abu Bakar Sidik

“Amanah yang diberikan kepada saya ini akan saya pertanggungjawabkan. Semoga kami diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga bisa menjalankan roda organisasi ini ke depan,” ungkapnya.

Kepercayaan yang kembali diberikan kepada ABS sekaligus menjadi harapan agar program-program organisasi dapat terus berjalan dan hubungan kekeluargaan antaranggota semakin erat.

Penutupan Musda dilakukan oleh Nofrizal SE MM yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan selamat kepada Abu Bakar Sidik atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya.

Ia berharap kepemimpinan ABS pada periode 2026–2031 dapat membawa PKDP Pekanbaru semakin berkembang serta memperkuat persatuan seluruh keluarga besar Piaman di Kota Bertuah.

“Alhamdulillah, rangkaian Musda yang berlangsung sejak pagi tadi berjalan dengan sangat baik. Semoga PKDP ke depan semakin jaya,” harap Nofrizal.

Ketua DPC PKDP Sail Amrizal bersama jajaran pengurus

Apresiasi juga disampaikan Ketua DPC PKDP Kecamatan Sail, Amrizal. Ia menilai kepemimpinan ABS selama periode sebelumnya telah memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan organisasi dan pelaksanaan berbagai program PKDP.

“Kepemimpinan beliau sudah terbukti. Kami sangat mendukung penuh terpilihnya ABS untuk kali kedua. Semoga PKDP Pekanbaru semakin jaya. Kami berharap ketua bisa lebih fokus lagi untuk membina keberadaan DPC-DPC yang ada di kota ini,” kata Amrizal.

Menurutnya, penguatan pembinaan terhadap DPC menjadi salah satu hal penting agar komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan program organisasi dapat berjalan semakin baik hingga ke tingkat kecamatan.

Perkuat Persatuan Keluarga Piaman

Mengusung tema Saciok bak Ayam, Sadanciang bak Basi, Musda VII PKDP Pekanbaru menjadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan sekaligus merumuskan arah organisasi dalam lima tahun mendatang.

Tema tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dan kekompakan yang diharapkan terus terpelihara di tengah keluarga besar PKDP.

Dengan terpilihnya kembali Abu Bakar Sidik secara aklamasi, Musda VII diharapkan menjadi titik penguatan konsolidasi organisasi, mempererat hubungan antarpengurus dan anggota, serta mendorong peran PKDP agar semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(sier)

Pers Kerinci–Sungai Penuh Beri Kostum Laskar Tanah Surga kepada Bupati Batanghari

Fri, 23 Oct 2026 23:51:58 +0700

BATANGHARI,Populisnews.com – Perwakilan Pers Kerinci–Sungai Penuh, Akhirman, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, atas dukungan serta sambutan hangat kepada insan pers dalam kegiatan Gala Dinner Silaturahmi Fun Football Pers se-Provinsi Jambi.

Apresiasi tersebut disampaikan Akhirman saat mewakili insan pers dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dalam acara yang berlangsung di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari, Jumat malam (23/10/2026).

Dalam sambutannya, Akhirman menilai dukungan Pemerintah Kabupaten Batanghari menjadi salah satu unsur penting dalam menyukseskan kegiatan yang mempertemukan para jurnalis melalui olahraga dan silaturahmi tersebut.

Menurutnya, kegiatan Fun Football tidak sekadar menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga menghadirkan ruang kebersamaan bagi insan pers untuk mempererat persaudaraan, membangun komunikasi, serta memperkuat solidaritas lintas daerah.

“Alhamdulillah, melalui kegiatan ini, kami bisa saling mengenal satu sama lain, mempererat silaturahmi, serta membangun kebersamaan dengan rekan-rekan pers dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi,” ungkap Akhirman.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga hubungan ant insan pers tidak hanya terjalin melalui aktivitas jurnalistik, tetapi juga semakin erat melalui kegiatan olahraga dan pertemuan kebersamaan.

Apresiasi Sambutan Hangat dan Fasilitas Penginapan

Selain mengapresiasi dukungan terhadap penyelenggaraan turnamen, Akhirman juga menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat Pemerintah Kabupaten Batanghari kepada seluruh peserta.

Keramahan tuan rumah, ditambah fasilitas penginapan yang disediakan untuk menunjang kenyamanan peserta, menjadi bentuk perhatian yang mendapat apresiasi dari perwakilan Pers Kerinci–Sungai Penuh tersebut.

Akhirman menilai pelayanan yang diberikan mencerminkan semangat kebersamaan dan persaudaraan antara pemerintah daerah selaku tuan rumah dengan insan pers dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi.

Ia pun berharap hubungan baik antara Pers Batanghari dan organisasi pers di kabupaten serta kota lainnya terus terjaga dan semakin kuat pada masa mendatang.

Serahkan Kostum Laskar Tanah Surga Nomor 8

Sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan, Pers Kerinci–Sungai Penuh menyiapkan cendera mata khusus untuk Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief.

Cendera mata tersebut berupa kostum sepak bola Laskar Tanah Surga Kerinci bernomor punggung 8. Pemberian kostum ini menjadi simbol persahabatan sekaligus ungkapan terima kasih atas dukungan dan sambutan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Batanghari.

Bagi Pers Kerinci–Sungai Penuh, momen tersebut bukan sekadar pertukaran cendera mata, melainkan juga bentuk penghargaan terhadap semangat kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan Fun Football Pers se-Provinsi Jambi.

Melalui kegiatan ini, Akhirman berharap silaturahmi antarin san pers semakin erat, solidaritas lintas daerah semakin kuat, dan komunikasi antara jurnalis dari berbagai kabupaten dan kota terus terjalin dengan baik.

Fun Football Pers se-Provinsi Jambi pun diharapkan tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan di lapangan hijau, tetapi juga menjadi wadah memperkuat persaudaraan, membangun sinergi, dan menumbuhkan energi positif bagi dunia jurnalistik di Provinsi Jambi.

Dengan semangat olahraga dan kebersamaan, kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa di balik tugas jurnalistik yang penuh dinamika, insan pers tetap memiliki ruang untuk mempererat persahabatan dan menjaga persatuan.

Lima Calon Kades Sungai Ara Resmi Ditetapkan, Juhendri Nomor Urut 5

Thu, 22 Oct 2026 18:27:34 +0700

PELALAWAN (Populisnews) – Sebanyak lima bakal calon Kepala Desa Sungai Ara, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, resmi ditetapkan sebagai calon kepala desa setelah melalui proses seleksi dan verifikasi persyaratan oleh panitia pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sungai Ara 2026.
Penetapan sekaligus pencabutan nomor urut calon tersebut dilaksanakan pada Kamis (22/10/2026), bertempat di Aula Desa Sungai Ara. Kelima calon ini akan berkompetisi dalam perhelatan Pilkades serentak yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 mendatang, bersama 43 desa di 11 kecamatan se-Kabupaten Pelalawan.
Ketua Panitia Pilkades Sungai Ara, Hairas, menyampaikan bahwa seluruh bakal calon yang mengikuti tahapan seleksi telah dinyatakan lolos dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
“Dari lima orang bakal calon Kepala Desa Sungai Ara, semuanya dinyatakan lolos dan memenuhi persyaratan,” ujar Hairas.
Berdasarkan hasil pencabutan nomor urut, berikut lima calon Kepala Desa Sungai Ara yang akan mengikuti kontestasi Pilkades 2026: adalah Robbani mendapat nomor urut 1, nomor urut 2 Sarman, nomor urut tiga Rahmad, dan namor urut 4 Wiro, dan cakades terakhir atas nama Juhendri mendapatkan nomor urut 5.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Desa Sungai Ara, Jefri Wahdini, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Ara, Edy Candra, Bhabinkamtibmas Armylas, serta sejumlah tokoh masyarakat Desa Sungai Ara.
Dalam sambutannya, Sekretaris Desa Sungai Ara, Jefri Wahdini, mengajak seluruh calon kepala desa beserta pendukung masing-masing untuk menjaga persatuan, kekompakan, dan keharmonisan di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya mendapatkan amanah dari masyarakat harus didukung bersama demi kemajuan desa.
“Mari kita jaga persatuan dan kekompakan. Siapa pun yang terpilih, mari kita dukung bersama. Jangan jadikan pesta demokrasi ini sebagai ajang perpecahan, melainkan sebagai semangat untuk membangun kampung yang kita cintai ini,” pesannya.
Senada dengan itu, Ketua BPD Sungai Ara, Edy Candra, turut mengingatkan seluruh calon agar mengedepankan persaingan yang sehat dengan menawarkan gagasan dan program terbaik bagi masyarakat, bukan dengan saling menjatuhkan.
“Jangan ada yang saling menjatuhkan. Mari kita adu gagasan untuk membangun kampung yang kita cintai ini,” tegasnya.
Penetapan lima calon Kepala Desa Sungai Ara menjadi awal dari tahapan penting menuju pesta demokrasi tingkat desa. Momentum ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang menentukan pemimpin untuk 8 tahun ke depan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menilai visi, misi, integritas, serta komitmen setiap calon dalam memajukan desa.***

Perubahan APBD 2026, Pemkab Pelalawan Perkuat Anggaran untuk Pembangunan dan Mitigasi Bencana

Tue, 15 Sep 2026 09:14:10 +0700

PELALAWAN (Populisnews) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan terus mematangkan langkah strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan kebencanaan. Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, Senin (14/9/2026).

Dokumen strategis itu diserahkan langsung oleh Bupati Pelalawan, H. Zukri, dalam Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD H. Syafrizal, S.E. Rapat tersebut dihadiri 26 dari 40 anggota dewan, Sekretaris Daerah Tengku Zulfan, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah daerah.

Penyerahan KUA-PPAS Perubahan menjadi tahapan penting dalam menyesuaikan arah kebijakan fiskal daerah agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi keuangan, kebutuhan pelayanan publik, dan prioritas pembangunan Kabupaten Pelalawan.

Dalam penyampaiannya, Bupati Zukri menegaskan bahwa perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, perubahan tersebut merupakan instrumen untuk memastikan program pemerintahan berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Penyusunan KUA-PPAS Perubahan 2026 tetap mengacu pada sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan 2025–2029.

Menurut Zukri, perubahan kebijakan anggaran diperlukan karena terdapat perkembangan yang tidak lagi sesuai dengan asumsi awal KUA. Selain itu, penyesuaian juga dibutuhkan untuk mengakomodasi pergeseran anggaran antarorganisasi, program, kegiatan, subkegiatan, hingga jenis belanja. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya turut menjadi bagian dari penyesuaian sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Dalam rancangan perubahan tersebut, nilai APBD Kabupaten Pelalawan diproyeksikan mencapai Rp1.660.150.526.266. Angka ini meningkat Rp9.814.744.360 dibandingkan APBD murni Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.650.335.781.906, atau bertambah sekitar 0,59 persen.

Salah satu perhatian utama pemerintah daerah adalah penguatan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Untuk mendukung penanganan bencana tersebut, Pemkab Pelalawan mengalokasikan dana darurat karhutla sebesar Rp15 miliar.

Langkah ini menjadi penting mengingat Pelalawan menghadapi ancaman karhutla yang cukup serius dalam beberapa bulan terakhir. Peningkatan titik api dan meluasnya kawasan terdampak mendorong pemerintah daerah memperkuat upaya penanganan, pencegahan, serta koordinasi lintas sektor guna melindungi keselamatan masyarakat dan menjaga lingkungan.

Bupati Zukri menegaskan bahwa penyesuaian anggaran harus tetap berjalan seiring dengan komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pembahasan perubahan APBD ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Pelalawan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pelalawan H. Syafrizal, S.E., menyampaikan bahwa dokumen yang telah diserahkan akan ditindaklanjuti melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan tersebut menjadi ruang untuk mencermati kebutuhan program, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas belanja yang harus didahulukan.

“Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan akan diparipurnakan kembali agar rancangan APBD perubahan bisa dilanjutkan sampai pengesahan dalam bulan ini,” tegas Syafrizal.

Proses pembahasan kemudian berlanjut hingga tercapainya kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemkab Pelalawan. Selanjutnya, Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dibahas dan disetujui bersama dalam rapat paripurna pada akhir September 2026.

Melalui rangkaian tahapan tersebut, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus memperkuat sinergi dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan prioritas yang terukur, perubahan anggaran diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memperkuat ketangguhan Kabupaten Pelalawan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman karhutla.

(Apon/Parlementaria/DPRD Pelalawan)

Perubahan APBD 2026 Disepakati, DPRD dan Pemkab Pelalawan Perkuat Program Prioritas Rakyat

Wed, 23 Sep 2026 09:01:32 +0700

PELALAWAN (Populisnews) – Sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan kembali diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026, Selasa (22/9/2026).

Kesepakatan ini menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Pelalawan.

Dalam postur anggaran yang disepakati, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.612.125.770.275, sementara belanja daerah mencapai Rp1.663.250.526.266. Adapun pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp51.124.755.991. Angka-angka tersebut mencerminkan kebutuhan penyesuaian fiskal agar program pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan di tengah dinamika penerimaan daerah.

Penandatanganan nota kesepakatan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Pelalawan yang dipimpin Ketua DPRD H. Syafrizal, SE, didampingi Wakil Ketua II Tengku Azriwardi, ST. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pelalawan.

Ketua DPRD Pelalawan, H. Syafrizal, menegaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Proses pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta pentingnya pengelolaan anggaran secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, anggaran daerah tidak semata-mata berbicara tentang angka dan alokasi belanja, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Yang kita sepakati hari ini merupakan hasil pembahasan bersama. Kita ingin memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memiliki manfaat dan dampak bagi masyarakat. Karena itu, program yang menjadi prioritas harus mendapat perhatian dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Syafrizal.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mengingat sejumlah wilayah Pelalawan memiliki tingkat kerawanan tinggi, kesiapsiagaan harus dibangun melalui dukungan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta langkah pencegahan yang terencana.

Sementara itu, Bupati Pelalawan H. Zukri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Banggar, atas pembahasan yang berlangsung konstruktif. Ia menilai kesepakatan tersebut merupakan wujud pelaksanaan fungsi checks and balances antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.

“Pembahasan yang telah kita lalui bukan sekadar formalitas, tetapi wujud nyata dari pelaksanaan fungsi checks and balances dan komitmen kita bersama untuk menjaga APBD tetap sehat, transparan, dan berpihak pada rakyat,” ungkap Zukri.

Bupati menjelaskan, penyusunan Perubahan APBD 2026 dihadapkan pada dinamika pendapatan, termasuk penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat dan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah menyusun prioritas secara cermat, realistis, dan berorientasi pada hasil.

Prinsip money follows program prioritas menjadi salah satu landasan dalam menentukan alokasi belanja. Artinya, anggaran diarahkan pada program yang memberikan manfaat terukur, sementara belanja yang tidak memiliki keluaran jelas perlu dievaluasi. Pengelolaan anggaran juga diintegrasikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) untuk mendukung ketertiban administrasi dan akuntabilitas.

Dalam aspek mitigasi bencana, perhatian khusus diberikan kepada penguatan Satgas Darat Karhutla Terpadu di 10 kecamatan rawan. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta kelestarian lingkungan.

Di sisi lain, sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian. Prioritas tersebut meliputi pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sosial bagi warga yang membutuhkan, serta penyelesaian kewajiban utang pemerintah daerah Tahun Anggaran 2025.

Usai penandatanganan kesepakatan, Bupati Zukri menginstruksikan seluruh kepala OPD agar segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan serta melakukan penginputan ke SIPD RI sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Melalui kesepakatan ini, Pemkab dan DPRD Pelalawan diharapkan terus memperkuat koordinasi dalam memastikan setiap kebijakan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan perencanaan yang terukur serta pengawasan yang konsisten, Perubahan APBD 2026 diharapkan menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tidak ada lagi anggaran yang berjalan di luar sistem digital. Mari kita jadikan momentum Perubahan APBD ini untuk memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif demi Pelalawan yang maju, sejahtera, dan tangguh bencana,” pungkasnya.

(Apon/Parlementaria/DPRD Pelalawan)

DPRD Pelalawan Setujui Perubahan APBD 2026 Senilai Rp1,663 Triliun, Kepentingan Rakyat Diutamakan

Thu, 01 Oct 2026 06:04:48 +0700

PELALAWAN (Populisnews) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar), Pengambilan Keputusan, serta Penutupan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2026 pada Rabu (30/9/2026).

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, H. Syafrizal, S.E., didampingi Wakil Ketua II, Tengku Azriwardi, S.T., bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Pelalawan.

Rapat Paripurna dihadiri Bupati Pelalawan, H. Zukri, Sekdakab Tengku Zulfan, serta kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan pengumuman Sekretariat Dewan, rapat dinyatakan sah dan memenuhi kuorum sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPRD setelah dihadiri dan ditandatangani oleh 27 dari total 40 anggota Dewan.

Dalam penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pelalawan yang dibacakan oleh Juru Bicara Banggar, Supratman, S.E., disampaikan bahwa seluruh proses pembahasan yang telah dilaksanakan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati penyesuaian postur anggaran.

Dirincikannya, Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp38.210.011.631,00 dari anggaran semula sebesar Rp1.650.335.781.906,00 menjadi Rp1.612.125.770.275,00.

Belanja Daerah mengalami pertambahan sebesar Rp12.914.744.360,00 dari anggaran semula sebesar Rp1.650.335.781.906,00 menjadi Rp1.663.250.526.266,00.

Pembiayaan Daerah, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025 disepakati sebesar Rp51.124.755.990,00.

"Dengan demikian, total Perubahan APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp1.663.250.526.266,00 atau bertambah sebesar Rp12.914.744.360,00 dibandingkan sebelum perubahan," sebut Supratman.

Dalam penyampaiannya, Banggar DPRD Pelalawan memberikan tiga rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan, di antaranya mendorong upaya berkelanjutan dalam mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menggali potensi baru secara efektif guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Mengingat adanya pemangkasan dana transfer dari pusat, Pemkab diminta memastikan sektor pelayanan utama khususnya kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar tetap berjalan optimal.

"Karena telah memasuki triwulan keempat, Pemkab didesak untuk segera mengakselerasi pelaksanaan program di setiap Perangkat Daerah agar target pembangunan tercapai," tandas Supratman.

Usai Juru Bicara Banggar DPRD Pelalawan membacakan laporan dan rekomendasi, pimpinan sidang selanjutnya menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang hadir.

Anggota DPRD secara koor menyatakan kesepakatan dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Rapat Paripurna dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan DPRD Nomor: KPTS 11/DPRD/2026 oleh Sekretaris Dewan serta penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Dalam sambutannya, Bupati Pelalawan, H. Zukri, menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran yang telah bekerja keras siang dan malam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

"Seperti kita ketahui bersama, Perubahan APBD Tahun 2026 ini bukanlah perubahan yang kita inginkan, melainkan perubahan yang harus kita lakukan," ujarnya.

Disampaikannya, kondisi fiskal nasional mengalami dinamika kebijakan efisiensi APBN. Penyesuaian dana transfer ke daerah berdasarkan PMK terbaru berdampak pada penurunan pendapatan daerah.

"Kita dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Namun, sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang realistis, prudent, dan bertanggung jawab, kita harus melakukan penyesuaian," katanya.

Oleh karena itu, jelas Bupati Zukri, pada Perubahan APBD 2026 ini, kebijakan difokuskan pada tiga hal utama, yakni menjaga pelayanan dasar tetap berjalan dengan memastikan layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik serta gaji ASN dan TPP cukup sampai akhir tahun.

"Pengamanan terhadap bencana karhutla. Sebagaimana kita ketahui, Kabupaten Pelalawan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, dan termasuk tentu bencana lainnya seperti banjir," ungkapnya.

Lanjutnya, menurut prediksi BMKG, bulan Desember adalah puncak musim penghujan, meskipun di sisi lain prediksi kemarau sampai dengan bulan Maret 2027.

"Pada perubahan ini kita juga memanfaatkan SiLPA tahun 2025 yang sudah diaudit oleh BPK RI secara real, dan semua kewajiban tunda bayar tahun lalu sudah kita anggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2026," papar Bupati Zukri.

Menurutnya, Perubahan APBD ini adalah bukti bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD solid, bersatu, serta mengutamakan kepentingan rakyat Pelalawan di atas segalanya. Efisiensi yang dilakukan bukan untuk mengurangi pembangunan, melainkan memastikan pembangunan tepat sasaran, tidak mubazir, dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Akhirnya, dengan telah disetujuinya Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026 ini, saya berharap dapat segera kita sampaikan kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi serta dapat diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Pelalawan yang kita cintai," pungkasnya.(Apon /Parlementaria/DPRD Pelalawan)

Peduli Nasib Tukang Becak, Bentor Jaya Pelalawan Dibantu Legalitas Gratis dan Subsidi BPJS

Wed, 21 Oct 2026 19:55:45 +0700

PANGKALAN KERINCI (Populisnews.com)– Kepedulian terhadap kesejahteraan para pekerja sektor informal terus diwujudkan melalui berbagai langkah nyata. Kali ini, Bentor Jaya Pelalawan mendapat dukungan dari dewan penasehat untuk memperkuat legalitas organisasi hingga membuka akses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pengemudi becak motor (bentor).

Komitmen tersebut dibahas dalam kegiatan silaturahmi puluhan pengurus dan anggota Bentor Jaya Pelalawan bersama dewan penasehat di bas kem Bentor Jaya, Simpang Kualo, Pangkalan Kerinci, Rabu (21/10/2026).

Pertemuan itu dihadiri Dewan Penasehat Dr. Ragil Ibnu Hajar, S.H., M.Kn., Erik Suhenra, S.I.Kom., dan Mahyudi, S.H., M.H. Turut hadir Ketua Bentor Jaya Pelalawan Randuk Hasibuan, Sekretaris Raba Julis, serta jajaran pengurus dan anggota.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bentor Jaya Pelalawan, Randuk Hasibuan, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan dewan penasehat kepada para pengemudi bentor di Pangkalan Kerinci.

Ia mengatakan, kehadiran dewan penasehat bukan sekadar menjalin silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang bagi para anggota untuk menyampaikan aspirasi, mendapatkan saran, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada dewan penasehat yang telah meluangkan waktu untuk datang dan bersilaturahmi dengan kami. Nasihat, saran, dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi kami para tukang becak,” ujar Randuk.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah rencana pemberian bantuan legalitas organisasi Bentor Jaya Pelalawan berupa akta notaris secara gratis.

Randuk menyampaikan, bantuan yang akan diberikan oleh Dewan Penasehat Dr. Ragil Ibnu Hajar itu diharapkan dapat memperkuat kedudukan organisasi secara hukum, sehingga Bentor Jaya Pelalawan memiliki dasar yang lebih jelas dalam menjalankan kegiatan dan memperjuangkan kepentingan anggotanya.

Menurutnya, legalitas organisasi menjadi langkah penting agar Bentor Jaya Pelalawan dapat berkembang dan lebih mudah membangun kerja sama dengan berbagai pihak.

“Kami berharap legalitas berupa akta notaris yang diberikan secara gratis ini dapat kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan organisasi dan kepentingan seluruh anggota,” ungkapnya.

Selain legalitas, perhatian juga diberikan terhadap perlindungan keselamatan dan jaminan sosial para pengemudi bentor.

Dewan Penasehat Erik Suhenra menyampaikan rencana pemberian bantuan subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan selama tiga bulan bagi para pengemudi bentor yang menjadi penerima program tersebut.

Bantuan ini diharapkan dapat membuka akses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja sektor informal yang setiap hari mengandalkan penghasilan dari jalanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dengan adanya perlindungan tersebut, para pengemudi diharapkan dapat menjalankan pekerjaan dengan lebih tenang karena memiliki akses terhadap perlindungan sesuai program dan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku.

Randuk mengapresiasi rencana bantuan tersebut. Ia menilai kepedulian terhadap pekerja kecil sangat berarti, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat.

Randuk juga mengungkapkan bahwa kepedulian dewan penasehat kepada anggota Bentor Jaya Pelalawan telah diwujudkan melalui program Sahabat Jumat.

Program tersebut berupa bantuan paket beras yang disalurkan setiap Jumat untuk membantu meringankan kebutuhan pokok para pengemudi bentor.

Menurutnya, bantuan itu telah dirasakan manfaatnya oleh anggota, khususnya mereka yang harus berjuang memenuhi kebutuhan keluarga dari penghasilan harian.

“Alhamdulillah, program Sahabat Jumat sudah kami rasakan manfaatnya. Kami sangat berterima kasih karena di tengah kondisi ekonomi yang sulit, masih ada pihak yang peduli dan menjadi tempat kami mengadu,” tuturnya.

Ia berharap, perhatian dan pendampingan yang diberikan dapat terus berlanjut, sehingga Bentor Jaya Pelalawan semakin solid dan para anggotanya memperoleh dukungan yang dibutuhkan.

Kegiatan silaturahmi tersebut kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan aspirasi para pengemudi bentor. Melalui dialog terbuka ini, berbagai masukan dan kebutuhan anggota diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun langkah serta program pendampingan ke depan.

Pertemuan itu sekaligus menjadi momentum mempererat kebersamaan antara pengurus, anggota, dan dewan penasehat dalam mendorong organisasi yang lebih tertata serta memperhatikan kesejahteraan para pekerja sektor informal di Kabupaten Pelalawan.***

HUT ke-27 Pelalawan, DPRD Hadirkan Harapan Lewat Donor Darah

Mon, 05 Oct 2026 19:05:30 +0700

PELALAWAN (Populisnews) – Semangat kepedulian dan solidaritas sosial mewarnai rangkaian peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Pelalawan. Melalui kegiatan donor darah yang digelar pada Senin (5/10/2026), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan mengajak masyarakat untuk memaknai hari jadi daerah tidak sekadar sebagai perayaan seremonial, tetapi juga sebagai momentum berbagi dan menebarkan manfaat bagi sesama.

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang siang tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Anggota DPRD Pelalawan, pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD, serta masyarakat umum tampak antusias mengikuti aksi kemanusiaan tersebut. Dari kegiatan ini, puluhan kantong darah berhasil dikumpulkan untuk membantu memenuhi kebutuhan transfusi darah bagi pasien yang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan.

Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, H. Syafrizal, S.E., menyampaikan bahwa donor darah merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan transfusi darah. Menurutnya, kegiatan sosial tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Pelalawan.

“Donor darah ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial untuk menyemarakkan HUT ke-27 Kabupaten Pelalawan. Darah yang terkumpul diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan transfusi bagi pasien yang sedang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan,” ujar Syafrizal.

Ia menilai, kegiatan donor darah memiliki nilai kemanusiaan yang sangat besar karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tidak semua pasien memiliki kondisi kesehatan yang memungkinkan tubuhnya memenuhi kebutuhan darah secara normal. Dalam situasi tertentu, transfusi darah menjadi bagian penting dari penanganan medis yang harus dilakukan dengan cepat dan tepat.

Karena itu, ketersediaan stok darah perlu mendapat perhatian bersama. Pemenuhan kebutuhan darah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada situasi darurat atau menunggu adanya permintaan dari keluarga pasien. Kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah secara sukarela dan berkala menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketersediaan pasokan darah.

“Dalam situasi darurat, masyarakat sering kali membutuhkan transfusi darah dengan segera. Karena itu, ketersediaan stok darah harus selalu dijaga. Mudah-mudahan darah yang terkumpul hari ini bermanfaat dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Bagi DPRD Pelalawan, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk memperkuat hubungan antara lembaga legislatif dan masyarakat melalui aksi yang manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Kehadiran anggota dewan dan pegawai Sekretariat DPRD dalam kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong semakin banyak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan kemanusiaan.

Pesan kemanusiaan juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Pelalawan, Junaidi Purba, S.T., M.M., yang turut ambil bagian dengan mendonorkan darahnya. Politisi Partai Demokrat tersebut memandang donor darah bukan sekadar aktivitas sosial, melainkan wujud ketulusan dalam membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan maupun pengakuan.

Menurut Junaidi, donor darah memiliki keistimewaan tersendiri karena pemberi dan penerima tidak selalu saling mengenal. Seseorang dapat memberikan pertolongan kepada orang lain yang bahkan tidak pernah ditemuinya. Di situlah nilai keikhlasan menemukan maknanya.

“Donor darah itu adalah bentuk sedekah yang sedikit pun tidak akan tersentuh riya, karena kita tidak tahu siapa yang menerima dan penerima pun tidak tahu siapa yang memberi,” kata Junaidi di sela-sela kegiatan.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kepedulian tidak harus diwujudkan melalui sesuatu yang besar atau bernilai materi tinggi. Ada kalanya, tindakan sederhana yang dilakukan dengan tulus justru memberikan arti luar biasa bagi kehidupan orang lain. Donor darah menjadi salah satu contoh nyata bahwa solidaritas sosial dapat tumbuh melalui tindakan yang mudah dilakukan, selama memenuhi persyaratan kesehatan dan dilaksanakan secara sukarela.

Junaidi pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan donor darah sebagai kebiasaan positif. Menurutnya, momentum Hari Jadi ke-27 Kabupaten Pelalawan hendaknya dimanfaatkan untuk memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama, termasuk kepada masyarakat yang sedang menghadapi persoalan kesehatan.

Ia berharap kegiatan serupa tidak berhenti sebagai agenda tahunan dalam rangka memperingati hari jadi daerah. Sebaliknya, donor darah diharapkan tumbuh menjadi gerakan sosial berkelanjutan yang melibatkan lebih banyak unsur masyarakat, organisasi, komunitas, dan lembaga pemerintahan.

Peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Pelalawan menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, aksi donor darah menghadirkan pesan bahwa kepedulian merupakan bagian penting dari kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan tidak hanya membutuhkan kebijakan dan program yang terencana, tetapi juga dukungan nilai-nilai kemanusiaan yang tumbuh di tengah masyarakat. Semangat saling membantu, berbagi, dan bergotong royong merupakan modal sosial yang perlu terus dirawat agar kehidupan masyarakat semakin harmonis dan berdaya.

Melalui kegiatan donor darah ini, DPRD Kabupaten Pelalawan berharap semangat berbagi dapat menjangkau lebih banyak orang. Puluhan kantong darah yang terkumpul menjadi bukti partisipasi masyarakat dalam aksi kemanusiaan, sekaligus pengingat bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain.

Pada akhirnya, makna sebuah perayaan tidak hanya terletak pada kemeriahan acara, tetapi juga pada kebaikan yang ditinggalkan. Di usia ke-27 Kabupaten Pelalawan, donor darah menjadi salah satu wujud sederhana namun bermakna untuk merawat solidaritas, menumbuhkan kepedulian, dan menghadirkan harapan bagi mereka yang membutuhkan.

Semangat inilah yang diharapkan terus hidup di Negeri Seiya Sekata: membangun daerah dengan kebersamaan, memperkuat persaudaraan melalui kepedulian, serta menjadikan kemanusiaan sebagai nilai yang senantiasa menyertai perjalanan pembangunan Kabupaten Pelalawan. (Parlementaria/DPRD Pelalawan/Apon)

Wawako Azhar Hamzah Lantik 38 Kepala Sekolah di Sungai Penuh, Tekankan Peningkatan Mutu Pendidikan

Tue, 20 Oct 2026 22:17:36 +0700

SUNGAIPENUH,Populisnews.com – Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat kualitas pendidikan melalui penyegaran kepemimpinan di lingkungan sekolah. Sebanyak 38 kepala sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) resmi dilantik oleh Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, yang mewakili Wali Kota Alfin, S.H., di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Selasa malam (20/10/2026).

Dari total 38 kepala sekolah yang dilantik, sebanyak 8 orang merupakan kepala sekolah SMP dan 30 orang kepala sekolah SD.

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam memperkuat tata kelola pendidikan sekaligus mendorong peningkatan mutu pembelajaran di setiap satuan pendidikan.

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen untuk memajukan dunia pendidikan.

Ia mengingatkan para kepala sekolah yang baru dilantik agar mampu menjadi pemimpin yang memberikan teladan, menegakkan disiplin, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik.

“Jadilah pemimpin yang mampu memberikan teladan, membangun disiplin, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas. Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran bagi peserta didik,” ujar Azhar.

Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga oleh kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi tenaga pendidik, serta kualitas proses belajar mengajar.

Karena itu, para kepala sekolah diharapkan mampu membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, serta seluruh pemangku kepentingan.

Sinergi tersebut dinilai penting untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif sekaligus mendukung pengembangan potensi, karakter, dan prestasi peserta didik.

Pemerintah Kota Sungai Penuh berkomitmen menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.

Melalui pelantikan ini, para kepala sekolah diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional, menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kota Sungai Penuh.

Paripurna DPRD Rohil, Sekda Bupati Sampaikan Ranperda Penyelenggaraan Bencana

Tue, 20 Oct 2026 15:08:44 +0700

Rohil (PNC) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun Sidang 2026 Senin, (19/10/26 ) di ruang sidang utama DPRD Rokan Hilir

Rapat paripurna dipimpin oleh wakil ketua DPRD Rohil Maston didampingi Ketua DPRD Rokan Hilir Ilhammi ,S. Tr. Keb dan Wakil ketua DPRD H.Basira Nur Efendy serta dihadiri anggota DPRD sebanyak 23 orang berbagai unsur fraksi-fraksi

Sekretaris Daerah (Sekda) H. Sarman Syahroni ST, MiP mewakili Bupati Bistamam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)

Dimana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
menjadi langkah penting untuk memperkuat landasan hukum dan kebijakan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, cuaca ekstrem, hingga bencana lainnya sesuai karakteristik masing masing wilayah Rohil

Penanggulangan bencana katanya tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan ketika bencana terjadi namun Upaya harus dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, pengurangan risiko, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.” ungkap mantan Kepala Inspektorat ini

Sarman Syahroni juga menyampaikan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mampu menjamin kecepatan penanganan, evakuasi masyarakat terdampak, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan

Sekda juga menjelaskan bahwa bencana dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, serta mengganggu aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian masyarakat.

Karena itu, menurutnya bahwa pemerintah daerah memandang perlu ada regulasi mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Dalam Ranperda tersebut, terdapat sejumlah aspek penting yang menjadi perhatian, di antaranya penguatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui pemetaan wilayah rawan, edukasi kebencanaan, serta integrasi mitigasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, kesiapsiagaan daerah perlu diperkuat melalui sistem peringatan dini, kesiapan personel, ketersediaan logistik, prosedur tanggap darurat, serta mekanisme koordinasi yang jelas antarlembaga terkait.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pemulihan pascabencana yang tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi turut memperhatikan pemulihan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat terdampak meibatkan Masyarakat dan Seluruh Pemangku Kepentingan

Sekda Rohil menyampaikan penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan pemerintah daerah secara sendiri.

"Ini Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat dan provinsi, instansi terkait, dunia usaha, lembaga kemanusiaan, organisasi kemasyarakatan, media, serta masyarakat.," tegasnya

Melalui Ranperda tersebut, diharapkan pembagian peran dan tanggung jawab setiap pihak dapat diperjelas sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana berjalan lebih efektif.

Pemerintah Kabupaten Rokan mengharapkan masukan, saran, dan pemikiran konstruktif dari pimpinan serta anggota DPRD selama proses pembahasan Ranperda.

Regulasi dihasilkan diharapkan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memiliki kejelasan substansi dan tanggung jawab para pihak, serta dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.

Penyampaian Ranperda ini lanjutnya menjadi tahap awal dalam proses pembentukan peraturan daerah akan dibahas bersama pemerintah daerah dan DPRD

"Regulasi ini pemerintah berharap upaya pencegahan dan penanganan bencana semakin terarah, sehingga risiko bencana dapat ditekan dan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat lebih terlindungi," pungkasnya .(**) MI

Miris, Pelalawan Satu Satunya Daerah di Riau Tak Membantu Biaya Transportasi Calhaj ke Embarkasi Batam

Tue, 20 Oct 2026 08:37:45 +0700

PELALAWAN (Populisnews) - Kabupaten Pelalawan menjadi satu satunya daerah di Provinsi Riau yang tidak berkontribusi terhadap biaya transportasi dari daerah asal menuju Embarkasi Batam. Dari 12 Kabupaten/Kota di Riau, 11 diantaranya telah menyatakan kesediaannya ikut menanggung penuh biaya transportasi calon jamaah haji mereka. Sedangkan Kabupaten Pelalawan memilih berbeda dengan tidak ikut serta terkait pembiayaan transportasi calon jamaah hajinya.
Wakil Ketua DPRD Pelalawan Baharuddin SH MH menegaskan pihaknya akan mempertanyakan keputusan Pemkab tersebut yang tidak memilih sikap yang sama dengan Kabupaten/ kota lain yang membantu biaya transportasi jamaah haji ke Embarkasi Batam.
"Kita akan pertanyaan ke Pemkab Pelalawan, kenapa kita tidak bisa bantu biaya transportasi lokal jamaah haji, sedangkan Kabupaten/kota lain bisa," kata Bahar, dihubungi Selasa (20/10/2026)
Menurut politisi Partai Golkar ini, dukungan transportasi bagi jemaah haji perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Kondisi fiskal yang tidak baik saat ini tidak bisa menjadi alasan pembenar bagi Pemkab untuk ikut andil dalam pembiayaan transportasi jamaahbhaji menuju Embarkasi Batam.
"Daerah lain, kabupaten/kota di Riau, kondisi fiskal yang sama bisa membantu masyarakatnya yang ingin menunaikan ibadah haji dengan menanggung biaya transportasi ke Batam, ini jadi perhatian kita,"ubgkapnya
Dalam waktu dekat ini, Bahar berjanji akan meminta penjelasan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pelalawan terkait kebijakan tersebut sekaligus mendorong adanya solusi konkret bagi calon jemaah haji.
Baharudin berharap, pemerintah daerah tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji. Menurutnya, bantuan transportasi merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam meringankan beban biaya perjalanan jemaah.
"Kita berharap Pelalawan bisa memberikan dukungan yang sama seperti kabupaten lain di Riau. Jangan sampai masyarakat kita tidak mendapatkan perhatian, padahal kebutuhan ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan mendorong agar pembiayaan transportasi lokal jemaah haji dapat diperjuangkan dalam pembahasan APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2027.
"Kita akan pertanyakan kepada pemerintah daerah dan mendorong agar persoalan ini mendapat perhatian serius. Harapan kita, pada APBD 2027 nanti, bantuan transportasi lokal bagi jemaah haji Pelalawan bisa dianggarkan, tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, "tutup Baharudin.***

Azhar Hamzah Hadiri HUT ke-61 Bungo, Dorong Kolaborasi Antardaerah

Mon, 19 Oct 2026 19:33:47 +0700

BUNGO,Populisnews.com – Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Sungai Penuh, Mawarti Azhar, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Kabupaten Bungo, Senin (19/10/2026).

Rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Bungo tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan, mengevaluasi perjalanan pembangunan, serta mendorong kemajuan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran Wawako Azhar Hamzah di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun itu juga mencerminkan dukungan Pemerintah Kota Sungai Penuh terhadap semangat kolaborasi dan sinergi antardaerah di Provinsi Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, Azhar menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas peringatan HUT ke-61 Kabupaten Bungo yang mengusung tema “Menuju Bungo Baru, Kreatif dan Berdaya Saing.”

Ia berharap tema tersebut tidak sekadar menjadi slogan peringatan hari jadi, tetapi juga menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pembangunan, serta memperkuat daya saing daerah.

“Selamat Hari Ulang Tahun ke-61 Kabupaten Bungo. Semoga Kabupaten Bungo semakin maju, sejahtera, dan terus berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Azhar.

Menurutnya, momentum hari jadi daerah merupakan kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang semakin baik.

Peringatan HUT ke-61 Kabupaten Bungo tersebut turut dihadiri Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., beserta istri; anggota DPR RI Rocky Candra, S.E., dan Elpisina, S.Sos., M.Si.; anggota DPD RI Dra. Hj. Elviana, M.Si.; unsur Forkopimda Kabupaten Bungo; kepala daerah se-Provinsi Jambi; Bupati dan Wakil Bupati Bungo; pimpinan DPRD Kabupaten Bungo; serta tamu undangan lainnya.

Rangkaian peringatan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, disertai kegiatan seremonial serta penampilan budaya daerah yang mencerminkan kekayaan tradisi dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Bungo.

Melalui momentum HUT ke-61 ini, diharapkan Kabupaten Bungo semakin mampu mengembangkan potensi daerah, meningkatkan daya saing, dan memperkuat kolaborasi dengan daerah lain demi kemajuan Provinsi Jambi secara keseluruhan.