Latest Posts

Resmi Terbentuk, Panitia Milad ke-3 PMRI Siapkan Beragam Agenda Budaya dan Religi

Sat, 25 Apr 2026 09:54:45 +0700

Jakarta,populisnews.com - Panitia peringatan Milad ke-3 Persatuan Masyarakat Riau Indonesia (PMRI) resmi terbentuk. Pembentukan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi Steering Committee bersama jajaran pengurus PMRI yang digelar pada Jumat (24/4/2026) di Kantor BRK Syariah Cabang Jakarta, Panglima Polim.

Ketua Umum PMRI, Rusli Effendi, menyampaikan bahwa pembentukan panitia ini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan rangkaian kegiatan besar menyambut hari jadi organisasi tersebut.

“Alhamdulillah, melalui musyawarah yang berlangsung dengan penuh kebersamaan, panitia Milad ke-3 PMRI telah resmi terbentuk. Kami optimistis agenda ini akan berjalan sukses dengan semangat kolaborasi,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, disepakati susunan panitia inti yang akan mengawal kegiatan, yakni Karmila Sari sebagai koordinator, Munasir Ma’adab sebagai ketua panitia, Nini Arianti sebagai sekretaris, dan Ikbal Sayuti sebagai bendahara.

Selain pembentukan panitia, rapat koordinasi awal juga menghasilkan sejumlah agenda strategis yang akan memeriahkan Milad ke-3 PMRI. Di antaranya adalah penyelenggaraan lomba Fashion Show Budaya Melayu sebagai upaya pelestarian adat dan budaya, serta lomba Hifzil dan Tahfiz Al-Qur’an untuk kategori pelajar.

Tak hanya itu, panitia juga merencanakan malam puncak peringatan yang akan diisi dengan penyerahan penghargaan kepada tokoh, pengusaha, dan budayawan asal Riau yang dinilai berkontribusi nyata bagi daerah. Prosesi simbolis berupa pemukulan Gong Budaya Melayu Internasional juga akan menjadi bagian dari rangkaian acara.

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh yang memberikan arahan dan dukungan, di antaranya Farhat Abbas dan Baharudin. Hadir pula Wakil Ketua Umum PMRI Bidang Organisasi M. Suhada, Kepala Bidang Humas Khaidir Rahman, serta jajaran pengurus lainnya.

Rusli Effendi berharap seluruh rangkaian kegiatan Milad ke-3 PMRI dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif, khususnya dalam memperkuat nilai budaya dan keagamaan di tengah masyarakat.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk turut memberikan doa dan dukungan agar kegiatan ini menjadi momentum yang solid dan penuh keberkahan,” tutupnya.

Turut hadir dalam rapat kesempatan itu Dr. H. Farhat Abbas, S.H., M.H,. Dr. H. Baharudin (Penasehat PMRI), Drs. H. M. Suhada (Waketum PMRI Bidang Organisasi), Khaidir Rahman (Kabid Humas), dan para pengurus lainnya.(*)

Pemkot Sungai Penuh Buka Beasiswa 2026, Kesempatan Emas bagi Mahasiswa Kurang Mampu

Thu, 23 Apr 2026 22:12:36 +0700

SUNGAIPENUH,Populisnews.com – Kabar baik bagi mahasiswa kurang mampu di Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kota melalui Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan resmi membuka pendaftaran Program Beasiswa Sungai Penuh Juara Tahun Anggaran 2026.

Program ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Alfin bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.

Berdasarkan surat pemberitahuan Nomor B/400.3.5.6/17/IV/2026/DISDIK.3 tertanggal 15 April 2026, pemerintah daerah telah menginstruksikan seluruh kepala desa dan lurah untuk aktif menyosialisasikan program ini kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria.

Pendaftaran dibuka mulai 20 April hingga 20 Mei 2026 melalui formulir online yang telah disediakan. Program beasiswa ini terbuka bagi mahasiswa aktif yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun swasta terakreditasi.

Wali Kota Alfin menegaskan, beasiswa ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi generasi muda, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan dan meraih prestasi,” ujarnya.

Pemerintah Kota berharap, Program Beasiswa Sungai Penuh Juara 2026 dapat mendorong lebih banyak generasi muda untuk menyelesaikan pendidikan tinggi serta berkontribusi dalam pembangunan daerah di masa depan.

Diduga Campur Tangan Orang Dalam, Security RAPP Lindungi Pencuri Besi Tua

Thu, 23 Apr 2026 13:45:45 +0700

PELALAWAN - Dugaan pencurian besi tua yang dilakukan seorang kontraktor lokal berbendera MTT mendapat sorotan masyarakat karena ada perlakuan berbeda dari petugas keamanan PT. Riau Andalas Pulp and Paper (RAPP) pada Kamis (16/4/2026) pekan lalu Dari sumber yang dapat dipercaya disebutkan bahwa pencurian besi tua telah dilakukan pelaku berkali kali, bahkan dilakukan 4 trip per hari dan sudah berlangsung lama. Puncaknya, pada Kamis pekan lalu itu, pencurian besi tua dilaporkan oleh saksi ke security yang bertugas dan langsung langsung mendatangi tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menemukan sebuah unit mobil SUV dengan barang bukti di dalamnya. "Ketika saya laporkan ke security pada kamis minggu lalu itu , langsung di tindaklanjuti security dengan mendatangi lokasi, dan memang ada barang bukti disitu," kata sumber ini Lebih lanjut dikatakannya, barang bukti berupa ikendaraan roda empat jenis SUV dan besi tua di dalam mobil tersebut di bawa pihak keamanan perusahaan ke pos security. "Security yang bawa mobil itu ke pos dua,"katanya lagi Namun setelah berjalan sepekan, dugaan tindak pidana yang terjadi di perusahaan kertas terbesar di Asia Tenggara ini tak terdengar lagi, hilang bak ditelan bumi, padahal selama ini untuk urusan kriminalitas yang terjadi di kawasan objek vital negara milik Sukanto Tanoto ini dikenal tak kenal ampun dan tanpa mengedepankan langkah perdamaian, segala bentuk pencurian yang di lakukan pihak luar aka di proses secara hukum. Ketua Bidang Kebijakan Publik PD KAMMI Pelalawan Siak Fajar Nugraha mendesak pihak perusahaan untuk memperlakukan semua kejadian setara tanpa membeda membedakan siapa yang pelakunya dan latar belakang nya. "Kejadian seperti ini kan pernah terjadi sebelumnya, dan perusahaan aktif melakukan langkah hukum kepada pelaku, dan sekarang malah berbeda. Padahal barang yang dicuri juga jenis yang sama, ini kan dua standar ganda yang diterapkan perusahaan. Dan tidak boleh ada standar ganda untuk jenis perbuatan yang sama,"tegas Fajar, Kamis (23/4/2026) Fajar mendesak management RAPP untuk melakukan evaluasi kepada perusahaan penyedia jasa keamanan di semua wilayah operasional perusahaan karena dinilai ikut serta dalam melindungi kejadian tersebut agar tidak diketahui publik dan management perusahaan. "Security juga diduga memiliki andil menyembunyikan barang bukti, kenapa tidak dilaporkan ke polisi, itu jadi pertanyaan kita,"imbuhnya KAMMI mendesak management RAPP untuk segera membuka perkara ini selebar lebarnya dan menyerahkan orang orang yang terlibat didalamnya ke pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatan nya. "Harus diserahkan ke polisi, selama ini kan juga seperti itu. Jangan ada yang dilindungi, dan jangan ada perlakuan khusus terhadap perbuatan kriminal ini, semua nya harus sama di mata hukum,"pungkasnya***

Pisah Sambut Lurah Sukamaju Berlangsung Haru, M. Nur Saleh Ajak Warga Dukung Program Kelurahan

Thu, 23 Apr 2026 10:59:13 +0700

Pekanbaru,populisnews.com - Suasana haru dan penuh kehangatan menyelimuti acara pisah sambut Lurah Sukamaju yang digelar di Aula Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Pekanbaru, Kamis (23/4/2026).

Momentum ini menjadi penanda berakhirnya masa jabatan M. Ichfan setelah lebih dari lima tahun mengabdi, sekaligus awal kepemimpinan baru di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Sukamaju, M. Nur Saleh.

Dalam sambutannya, M. Ichfan yang kini bertugas di Dispora Pekanbaru, menyampaikan rasa terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada seluruh warga. Ia mengaku, selama 5 tahun 2 bulan menjabat, tentu tidak luput dari kesalahan.

“Selama saya bertugas di sini, pasti ada salah dan khilaf, baik yang disengaja maupun tidak. Untuk itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya berharap, di bawah kepemimpinan Pak Saleh, Kelurahan Sukamaju bisa semakin berkembang,” ujarnya dengan nada haru.

Sementara itu, Plt Lurah Sukamaju, M. Nur Saleh, mengajak seluruh perangkat kelurahan dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung program kerja yang akan dijalankan ke depan. Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun kelurahan yang lebih baik.

“Saya berharap dukungan dari seluruh perangkat dan masyarakat agar program-program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal demi kemajuan Sukamaju,” ungkapnya.

Camat Sail, Sekcam Sail, Mantan Lurah Sukamaju, foto bersama warga

Sementara perwakilan masyarakat, Ketua Forum RW/RT Kelurahan Sukamaju Muzerman, turut menyampaikan apresiasi atas pengabdian M. Ichfan selama menjabat. Ia juga mendoakan agar mantan lurah tersebut dapat terus amanah di tempat tugas yang baru.

“Atas nama warga, kami mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika selama ini ada kekhilafan. Semoga dengan lurah yang baru, daerah kita semakin maju,” tuturnya.

Sementara itu, Camat Sail Media Nova yang diwakili Sekretaris Camat (Sekcam) Sail, Almizar, menyampaikan apresiasi dari Pemerintah Kota Pekanbaru atas dedikasi M. Ichfan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kepemimpinan yang baru.

“Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Pak Ichfan. Selamat kepada Pak Nur Saleh yang dipercaya sebagai Plt Lurah Sukamaju. Kami berharap dukungan dari seluruh masyarakat dalam menjalankan program kelurahan,” kata Almizar.

Acara tersebut turut dihadiri Camat Sail Media Nova, Sekcam Sail Almizar, Babinsa Kelurahan Sukamaju, para Ketua RW dan RT se-Kelurahan Sukamaju, serta Ketua Forum RT/RW, menambah khidmat dan kebersamaan dalam momen pisah sambut tersebut.(*)

Jelang Muktamar XXIII, Panitia SC Al Washliyah Gelar Rapat Perdana di Senayan

Wed, 22 Apr 2026 12:43:46 +0700

Pekanbaru,populisnews.com- Panitia Steering Committee (SC) Muktamar XXIII Al Jam’iyatul Washliyah terus mematangkan persiapan pelaksanaan muktamar yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026 di Jakarta. Salah satunya melalui rapat persiapan yang digelar di ruang VIP Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senayan, Selasa (21/4/2026).

Rapat perdana tersebut dipimpin langsung oleh Ketua SC Muktamar XXIII, Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, serta dihadiri seluruh jajaran panitia SC dan staf ahli. Sejumlah tokoh yang hadir antara lain H. Ridwan Tanjung, Dr. H. Ismail Efendi, Dr. H. Muhammad Nasir, Dr. H. Rusli Effendi, Dr. H. Iskandar Mirza, hingga Adheri Zulfikri Sitompul.

Panitia SC foto bersama

Agenda ini merupakan tindak lanjut dari rapat panitia nasional yang sebelumnya dilaksanakan pada 17 April 2026 di Kantor Pengurus Besar (PB) Al Washliyah, Jakarta Pusat.

Dalam rapat tersebut, panitia SC melakukan pembahasan awal melalui mekanisme brainstorming atau curah pendapat guna menyempurnakan berbagai materi penting muktamar. Mulai dari draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), agenda dan rundown kegiatan, hingga tata tertib muktamar dan peserta.

“Rapat kali ini bersifat brainstorming. Kita membahas berbagai draf penting agar pelaksanaan muktamar nanti benar-benar matang dan berkualitas,” ujar Dedi Iskandar Batubara, dikutip dari laman resmi organisasi.

Ia menegaskan, panitia SC berkomitmen untuk menyiapkan seluruh materi secara maksimal guna memastikan Muktamar XXIII berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Hal senada disampaikan oleh salah satu panitia SC, Dr. H. Rusli Effendi. Menurutnya, rapat ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak agar seluruh draf yang disusun tidak lagi menimbulkan polemik saat muktamar berlangsung.

DR.H. Rusli Effendi

“Melalui forum ini, kita ingin memastikan semua materi sudah komprehensif, sehingga pada saat pelaksanaan tidak terjadi perdebatan yang menghambat jalannya sidang,” jelas Rusli.

Ia juga mengusulkan sejumlah agenda tambahan yang dinilai dapat memperkuat nilai strategis muktamar, salah satunya penyelenggaraan Halaqoh Ulama Internasional sebagai rangkaian kegiatan.

Selain itu, Rusli mendorong agar para pendiri Al Washliyah diperjuangkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa mereka.

"Seperti, H. Muhammad Arsyad Thalib Lubis, H. Abdurrahman Syihab, H. Ismail Banda, H. Yusuf Ahmad Lubis, dan H. Adnan Nur Lubis, mereka ini patut untuk mendapat gelar pahlawan nasional," ucap Rusli.

Tak hanya itu, muktamar juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat branding Al Washliyah sebagai organisasi besar yang memiliki banyak tokoh berpengaruh di tingkat nasional maupun internasional.

“Al Washliyah memiliki banyak tokoh besar. Seperti Ustad Abdul Somad (UAS) yang juga Wakil Ketua Dewan Fatwa PB Washliyah, H. Masyhuril Khamis selaku Ketua Umum PB Al Washliyah, dan tokoh-tokoh lainnya. Ini momentum untuk lebih membumikan organisasi, sekaligus memperkuat peran dan kontribusinya di tengah masyarakat,” tambahnya.

Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, Muktamar XXIII Al Washliyah diharapkan tidak hanya menjadi forum organisasi, tetapi juga momentum strategis dalam memperkuat eksistensi dan kontribusi Al Washliyah bagi bangsa dan negara.(*)

Antara Antrian Zakat dan Kursi Pemilik Usaha

Tue, 21 Apr 2026 14:09:50 +0700

Pelalawan (Populisnews) - Selama ini, kita melihat zakat disalurkan sebagai bantuan dari pemberi zakat (muzzaki) yang diberikan kepada penerima (Mustahik) untuk kebutuhan yang bersifat instan, baik berupa uang tunai atau pun bentuk barang kebutuhan konsumtif, berupa beras dan kebutuhan harian lainnya.

Penyaluran zakat yang kita yakini ini akan langsung mengena ke sasaran, tak ribet dan berimpact langsung ke pemenuhan kebutuhan penerima dalam hal ini mustahik adalah cara cara penyaluran zakat biasanya dilakukan secara pribadi oleh pembayar zakat, atau melalui panitia yang dibentuk masjid masjid dan musholala. Metode penyaluran zakat seperti ini masih sah berlaku selagi mustahik nya tetap pada 8 asnaf.

Namun, di tengah perkembangan zaman dan sistem ekonomi berputar kencang, Amil Zakat yang biasanya menunggu pembayar zakat di masjid masjid, surau dan langgar, kini hadir dengan format baru berbentuk badan yang kita kenal dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan perwakilan perwakilannya di seluruh daerah seantero Nusantara ini.

BAZNAS hadir dengan peran sebagai lembaga utama yang mengatur dan menyinergikan pengelolaan zakat secara nasional, pun begitu dengan BAZNAS BAZNAS di daerah. Lembaga ini tidak sekedar mengumpulkan dan menyalurkan zakat dari, oleh dan untuk masyarakat, tapi lebih dari itu, BAZNAS didirikan untuk menjadikan zakat sebagai instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.

Sebagai instrumen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu orang orang di dalam lembaga itu harus berpikir ekstra bagaimana meningkatkan kesejahteraan penerima zakat tanpa harus bertahan dengan status mustahiknya yang melekat seumur hidup.

Menurut saya, ini menurut keyakinan saya, tidak ada satupun orang diatas dunia ini yang senang dengan kemiskinannya, orang orang yang dalam kategori fakir dan miskin karena keadaan tidak memberikan pilihan banyak untuk mereka bertahan dan bangkit.

Perasaan hati dhuafa itu turut dirasakan oleh pemerintah melalui BAZNAS yang mencari strategi jitu agar para mustahik bukan hanya mendapatkan haknya, tapi juga mewujudkan keinginannya untuk keluar dari kemiskinan, harapan suatu hari nanti bisa berubah menjadi pemberi zakat.

Merubah status penerima menjadi pemberi zakat, atau minimal orang orang ini tidak menjadi beban bagi keluarganya yang lain. Ya tidak bisa ujuk ujuk terjadi tanpa perjuangan dan pengorbanan, tidak bisa sim salabim seperti Aladin meniup lampu wasiatnya, sekali gosok jadilah semua keinginan di hati. Tidak bisa seperti itu karena kita berada bukan di negeri dongeng. Kita di dunia nyata yang perlu pemikiran, strategi dan proses yang tak mudah harus dilalui.

Untuk mewujudkan mimpi mimpi dhuafa menjadi mandiri dalam ekonomi tidak bisa diserahkan kepada mereka sendiri dengan memberi modal sekali tanpa di bekali dengan ilmu dan pengalaman bisnisnya. Satu, dua dari ratusan mustahik mungkin berhasil dengan keberuntungannya, tapi tidak ada jaminan itu akan berjalan sesuai harapan kepada seluruh penerima yang jumlah ratusan.

Di Kabupaten Pelalawan, zakat muzzaki yang dikumpulkan BAZNAS dikelola dengan cara cara luar biasa. Mustahik tak hanya dicukupi kebutuhan pangan dan sandang nya, melainkan di pikirkan juga bagaimana kemandirian bisa dirasakan oleh mereka dan tidak lagi bergantung kepada bantuan, melainkan memiliki hak atas apa yang mereka ikhlaskan.

Salah satu nya melalui kepesertaan mereka di dalam koperasi Jas Berkah Orang Miskin yang mengelola wahana hiburan Z Park di Kota Pangkalan Kerinci.

Lewat koperasi Jasa Berkah Orang Miskin yang mengelola unit bisnis nya yakni wahana hiburan keluarga Z Park, BAZNAS bukan hanya memberikan pancing, kail dan umpan, tapi lebih dari itu, Bahkan Koperasi Jasa Berkah Orang Miskin malah menyediakan kolam ikan nya dan sekalian dengan pemancingnya, koperasi menyediakan tenda tuk tempat berteduh dan tikar untuk tempat golek golek, kira kira analogi nya seperti itu, menurut keyakinan saya seperti itu.

Lantas apa yang dilakukan Mustahik untuk mendapatkan ikan, kalau pikiran kita kembalikan seperti analogi yang saya sebutkan diatas, mustahik yang tercatat sebagai anggota koperasi yang mengelola Z Park tinggal duduk manis dibdepan tv di rumah, santai dengarkan lagu lagu Islami dan shalawat shalawat dari hp sambil rebahan di rumah, atau Mustahik bisa menyibukkan diri di majelis taklim, di wirid wirid kampung atau menghabiskan waktu beri'tikaf di masjid, memang disitulah tempat seharusnya mereka habiskan di hari tua.Untuk urusan ikan nya biarkan Koperasi Jasa Berkah Orang Miskin yang memikirkan, mengantarkan kerumah rumah owner Z Park yang tercatat sebagai pemegang saham dan penerima laba dari unit usaha yang luar biasa tersebut.

Kemudian timbul pertanyaan kita selanjutnya, apa kurangnya lagi Z Park yang bertungkus lumus memperjuangkan perubahan nasib saudara saudara kita, kerabat kita dan orang tua kita untuk keluar dari nomor urut satu dan dua dari golongan 8 asnaf itu?. Apakah kita bangga melihat mereka berada di tengah antrian menerima zakat, atau kita terharu melihat mereka duduk manis mendengarkan berapa Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dibagikan. Tangan mereka tidak lagi bawah, mereka mandiri tanpa kita (anak-anak) mereka berpikir ke arah sana, karena itu sudah di pikirkan jauh jauh hari oleh Pemerintah Daerah, oleh BAZNAS dan oleh Koperasi pengelola. Dimana hati kita berpihak jika pertanyaan nya seperti itu?, apakah melihat mereka tetap jadi fakir dan miskin karena perbedaan cara kita berpendapat atau memandang mereka sebagai bagian dari penerima hak atas SHU,? bukan mulut kita yang harus menjawab, karena ada campur tangan lidah yang tak bertulang atas apa yang diucapkan, namun pertanyaan itu harus jawaban dari hati. Itu menurut saya ya, sekali lagi menurut keyakinan saya.

Lalu apa yang perlu kita lakukan jika sebagai masyarakat Kabupaten Pelalawan jika melihat angka angka penerima zakat dari golongan asnaf satu dan dua ini mengalami penurunan setiap tahun. Tentu kita harus bersyukur. Jika ada dari bagian kita yang tidak bersyukur, bisa jadi mereka tidak memiliki orang orang dekat dalam golongan 8 asnaf itu, Alhamdulillah kita bersyukur jugauntuk mereka. Hidup orang orang dekatnya telah aman dari kekurangan beras dan bahan pokok lainnya. Namun bagi keluarga keluarga lain yang tidak seberuntung mereka, dan saat diberi kesempatan langka untuk memiliki hak SHU tanpa harus mengeluarkan kewajiban kepesertaan dari kantong sendiri. Ini adalah sebuah keruntungan besar mereka.

Pemilik sejati Z Park itu adalah anggota Koperasi Jasa Berkah Orang Miskin yang tidak lain adalah nenek kakek kita, wan kita, wo kito atau apapun sebutan untuk orang tua kita di kampung, namun yang pasti memastikan hari tua mereka hidup dengan layak, tanpa terbebani dengan bagaimana cara mengais rezeki demi sesuap nasi. Mereka tidak merasa terabaikan di tengah masyarakat banyak, tidak menunggu uluran tangan jiran untuk mengganjal perut mereka, Alhamdulillah, BAZNAS melalui koperasi Jasa Berkah Orang Miskin dengan unit usaha Z Park telah mewakili kita semua. Semoga Berkah, insya Allah....

Penulis : Panglima Besar Hulubalang Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Pelalawan, Datuk Tarmizi Maskar

HUT ke-27 PKNS Riau Berlangsung Meriah, Teguhkan Nilai Kebersamaan dan Keindonesiaan

Mon, 20 Apr 2026 17:34:35 +0700

Pekanbaru,populisnews.com – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Paguyuban Kaulo Ngayogyakarta dan Sekitarnya (PKNS) Riau tahun 2026 di Taman Rekreasi Alam Mayang berlangsung khidmat dan meriah. Kegiatan yang digelar selama dua hari, pada 18–19 April 2026 ini menjadi momentum memperkuat nilai kebersamaan sekaligus meneguhkan semangat keindonesiaan di tengah keberagaman masyarakat Riau.

Pada hari pertama, Sabtu (18/4/2026), PKNS menggelar sarasehan yang merupakan tradisi “silo”. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Penguatan Nilai-nilai Paguyuban dalam Rangka Menjaga Keindonesiaan” dengan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai pemateri, di antaranya

Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Kusumonegoro (Penghageng II Kawedanan Reksa Suyasa dan Penghageng II Kawedanan Darah Dalem). Kajeng MasTumenggung (KMT) Yudawijaya (Carik KHP. Datu Dana Suyasa).

Ketua PKNS Riau, Drs. Riyono Gede Sasongko, M.Si, menyampaikan bahwa salah satu poin penting dari sarasehan tersebut adalah adanya transformasi nilai-nilai transendental sebagai kearifan lokal warisan leluhur, yang diwujudkan dalam bentuk budaya paguyuban.

“Nilai-nilai itu kemudian diterjemahkan sebagai sarana dakwah kultural dalam menjaga keindonesiaan. Itu menjadi kesimpulan penting dari sarasehan yang kita laksanakan,” ujarnya.

Memasuki hari kedua, Minggu (19/4/2026), rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan prosesi pengukuhan pengurus PKNS Riau yang diawali dengan kirab tumpeng. Acara ini turut dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari perwakilan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Pemerintah Provinsi Riau, hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Polda Riau, Kodam, dan Korem.

Dalam sambutannya, Timbalan I LAM Riau, Najib Effendi, menyampaikan apresiasi atas kiprah PKNS dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat Riau yang majemuk.

“PKNS memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan sosial. Kami mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali saudara Riyono Gede Sasongko sebagai ketua. Kami yakin PKNS akan terus menjadi mitra strategis bagi masyarakat maupun Pemerintah Provinsi Riau,” ungkapnya.

Sementara itu, Kanjeng Mas Tumenggung Joyo Winoto yang mewakili Keraton Yogyakarta Hadiningrat juga menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru dikukuhkan. Ia menilai PKNS memiliki peran strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya Jawa di Riau.

“Ini merupakan bentuk kolaborasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kehadiran PKNS membuat kemajemukan di Riau semakin berwarna dan tetap bersatu,” ujarnya.

Ia berharap, di bawah kepemimpinan Riyono Gede Sasongko, PKNS dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pentas seni sendratari ketoprak yang mengangkat kisah lahirnya Reog di Indonesia. Penampilan tersebut disambut antusias oleh para tamu undangan dan menjadi penutup yang memperkaya nuansa budaya dalam perayaan HUT ke-27 PKNS Riau.(*)

Skandal Sungai Tapung Memanas Warga dan Mahasiswa Bersatu, Desak Kadis DLH Dicopot Hingga Izin Perusahaan Dicabut

Sun, 19 Apr 2026 16:22:17 +0700

PEKANBARU,populisnews.com – Gelombang protes terhadap dugaan pencemaran Sungai Tapung, Kabupaten Kampar, kian membesar. Dukungan terhadap rencana aksi yang digagas Aliansi Mahasiswa Riau (AMAR) terus mengalir, kali ini datang langsung dari masyarakat Tapung bersama sejumlah tokoh setempat. Warga menilai, kematian massal ikan yang terjadi di sepanjang aliran Sungai Tapung bukan sekadar insiden biasa. Peristiwa itu diduga kuat akibat pencemaran limbah industri dari perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut yang berdampak langsung pada ekonomi dan lingkungan masyarakat.

“Sungai ini sumber kehidupan kami. Sekarang kondisinya rusak. Ini bukan hanya perjuangan mahasiswa, tapi perjuangan kita semua,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Tapung, Minggu (19/4/2026). Menurutnya, masyarakat tidak bisa lagi bersikap pasif. Kekecewaan memuncak lantaran belum adanya kejelasan dari pihak berwenang, meskipun sebelumnya persoalan ini telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Kampar. “Kami sudah RDP di DPRD, tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut yang jelas. Ini yang membuat masyarakat kecewa,” tegasnya.

Tak hanya itu, warga juga melontarkan tuntutan keras kepada pemerintah daerah. Mereka mendesak Bupati Kampar segera mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dinilai tidak transparan dalam mengungkap penyebab kematian ikan secara massal.

“Kami minta Kadis DLH dicopot. Tidak ada keterbukaan ke publik terkait apa yang sebenarnya terjadi. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” lanjutnya.

Kekecewaan yang berlarut-larut kini berubah menjadi tekad untuk bergerak. Masyarakat Tapung memastikan akan turun langsung ke jalan bersama mahasiswa jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah.

“Kami tidak akan tinggal diam. Kalau tidak ada tindakan nyata, kami siap turun bersama mahasiswa untuk menuntut keadilan,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Umum AMAR, Ardiansyah Putra, menyebut dukungan masyarakat menjadi energi baru dalam perjuangan mereka. “Ini bukan lagi sekadar isu mahasiswa. Dengan dukungan masyarakat Tapung, ini sudah menjadi gerakan bersama untuk menuntut keadilan,” katanya.

Ardiansyah juga mengungkapkan bahwa jadwal aksi yang semula direncanakan pada Senin (20/4/2026) ditunda menjadi 27 April 2026. Penundaan tersebut dilakukan atas permintaan pihak kepolisian. “Aksi diundur ke 27 April, atas permintaan Kasat Intelkam Polresta Pekanbaru,” jelasnya.

Meski demikian, ia memastikan penundaan tersebut tidak akan melemahkan semangat massa. Justru sebaliknya, aksi diprediksi akan lebih besar dengan bertambahnya dukungan dari masyarakat. Sinergi antara mahasiswa dan warga Tapung diharapkan mampu menjadi tekanan kuat bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan pencemaran Sungai Tapung, sekaligus mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang terbukti bersalah, termasuk pencabutan izin usaha. Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan hidup dan melindungi hak masyarakat atas sumber daya alam yang bersih dan berkelanjutan.(*)

Aktivis HMI Pelalawan Dukung Z-Park, Wisata Berbasis Sosial yang Angkat Ekonomi Warga

Sat, 18 Apr 2026 16:41:46 +0700

PELALAWAN (Populisnews) - Dukungan terhadap pengembangan Z Park Kerinci Skyland terus mengalir. Kali ini datang dari kalangan mahasiswa, khususnya aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kabupaten Pelalawan.

Mereka menilai, keberadaan Z-Park yang dikelola oleh Koperasi Berkah Orang Miskin bukan sekadar destinasi wisata, melainkan juga wujud nyata pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu.

Salah satu aktivis HMI Pelalawan, Zikrillah, menyebut Z-Park sebagai langkah inovatif dalam mengelola dana umat secara produktif dan berkelanjutan.

“Kami mendukung penuh pengembangan Z-Park. Ini bukan hanya tempat wisata, tetapi juga ruang pemberdayaan masyarakat,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, kehadiran Z-Park telah membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Mulai dari usaha kecil hingga layanan pendukung wisata, semuanya memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, konsep wisata yang ramah dan terjangkau membuat Z-Park dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan ruang rekreasi yang inklusif tanpa membebani pengunjung.

“Z-Park menunjukkan bahwa wisata tidak harus mahal. Yang terpenting adalah manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Ari Smokel, yang menilai Z-Park telah dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi sosial.

Ia menegaskan bahwa Z-Park tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga wadah pemberdayaan bagi anak yatim dan masyarakat kurang mampu. Dalam operasionalnya, Z-Park melibatkan tenaga kerja dari kalangan masyarakat miskin serta memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk berkembang.

“Saat ini sekitar 420 orang sudah merasakan manfaatnya. Ke depan, kami berharap jumlah ini bisa meningkat hingga ribuan penerima manfaat,” ujarnya.

Lebih jauh, keberadaan Z-Park juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus menjadi ikon wisata yang membanggakan bagi Kabupaten Pelalawan.

Para aktivis HMI pun mengajak masyarakat untuk turut mendukung dengan berkunjung ke Z-Park. Menurut mereka, setiap kunjungan tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu.

Dengan dukungan dari kalangan mahasiswa dan masyarakat luas, Z-Park diharapkan terus berkembang sebagai model wisata berbasis sosial yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Pelalawan.***

Z-Park Ubah Nasib: 420 Mustahik Nikmati Miliaran Rupiah Hasil Wisata

Fri, 17 Apr 2026 10:31:21 +0700

PANGKALAN KERINCI (Populisnews) – Di sudut Pangkalan Kerinci, senyum itu tampak sederhana, namun sarat makna. Nenek Yanti (60) menggenggam uang yang baru saja diterimanya. Bukan sekadar rupiah, tetapi harapan yang kembali tumbuh di usia senjanya.

“Alhamdulillah… ini sangat membantu,” ucapnya lirih.

Sejak hadirnya Z Park Kerinci Skyland, hidupnya perlahan berubah. Jika dulu ia tak pernah merasakan bantuan langsung, kini setiap bulan ia menikmati hasil dari sebuah tempat wisata yang tak hanya ramai pengunjung, tetapi juga sarat nilai sosial.

Pada Senin (13/4/2026), Z-Park kembali membagikan keuntungan kepada 420 mustahik orang-orang yang justru menjadi pemilik utama dari kawasan wisata Z-Park Kerinci Skyland.

Masing-masing menerima Rp1.300.000 pasca Lebaran. Jumlah penerima pun bertambah, dari sebelumnya 400 menjadi 420 orang, menandakan geliat pertumbuhan yang nyata. Selama satu tahun berdiri, total manfaat yang diterima setiap mustahik telah mencapai Rp4.300.000. Secara keseluruhan, sekitar Rp1,7 miliar keuntungan telah didistribusikan kepada mustahik.

Bagi sebagian orang, angka itu mungkin biasa. Namun bagi Nenek Yanti dan ratusan lainnya, itu adalah napas tambahan untuk bertahan hidup.

“Dulu tak ada seperti ini. Sekarang bisa untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya, dengan mata yang tampak berkaca-kaca.

Di balik angka-angka tersebut, ada konsep yang berbeda. Z-Park tidak sekadar berdiri sebagai destinasi wisata, tetapi sebagai ruang berbagi dan pemberdayaan.

Pengelola Z-Park, Rahmad Basuki, menyebut bahwa sejak awal, konsep ini memang dirancang untuk memberi dampak langsung kepada masyarakat.

“Z-Park ini bukan hanya tempat rekreasi. Ini milik para mustahik. Kita ingin mereka merasakan manfaatnya secara nyata,” ujarnya.

Lebih jauh, geliat Z-Park juga merambat ke sektor lain. UMKM mulai tumbuh di dalam kawasan wisata. Warung kecil, penjual minuman, hingga pedagang makanan kini punya ruang untuk berkembang. Anak-anak muda pun mendapatkan kesempatan kerja sesuatu yang sebelumnya tak mudah didapat. Dari sekadar tempat hiburan, Z-Park perlahan menjelma menjadi simbol harapan baru di Pelalawan.

Setiap pengunjung yang datang mungkin hanya melihat wahana dan pemandangan. Namun di balik itu, ada cerita tentang kehidupan yang berubah tentang para mustahik yang kini bukan hanya penerima, tetapi juga bagian dari sebuah perjalanan ekonomi.

Di penghujung cerita, Nenek Yanti kembali tersenyum. Sederhana, namun penuh doa.

“Semoga Z-Park terus maju… supaya kami juga terus merasakan manfaatnya.”

Dan di sanalah, di antara riuh wisata dan tawa pengunjung, harapan itu terus tumbuh pelan, tapi pasti.***

Ditengah Pengetatan Fiskal, Pemkab Hidupkan Ekosistem Pariwisata Pelalawan

Wed, 15 Apr 2026 13:29:55 +0700

PELALAWAN (Populisnews)– Di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dituntut harus mampu memastikan program-program dalam RPJMD tetap berjalan efektif. Situasi fiskal yang sempit bukanlah alasan untuk stagnasi, melainkan momentum untuk melahirkan strategi cerdas, adaptif, dan kolaboratif. Langkah pertama yang krusial adalah melakukan re-prioritization atau penajaman skala prioritas. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang diberikan tugas sebagai penghubung antara visi politik kepala daerah dengan implementasi teknokratis harus berani memilah program yang benar-benar berdampak langsung terhadap masyarakat. Inovasi daerah menjadi senjata utama. Dalam keterbatasan, kreativitas terus diperkuat dengan kombinasi strategi prioritas yang tepat. Pemkab memandnag sektor pariwisata sebagai sumber strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah melihat bahwa pengembangan ekosistem wisata Sungai Kampar tidak cukup hanya pada aspek destinasi semata, tetapi harus terintegrasi dengan penguatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat lokal, serta promosi yang berkelanjutan. Wisata susur sungai, festival budaya, hingga wisata berbasis kearifan lokal mulai didorong sebagai bagian dari paket wisata yang mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan. Kepala Bappeda Pelalawan Tengku Muhamamd Syukron S.Sos ME menegaskan bahwa pihaknya memastikan program program kepala daerah yang tertuang di dalam RPJMD tetap berjalan. Bappeda sudah menyiapkan perencanaan strategis dalam merealisasi keinginan Bupati Pelalawan yang concern pada segala sesuatu yang berimpact pada munculnya sumber sumber baru pembiayaan pembangunan. Daerah. “Selama ini kita bergantung kepada sumber daya Perkebunan, sumber daya tanah dan transfer pusat, sekarang kita harus bergeser ke sumber lain untuk membiayai Pembangunan. Sumber pembiayaan baru itu adalah membangun ekosistem pariwisata,” kata Syukron “Kalau pariwisata dapat tumbuh, tentu akan ada orang datang berkunjung. Tidak hanya berkunjung wisatawan akan menghabiskan uangnya di sini, dan ekonomi masyarakat juga nentinya dapat tumbuh,” tambahnya Diteruskan Syukron, Bappeda memastikan dari segi perencanaan ekoistem pariwisata yang akan dibangun itu sudah terkonsep dan dapat dieksekusi dalam pelaksanaan, baik melalui dukungan APBD, atau dukungan APBN atau bisa juga dari dukungan CSR nya perusahaan. “Kota Pangkalan Kerinci memiliki potensi untuk dikembangkan pariwisatanya, sebagai daerah perlintasan transportasi di Lintas Timur Sumatera, akan sangat disayangkan orang lewat tanpa menikmati objek objek wisata andalan yang ada disini, dengan perencanaan sekarang nantinya pak bupati berkeinginan untuk membangun Pelalawan Islamic Mall yang menjadi satu kesatuan dnegan miniature ka’bah, tempat manasyik haji berstandar nasional, ini jadi andalan wisata religi,”terangnya “Pelalawan Islamic Mall menyediakan cendramata dari produk produk UMKM di Kabupaten Pelalawan, usaha kecil juga tumbuh, itu keinginan pak Bupati,” imbuhnya Dengan terkoneksi nya Pelalawan Islamic Mall, miniatur Ka,bah dan Masjid Ulul Azmi menjadi daya tarik tersendiri bagi orang orang yang melintas di Kabupaten Pelalawan untuk menikmati objek wisata yang ada. Selain itu, wisata religi tersebut akan terkoneksi dengan wisata Sungai Kampar yang akan dikembangkan, wisata Sungai Kampo ini diharapkan menjadi pusat UMKM baru. Pemkab Pelalawan melalui Bappeda sudah menyusun perencanaan strategis untuk membangun ekosistem wistaa Sungai Kampo, seperti membangun fasilitas pendukung yang menajdi daya tarik yang unik yang ada di Kabupaten Pelalawan ini. “Keinginan pak Bupati antara dua jembatan kembar ini direncanakan akan di bangun pusat wisata kuliner, ada café yang dibangun diatas reflika kapal pesiar yang dibangun diantara dua sisi Sungai Kerinci,” bebernya Tak hanya itu, ekosistem wisata ini diharapkan juga dapat terhubung sampai ke Terusan Bawah di Sungai Kampar, disepanjang jalan nantinya akan dibangun jogging track. Ada tanaman pelindung di sisi kiri kanan jalan yang menjadikan jalur teduh, sejuk dan asri. Masih kata Syukron, Bappeda tidak hanya memastikan konsep dan perencanaan pembangunan wisata di Kota Pangkalan Kerinci saja, namun di semua kecamatan di Kabupaten Pelalawan juga mendapat perhatian yang sama, tinggal skala prioritas mana yang mau di dahulukan. “Ekosistem wisata ini harus terkoneksi semua kecamatan, dan pak bupati memang concern pada pengembangan wisata ke depannya. Menjadi sumber PAD bagi Kabupaten Pelalawan kedepan,” katanya Syukron optimis, dengan berjalan nya ekosisitem wisata nantinya kan menghidupkan ekonomi masyarakat Kabupaten Pelalalwan, UMKM UMKM dan koperasi akan tumbuh membawa kesejahteraan bagi masyarakat. “pelaku usaha kuliner akan berkembang, akan berdiri homestay baru dan penginapan baru serta pendapatan masyarakat juga meningkat, harapan kita seperti itu,”pungkasnya***

Zukri–PLN Tancap Gas, Listrik 24 Jam Pulau Mendol Ditargetkan Terwujud Mei 2026

Thu, 09 Apr 2026 06:09:44 +0700

PELALAWAN (Populisnews) – Komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam menghadirkan pemerataan energi listrik kembali ditegaskan melalui langkah strategis Bupati Pelalawan, Zukri, yang melakukan audiensi penting bersama pihak PT PLN (Persero). Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan kabel listrik bawah laut yang akan menghubungkan daratan utama dengan Pulau Mendol—sebuah wilayah kepulauan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses listrik.

Proyek kabel listrik bawah laut ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur biasa, melainkan sebuah langkah besar yang diharapkan mampu mengubah wajah kehidupan masyarakat di Pulau Mendol. Selama bertahun-tahun, warga setempat harus berjuang dengan keterbatasan pasokan listrik yang belum tersedia selama 24 jam penuh. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aktivitas rumah tangga, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, serta pelayanan publik di wilayah tersebut.

Dalam audiensi yang berlangsung penuh optimisme itu, Manager UP3 PLN Pekanbaru, Wilsriza Wilman, menyampaikan perkembangan terkini dari proyek strategis tersebut. Ia mengungkapkan bahwa progres pembangunan kabel bawah laut saat ini telah mencapai sekitar 50 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pengerjaan proyek berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Untuk progres pemasangan kabel bawah laut menuju Pulau Mendol saat ini sudah mencapai 50 persen. Kita targetkan selesai pada bulan Mei 2026,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

Lebih lanjut, Wilsriza menjelaskan bahwa pembangunan kabel bawah laut memiliki tantangan teknis yang tidak sederhana. Proses pemasangan kabel harus mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari kondisi geografis dasar laut, arus laut, hingga stabilitas jaringan listrik yang akan disalurkan. Selain itu, ketersediaan arus listrik sebagai sumber utama penyaluran energi juga menjadi aspek krusial yang terus disesuaikan agar proyek berjalan lancar dan sesuai dengan standar keselamatan serta kualitas yang telah ditetapkan.

Menurutnya, PLN terus melakukan berbagai langkah teknis dan koordinasi intensif guna memastikan tidak ada hambatan signifikan selama proses pengerjaan. Tim teknis di lapangan bekerja dengan cermat dan penuh kehati-hatian, mengingat proyek ini menyangkut kepentingan jangka panjang masyarakat luas.

Pembangunan kabel listrik bawah laut ini dinilai sebagai solusi paling efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi persoalan keterbatasan listrik di Pulau Mendol. Selama ini, masyarakat setempat masih bergantung pada sumber listrik terbatas yang belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal. Dengan adanya jaringan kabel bawah laut, distribusi listrik diharapkan menjadi lebih stabil, efisien, dan mampu menjangkau seluruh wilayah secara merata.

Tidak hanya itu, kehadiran listrik 24 jam juga diyakini akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) diprediksi akan berkembang lebih pesat dengan dukungan listrik yang stabil. Aktivitas perikanan, perdagangan, hingga sektor pariwisata lokal berpotensi mengalami peningkatan signifikan.

Di sisi lain, akses listrik yang memadai juga akan memberikan dampak positif terhadap sektor pendidikan. Anak-anak di Pulau Mendol nantinya dapat belajar dengan lebih nyaman pada malam hari tanpa kendala penerangan. Fasilitas kesehatan pun akan semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan listrik tanpa henti.

Sementara itu, Bupati Zukri menyampaikan apresiasi tinggi kepada PLN atas komitmen dan keseriusan dalam merealisasikan proyek tersebut. Ia menilai bahwa pembangunan kabel listrik bawah laut ini merupakan bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, berkat keseriusan PLN untuk mewujudkan listrik menyala di Pulau Mendol selama 24 jam, mudah-mudahan di tahun 2026 ini sudah bisa terealisasi,” ungkapnya.

Zukri juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak akan tinggal diam dalam mendukung percepatan proyek ini. Ia memastikan bahwa seluruh perangkat daerah terkait akan terus melakukan koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin muncul di lapangan.

Menurutnya, keberhasilan proyek ini tidak hanya menjadi tanggung jawab PLN semata, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan mendukung proses pembangunan agar dapat berjalan sesuai target.

Lebih jauh, Zukri menekankan bahwa pemerataan akses listrik merupakan bagian penting dari pembangunan daerah yang berkeadilan. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wilayah di Kabupaten Pelalawan yang tertinggal dalam hal infrastruktur dasar, khususnya energi listrik.

Dengan progres pembangunan yang telah mencapai setengah jalan dan target penyelesaian yang semakin dekat, harapan masyarakat Pulau Mendol kini semakin besar untuk segera menikmati layanan listrik 24 jam. Optimisme ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat yang telah lama menantikan perubahan signifikan dalam kehidupan mereka.

Kehadiran listrik tanpa henti di Pulau Mendol nantinya diharapkan mampu menjadi titik balik bagi kemajuan wilayah tersebut. Aktivitas ekonomi akan semakin hidup, kualitas pendidikan meningkat, serta pelayanan kesehatan menjadi lebih maksimal. Lebih dari itu, listrik 24 jam akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Proyek kabel listrik bawah laut ini menjadi simbol bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah kepulauan yang selama ini kerap terpinggirkan. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, mimpi menghadirkan terang di Pulau Mendol kini bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah keniscayaan yang tinggal menunggu waktu untuk terwujud.

Jika target penyelesaian pada Mei 2026 dapat tercapai, maka tahun tersebut akan menjadi tonggak sejarah baru bagi Pulau Mendol—sebuah era di mana masyarakat dapat menikmati listrik 24 jam secara penuh, membuka lembaran baru menuju kehidupan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. (Advertorial/Pemkab Pelalawan/Apon)

Peternakan Ayam Petelur BUMDes Tambak Tinggi Mulai Berikan Hasil Positif

Tue, 14 Apr 2026 17:06:38 +0700

KERINCI (Populisnews)– Upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tambak Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah pengembangan usaha peternakan ayam petelur yang kini mulai menunjukkan hasil menggembirakan.

BUMDes Tambak Tinggi mengelola kandang ayam petelur berukuran 9 x 16 meter dengan kapasitas populasi sebanyak 700 ekor ayam. Program ini telah berjalan selama 26 minggu masa pemeliharaan, dan dalam dua minggu terakhir telah memasuki masa panen.

Kades Tambak Tinggi Sri Usiarto Putra menyampaikan produksi telur saat ini cukup stabil, peran serta masyarakat menjadi modal penting dalam suksesnya Budi daya ayam petelur yang dijalankan oleh BUMDes.

“Dalam kondisi normal, hasil panen mencapai sekitar 650 butir telur per hari. Ini menjadi pencapaian yang baik dan menunjukkan bahwa usaha ini memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan,” ujarnya.

Produksi telur harian tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat desa, tetapi juga mulai dipasarkan ke wilayah sekitar. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan desa sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga.

Program peternakan ayam petelur ini merupakan bagian dari strategi BUMDes Tambak Tinggi dalam mendukung ketahanan pangan lokal. Dengan memanfaatkan lahan dan sumber daya yang ada, desa mampu menghasilkan bahan pangan secara mandiri dan berkelanjutan.

Ke depan, BUMDes berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi, baik melalui penambahan populasi ternak maupun pengembangan fasilitas kandang. Selain itu, peningkatan kualitas pakan dan manajemen pemeliharaan juga menjadi fokus utama guna menjaga produktivitas ayam tetap optimal.

Camat Depati Tujuh, Indra Hermawan, S.STP.MTr.IP menyampaikan apresiasinya atas suksesnya program ketahanan pangan yng digalakkan BUMDes Tambak Tinggi, di kesempatan tersebut camat memberikan motivasi kepada pengelola BUMDes agar terus menjaga kualitas produksi serta meningkatkan manajemen usaha. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam pemeliharaan ternak, termasuk pengelolaan pakan, kebersihan kandang, dan kesehatan ayam.

Selain itu, Camat juga mendorong agar hasil produksi telur dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat sebelum dipasarkan ke luar daerah. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan lokal.

"Ternak ayam petelur ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pengelola BUMDes Tambak Tinggi untuk terus mengembangkan usaha peternakan ayam petelur sebagai salah satu pilar ekonomi desa yang berkelanjutan,"kata camat Indra di segala sela kunjungan di kandang ayam petelur milik BUMDes Tambak Tinggi, Selasa (14/4/2026)

Dengan keberhasilan awal ini, BUMDes Tambak Tinggi diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mengembangkan usaha berbasis ketahanan pangan yang produktif dan berkelanjutan.

"Semoga kesuksesan ini menginspirasi desa desa lain untuk melakukan hal yang sama dalam menjaga ketahanan pangan daerah melalui ternak ayam petelur,"pungkas Camat didampingi sekcam Susila Dewi, S.Pd dan kasi keudes Eka Nursafitry, A.Md***

Perusahaan Wajib Laporkan CSR, Bappeda Pelalawan: Tak Ada Alasan Menghindar

Tue, 14 Apr 2026 17:15:11 +0700

PELALAWAN (Populisnews) – Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pelalawan, Tengku Muhammad Sukron, S.Sos., M.E., menegaskan seluruh perusahaan yang beroperasi di Negeri Seiya Sekata wajib melaporkan realisasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2025 kepada pemerintah daerah melalui Bappeda.

“Kewajiban pelaporan CSR sudah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018. Tidak ada alasan untuk tidak melaporkan, karena sifatnya wajib,” tegas Sukron, Selasa (15/4/2026).

Ia menekankan, dokumen hasil penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) menjadi instrumen penting untuk mengukur kontribusi nyata perusahaan terhadap pembangunan di wilayah operasionalnya. Dokumen tersebut juga menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyinkronkan program CSR dengan prioritas pembangunan.

“Banyak program strategis yang tidak bisa dibiayai APBD. Di sinilah peran perusahaan dibutuhkan, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur vital seperti jalan dan fasilitas publik lainnya,” ujarnya.

Sukron menegaskan, pelaporan TJSLP kepada Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan TJSLP bukan sekadar formalitas, melainkan alat kontrol pemerintah untuk memastikan program CSR tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

“Tanpa pelaporan yang jelas, program CSR berpotensi tidak terarah dan tidak memberi dampak signifikan,” katanya.

Ia juga mengingatkan, kepatuhan perusahaan dalam melaporkan CSR akan berdampak langsung pada citra dan kepercayaan publik. Sebaliknya, perusahaan yang abai akan dinilai tidak transparan dan tidak bertanggung jawab.

“Pelaporan CSR bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga ukuran komitmen perusahaan kepada masyarakat dan daerah,” tegasnya lagi.

Lebih jauh, Sukron menegaskan bahwa pengabaian kewajiban tersebut memiliki konsekuensi hukum. Perusahaan yang tidak patuh akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ini bukan imbauan semata. Ada sanksi bagi perusahaan yang tidak melaporkan CSR,” ujarnya.

Data Bappeda mencatat, dari 45 perusahaan yang terdaftar, hanya 29 perusahaan yang rutin melaporkan CSR dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, hingga Maret 2026, baru 11 perusahaan yang menyampaikan laporan.

“Kami sudah menyurati seluruh perusahaan. Jika masih membandel, sanksi akan diterapkan,” tegas Sukron.

Ia menargetkan seluruh laporan CSR sudah masuk sebelum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2027, agar dapat dijadikan dasar dalam penyelarasan program pembangunan daerah.

“Pelaporan harus dilakukan di awal tahun sebelum Musrenbang. Ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memberikan CSR Award kepada perusahaan yang benar-benar menjalankan programnya secara tepat sasaran,” pungkasnya.***

PKNS Riau Matangkan Persiapan Milad ke-27, Siap Suguhkan Semarak Budaya Jawa di Pekanbaru

Mon, 13 Apr 2026 12:34:53 +0700

Pekanbaru,populisnews.com - Menyambut Milad ke-27 tahun 2026, Peguyuban Kaulo Ngayogyakarta dan Sekitarnya (PKNS) Riau memastikan seluruh rangkaian persiapan kegiatan telah hampir rampung. Dalam rapat akhir yang digelar panitia, kesiapan acara disebut telah mencapai 99 persen, tinggal menunggu pelaksanaan yang dijadwalkan pada 18–19 April mendatang.

Ketua Panitia, Zainuri, menyampaikan rasa optimisme terhadap kelancaran kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh bidang kepanitiaan telah siap menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Alhamdulillah, persiapan sudah 99 persen, tinggal pelaksanaannya saja. Sesuai jadwal, acara pada 18-19 April akan menampilkan berbagai pertunjukan budaya Jawa,” ujar Zainuri kepada awak media, Ahad (12/4/2026).

Rangkaian kegiatan akan diawali dengan saresehan Jawa yang digelar pada Sabtu malam (18/4/2026). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus refleksi budaya bagi masyarakat Jawa yang berdomisili di Riau, khususnya di Pekanbaru.

Tidak hanya itu, panitia juga memastikan kehadiran tamu istimewa dari Keraton Yogyakarta yang akan turut memeriahkan acara. Kehadiran tersebut diharapkan mampu menambah nilai sakral dan kekayaan budaya dalam perayaan milad tahun ini.

“Harapan kami, seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai jadwal yang telah disepakati. Kehadiran tamu dari Keraton Jogjakarta juga sudah dipastikan,” tambah Zainuri.

Sementara itu, Ketua PKNS Riau, Riyono Gede Trisoko, mengajak seluruh warga Yogyakarta yang bermukim di Riau untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan demi suksesnya kegiatan ini.

“Saya mengajak seluruh warga Yogyakarta di Pekanbaru dan Riau pada umumnya untuk terus menjaga persatuan. Mari kita jalankan amanah yang telah diberikan dengan penuh tanggung jawab demi kesuksesan bersama,” ujar Riyono yang juga Penasehat di Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Provinsi Riau.

Riyono juga menegaskan bahwa keberadaan PKNS Riau tidak hanya sebagai wadah silaturahmi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pelestarian budaya serta kontribusi sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, melalui kegiatan seperti Milad ke-27 ini, PKNS ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya Jawa dapat hidup berdampingan dan berkontribusi positif dalam keberagaman budaya di Riau. Selain menjadi ajang hiburan, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat identitas budaya sekaligus mempererat hubungan antarwarga lintas daerah.

Lebih jauh, momentum milad ini juga diharapkan menjadi pengingat pentingnya menjaga warisan budaya di tengah arus modernisasi. Dengan menghadirkan berbagai pertunjukan seni tradisional, PKNS Riau berupaya menanamkan kecintaan generasi muda terhadap budaya leluhur agar tetap lestari dan tidak tergerus zaman.

Dengan persiapan yang telah matang dan dukungan penuh dari seluruh elemen organisasi, Milad ke-27 PKNS Riau diyakini akan berlangsung meriah, penuh makna, serta menjadi ajang pemersatu masyarakat dalam bingkai kebudayaan dan kebhinekaan.(*)

DPR RI Siap Jembatani Krisis Fiskal Riau, Dorong Percepatan Pembangunan Daerah

Sun, 12 Apr 2026 20:42:26 +0700

Pekanbaru,populisnews.com - Forum “Tali Berpilin Tiga” yang digagas Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) bersama Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau mempertemukan dalam satu forum strategis di Riau, Minggu (13/04/2026).

Pertemuan ini melibatkan pemerintah Provinsi, DPRD, anggota DPR RI dan DPD RI dapil Riau, serta bupati dan wali kota se-Riau untuk membahas persoalan fiskal yang menghambat pembangunan daerah.

Anggota Komisi X DPR RI, Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, menegaskan DPR RI siap menjadi penghubung langsung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ia menyebut, sebanyak 13 anggota DPR RI asal Riau akan dibagi sesuai komisi untuk menangani isu sektoral, mulai dari fiskal, energi, hingga pendidikan dan UMKM.

“Koordinasi harus intensif dan berkelanjutan agar setiap persoalan cepat ditindaklanjuti,” ujar Karmila Sari yang juga Anggota Baleg (Badan Legislasi) DPR RI.

Lebih lanjut, masalah utama yang disorot adalah tunda salur dana pusat ke daerah yang mencapai sekitar Rp4 triliun di 12 kabupaten/kota. Data tersebut menunjukkan besarnya tekanan fiskal yang membuat daerah tidak leluasa membiayai pembangunan karena anggaran terserap untuk belanja rutin.

"DPR RI mendorong percepatan komunikasi langsung dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta membuka opsi pembiayaan melalui PT SIM dengan skema pinjaman berbunga sekitar 6 persen bagi proyek strategis seperti infrastruktur dan layanan kesehatan," ungkapnya.

Selain fiskal, Dr Karmila Sari yang juga wakil ketua umum PP KPPG menyoroti penataan sektor energi dan pertambangan. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kuantan Singingi didorong untuk dilegalkan melalui skema koperasi. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kepastian hukum, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengendalikan dampak lingkungan.

"DPR RI akan mengoordinasikan hal ini dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia agar kebijakan berjalan terintegrasi," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, DPR RI bersama pemerintah daerah akan membentuk forum komunikasi dan sekretariat bersama di Jakarta guna mempercepat akses kepala daerah ke kementerian terkait.

"Setiap kebutuhan daerah dapat langsung dikomunikasikan dan ditindaklanjuti. DPR RI menargetkan langkah ini mampu mempercepat pencairan dana, memperbaiki ketimpangan fiskal, dan memastikan pembangunan di Riau berjalan lebih efektif sesuai prinsip “money follow function," harapnya.(*)

Ajudan Gubernur Riau Nonaktif Gugat KPK, Bantah Keterlibatan Kasus Korupsi

Fri, 10 Apr 2026 19:00:00 +0700

Pekanbaru,populisnews.com – Polemik hukum yang melibatkan ajudan pribadi Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, kian memanas. Marjani resmi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Hal ini disampaikan Ketua Tim Kuasa Hukum Marjani, AhmadYusuf SH kepada wartawan, Jumat siang (10/4/2026).

Langkah hukum ini ditempuh sebagai bentuk perlawanan atas tuduhan yang dinilai tidak berdasar. Melalui tim kuasa hukumnya, Marjani membantah keras keterlibatannya dalam perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK.

Ketua tim kuasa hukum, Ahmad Yusuf, menegaskan bahwa gugatan tersebut merupakan upaya mencari keadilan sekaligus menguji dugaan adanya pelanggaran prosedur dalam proses penyelidikan hingga penetapan status hukum kliennya.

“Gugatan ini adalah mekanisme untuk menguji apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan klien kami. Ini menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak asasi warga negara,” ujar Ahmad dalam konferensi pers di Pekanbaru.

Ia menjelaskan, kliennya mengalami kerugian serius, baik secara materiil maupun immateriil. Selain nama baik keluarga yang tercoreng, tekanan psikologis juga menjadi dampak nyata dari proses hukum yang dinilai tidak akuntabel.

Meski menggugat lembaga penegak hukum, pihaknya menegaskan tidak ada niat untuk mengintervensi proses pidana yang sedang berjalan. Mereka tetap menghormati upaya pemberantasan korupsi, selama dilakukan sesuai prinsip due process of law.

Konferensi pers yang digelar oleh kuasa hukum Marjani

Dalam materi gugatan, tim hukum menyoroti sejumlah kejanggalan, di antaranya dugaan pencatutan nama Marjani oleh pihak berinisial D, F, dan A. Selain itu, mereka menilai minimnya bukti yang menunjukkan keterlibatan langsung kliennya dalam perkara tersebut.

“Tidak ada kaitan logis antara peran klien kami sebagai ajudan dengan aliran dana maupun kebijakan yang menjadi objek perkara,” tegas Ahmad.

Tim kuasa hukum juga mengkritisi prosedur pemeriksaan yang dinilai belum komprehensif. Mereka menyebut, hingga kini belum dilakukan konfrontasi keterangan secara menyeluruh untuk menguji validitas informasi sebelum penetapan status hukum.

Melalui gugatan ini, pihak Marjani berharap majelis hakim dapat menilai secara objektif apakah unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Tujuan utama mereka, kata Ahmad, adalah memulihkan nama baik, kehormatan, serta martabat klien yang telah terlanjur menjadi konsumsi publik.

“Kami ingin menekankan pentingnya asas kehati-hatian. Setiap tindakan hukum harus berbasis fakta yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Di sisi lain, tim hukum juga mengimbau masyarakat dan media untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta tidak membentuk opini prematur yang berpotensi merugikan pihak tertentu.

“Pengadilan adalah forum yang paling tepat untuk menguji kebenaran hukum. Kami mengajak semua pihak untuk mengawal proses ini secara objektif dan berimbang,” tutupnya.(*)

IPM-KP Desak Camat Pelalawan Panggil PT SHL, Transparansi Beasiswa Jadi Sorotan

Sat, 11 Apr 2026 11:17:06 +0700

PELALAWAN (Pooulisnews) - Kepala Bidang Sosial Politik Ikatan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Pelalawan, Irsadul Fikri, mendesak Camat Pelalawan untuk segera memanggil PT SHL guna memberikan klarifikasi terbuka terkait program beasiswa di Kecamatan Pelalawan.

Desakan tersebut disampaikan menyusul belum adanya kejelasan informasi mengenai pelaksanaan program beasiswa yang menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Fikri menilai, hingga saat ini PT SHL belum menunjukkan transparansi maupun komitmen nyata dalam mendukung pendidikan masyarakat lokal.

“Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan CSR secara nyata, bukan sekadar formalitas,” tegas Fikri, Jumat (10/4/2026).

Ia merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, khususnya Pasal 74, yang mewajibkan perusahaan di sektor sumber daya alam untuk menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan secara konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menurutnya, ketidakjelasan terkait jumlah penerima beasiswa, mekanisme seleksi, hingga laporan penyaluran dana menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Kondisi ini dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen perusahaan dalam bidang pendidikan.

Fikri juga meminta Camat Pelalawan segera mengeluarkan undangan resmi kepada PT SHL untuk hadir dalam forum terbuka. Ia menilai langkah tersebut penting agar perusahaan dapat memberikan penjelasan langsung dan tidak lagi terkesan tertutup.

“Sudah saatnya ada forum terbuka agar semua jelas. Jangan sampai masyarakat terus bertanya tanpa ada jawaban,” ujarnya.

Ikatan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Pelalawan menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga perusahaan membuka data secara transparan. IPM-KP juga menekankan bahwa CSR bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab nyata perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Dengan adanya dorongan ini, diharapkan PT SHL dapat segera memberikan klarifikasi dan memastikan program beasiswa berjalan secara terbuka, adil, dan tepat sasaran bagi pelajar serta mahasiswa di Kecamatan Pelalawan.***

PT NSR Salurkan Bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Operasional Perusahaan

Fri, 10 Apr 2026 16:27:33 +0700

KAMPAR KIRI HILIR (Populisnews) – Sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, PT Nusantara Sentosa Raya (NSR) kembali menyalurkan rangkaian bantuan program pemberdayaan masyarakat.

Beragam bantuan ini menyasar beberapa program yakni infrastruktur religi, kesehatan, hingga kesiapsiagaan bencana di wilayah operasional perusahaan.

Di Desa Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, perwakilan manajemen PT NSR menyerahkan bantuan mesin pemadam kebakaran jenis Ministriker kepada kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Penyerahan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan warga dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), mengingat mesin tersebut dikenal praktis dan efektif untuk pemadaman di medan sulit.

Sebelumnya, bantuan juga didistribusikan di Desa Mentulik, dukungan diberikan dalam bentuk unit genset untuk Masjid Baiturrahman. Bantuan ini diharapkan dapat menjamin kelancaran ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat, terutama saat terjadi gangguan aliran listrik.

Untuk meningkatkan layanan kesehatan dasar, PT NSR menyalurkan bantuan alat kesehatan (Alkes) kepada Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Gading Permai. Kelengkapan alat medis ini diharapkan dapat membantu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada warga desa.

Manajemen perusahaan juga menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan rumah ibadah dengan menyerahkan bantuan material bangunan untuk pembangunan Mushala di Dusun Tasik Indah, Desa Segati, Pelalawan. Humas PT Nusantara Sentosa Raya, Rio Purba kepada media ini, Jumat (10/4) menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat.

"Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik dalam menjaga lingkungan, meningkatkan fasilitas ibadah, maupun kualitas kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasional kami," ujarnya.***

Pemkot Sungai Penuh dan Kejari Perkuat Sinergi Hukum Lewat Penandatanganan MoU

Mon, 06 Apr 2026 21:17:03 +0700

SUNGAIPENUH,Populisnews.com – Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh resmi menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Senin (6/4/2026).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Harianto, SH., MH. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, Sekretaris Daerah Alpian, para kepala perangkat daerah, serta jajaran Kejari Sungai Penuh.

Kerja sama tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, khususnya dalam penanganan persoalan di bidang perdata dan tata usaha negara. Selain itu, kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Wali Kota Alfin menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah preventif guna memastikan setiap kebijakan pembangunan tetap berjalan sesuai koridor hukum.

“Sinergi menjadi kekuatan bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berlandaskan hukum,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh atas komitmennya dalam memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum bagi pemerintah daerah.

Alfin berharap, kerja sama tersebut dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Sungai Penuh, sekaligus meminimalisir potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

MC. KOMINFO

Komunitas dan Warga Sido Mukti Bersatu Ringankan Beban Korban Kecelakaan

Mon, 06 Apr 2026 10:33:13 +0700

PELALAWAN (Populisnews) – Wujud kepedulian dan tingginya rasa kemanusiaan kembali ditunjukkan oleh masyarakat Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari organisasi, komunitas, hingga tokoh pemuda bersatu menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu korban kecelakaan lalu lintas yang tengah membutuhkan biaya pengobatan. Penggalangan dana tersebut di laksanakan selama dua hari Sabtu dan Ahad (4-5/4/2026) di Desa Sidomukti.

Kegiatan sosial ini diprakarsai oleh Karang Taruna Desa Sido Mukti, yang berkolaborasi dengan Dsas Project Dsus, Murai Sirih, serta sejumlah komunitas lainnya di wilayah Sido Mukti dan Surya Indah. Turut ambil bagian dalam aksi tersebut, Ketua KPP, Nolis Hadis, bersama berbagai elemen masyarakat lainnya.

"Kita menggalang dana untuk membantu saudara kita dari keluarga kurang mampu yanh hidup sebatang kara di desa Sidomukti, saat ini beliau membutuhkan biaya untuk berobat patah tulang karena a/kecelakaan,"kata Ketua KPP Nolis Hadis SH MH kepada media ini, Senin (6/4/2026)

Dengan semangat gotong royong yang kental, para relawan turun langsung ke jalan dan sejumlah titik keramaian untuk menghimpun donasi dari masyarakat. Antusiasme warga terlihat begitu tinggi. Banyak masyarakat dengan sukarela menyisihkan sebagian rezekinya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

Dari dua hari penggalangan dana, panitia dapat mengumpulkan donasi warga sebesar Rp. 3.255.000 yang semua nya diserahkann kepada korban kecelakaan yang mengalami patah tulang.

Perwakilan panitia menyampaikan bahwa seluruh bantuan yang berhasil dikumpulkan akan disalurkan langsung kepada keluarga korban. Dana tersebut diharapkan dapat membantu meringankan biaya perawatan serta kebutuhan lain selama masa pemulihan korban.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi,"kata Sandi yang didampingi Sigit

"Semoga bantuan ini bermanfaat dan menjadi amal jariyah bagi kita semua,”harapnya

Aksi ini tidak hanya menjadibentuk bantuan nyata, tetapi juga mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

"Semoga korban segera diberikan kesembuhan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, serta dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala,"pungkasnya***

Aktivis Pasbar Bongkar Dugaan Ketertutupan PAD Pariwisata, Desak Kejaksaan Periksa Kadis

Mon, 06 Apr 2026 07:02:31 +0700

PASAMAN BARAT (Populisnews) – Dua aktivis muda Pasaman Barat, Muhammad Arsyad dan Ariffutajjali, melontarkan kritik keras terhadap dugaan ketertutupan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata yang dinilai tidak sebanding dengan realitas di lapangan, khususnya selama momentum libur Lebaran.

Keduanya menegaskan bahwa Pasaman Barat bukan daerah dengan potensi wisata yang kecil. Berbagai destinasi wisata, mulai dari kawasan pantai, wisata alam, hingga objek rekreasi keluarga, dipadati pengunjung setiap tahunnya, terutama saat libur panjang. Namun anehnya, lonjakan kunjungan tersebut tidak pernah diiringi dengan keterbukaan data PAD yang jelas dan terukur kepada publik.

Muhammad Arsyad secara tegas menyebut kondisi ini sebagai bentuk kegagalan serius dalam tata kelola sektor pariwisata.

“Ini bukan lagi soal dugaan biasa, ini soal logika publik. Jumlah objek wisata banyak, pengunjung membludak saat Lebaran, tapi angka PAD tidak pernah transparan. Ini patut diduga ada yang tidak beres dalam pengelolaannya,” tegas Arsyad dengan nada keras.

Lebih lanjut, Arsyad menyebut bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin terjadi praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah.

Senada dengan itu, Ariffutajjali menilai adanya indikasi kuat ketidakterbukaan yang berpotensi mengarah pada dugaan penyimpangan. Ia menyebut bahwa pembiaran terhadap kondisi ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan masyarakat Pasaman Barat.

“Jangan sampai sektor pariwisata hanya ramai di lapangan, tapi ‘sunyi’ dalam laporan keuangan. Ini sangat mencurigakan. Kami melihat ada potensi kebocoran PAD yang tidak bisa dianggap remeh,” ujarnya.

Atas dasar itu, keduanya secara tegas mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan.

“Kami mendesak Kejaksaan untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasaman Barat. Jangan tunggu ini menjadi skandal besar. Jika ada indikasi penyimpangan, harus diusut sampai tuntas,” tegas Ariffutajjali.

Tidak hanya itu, mereka juga meminta Inspektorat Pasaman Barat untuk tidak bersikap pasif dan segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh pengelolaan PAD sektor pariwisata, khususnya selama periode libur Lebaran yang menjadi puncak kunjungan.

Keduanya juga menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai lamban dalam merespons persoalan ini. Mereka mendesak Bupati Pasaman Barat untuk tidak menutup mata dan segera mengambil langkah tegas.

“Bupati harus berani evaluasi bahkan mencopot Kadis Pariwisata jika memang tidak mampu bekerja secara transparan dan profesional. Jangan sampai kepercayaan publik hancur karena pembiaran,” ujar Arsyad.

Menutup pernyataannya, kedua aktivis tersebut menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan.

“Ini uang rakyat. Ini hak masyarakat Pasaman Barat. Kami tidak akan diam sampai semuanya terang-benderang,” tutup mereka dengan tegas.***

Bupati Afni Tegaskan Pemerintah Kampung Harus Mampu Jadi Penggerak Ekonomi Lokal

Fri, 03 Apr 2026 20:53:40 +0700

SIAK (Populisnews) - Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis kampung di tengah tekanan fiskal yang dihadapi daerah. Pemerintah kampung diminta bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar pelaksana program.

Hal itu disampaikan Afni saat melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Kampung Belutu, Kampung Jambai Makmur, dan Kampung Sungai Gondang di Aula Kantor Camat Kandis, Kamis (2/4/2026).

“Tidak ada lagi jarak antara pemerintah kabupaten dengan kampung. Kita menghadapi persoalan yang sama, terutama kondisi fiskal yang sedang tidak mudah,” kata Afni.

Mantan wartawan itu mengungkapkan, hampir seluruh pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan serupa, yakni penurunan transfer dari pemerintah pusat di tengah kewajiban menjalankan program prioritas nasional.

Kondisi tersebut, menurut Afni, memaksa daerah melakukan penyesuaian cepat melalui efisiensi dan disiplin fiskal.

Afni menyebutkan, porsi belanja pegawai Kabupaten Siak masih berada di kisaran 36 hingga 38 persen, di atas ambang batas yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 30 persen.

Untuk menyesuaikan ketentuan tersebut, dibutuhkan pengurangan belanja hingga Rp500 miliar sampai Rp600 miliar. “Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi harus kita lakukan agar tidak terkena sanksi fiskal,” ujarnya.

Dalam upaya penyesuaian itu, Pemkab Siak telah melakukan rasionalisasi anggaran, termasuk penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun, Afni menegaskan bahwa opsi merumahkan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak menjadi pilihan.

“Komitmen kami jelas, jangan sampai ada pegawai yang dirumahkan. Kita cari jalan lain, meskipun konsekuensinya semua harus ikut merasakan pengetatan,” katanya.

Di tengah keterbatasan tersebut, bupati perempuan pertama di Siak itu menekankan perlunya perubahan pola pembangunan di tingkat kampung. Ia meminta penghulu dan Bapekam tidak lagi berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi mengarahkan dana desa untuk kegiatan produktif yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Dana desa harus menghasilkan. Harus ada perputaran ekonomi yang nyata di kampung,” ujarnya.

Afni mencontohkan sejumlah inisiatif yang telah berjalan, seperti pengembangan peternakan ayam petelur, pertanian hortikultura, hingga budidaya sayuran hidroponik yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar.

Selain itu, pemerintah daerah membuka akses pemanfaatan aset daerah bagi petani dan pelaku UMKM dengan skema lebih fleksibel, termasuk pembayaran sewa pascapanen serta relaksasi jika terjadi gagal panen.

“Kita ingin aset daerah menjadi alat produksi masyarakat, bukan menjadi beban baru,” kata Afni.

Dalam arahannya, Afni juga menyoroti peluang ekonomi dari program nasional, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut satu dapur MBG dapat mengelola anggaran hingga sekitar Rp1 miliar per bulan, yang berpotensi menciptakan perputaran ekonomi signifikan di daerah.

Namun, ia mengingatkan agar rantai pasok program tersebut diisi oleh pelaku usaha lokal.

“Jangan sampai anggarannya besar, tetapi belanjanya keluar daerah. Produk petani, peternak, dan UMKM lokal harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Jadi, tegas Afni, tidak boleh ada penolakan terhadap produk lokal selama memenuhi standar kebutuhan program.

Di tengah tekanan fiskal, Afni mengajak seluruh elemen pemerintahan memperkuat kolaborasi dan meninggalkan ego sektoral. Menurut dia, tantangan yang dihadapi hanya dapat diatasi melalui kerja bersama dari tingkat kabupaten hingga kampung.

“Ini bukan waktunya berjalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak dan fokus pada solusi,” katanya.

Menutup arahannya, Afni menegaskan komitmennya menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus menekan beban utang.

“Kita ingin meninggalkan kondisi keuangan yang lebih sehat bagi pemimpin berikutnya. Ini rumah kita bersama, dan harus kita jaga untuk generasi mendatang,” kata Afni***

Editor : Apon

Sumber : mcr

Perkuat Pencegahan Karhutla, PT NWR Salurkan Bantuan Mesin Mini Striker untuk MPA

Tue, 31 Mar 2026 19:19:28 +0700

PELALAWAN (Populisnews) – Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Pelalawan terus ditingkatkan melalui kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat.

Kolaborasi tersebut ditunjukkan manajemen PT Nusa Wana Raya (NWR) dengan menyerahkan bantuan alat pemadam kebakaran berupa mesin Mini Striker lengkap dengan nozel dan selang kepada Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam bantuan diserahkan langsung kepada Ketua MPA Desa Pangkalan Gondai, Zakaria, yang juga disaksikan oleh jajaran pemerintah desa setempat.

Penyerahan bantuan berupa alat pemadaman kebakaran ringan ini sejalan dengan penetapan status siaga kebakaran di Kabupaten Pelalawan. Dengan bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat personil Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai ujung tombak dalam identifikasi serta pencegahan munculnya bahaya karhutla terutama di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Humas PT NWR, Dennis, Selasa (31/3) kepada media ini menyatakan bahwa pemberian bantuan ini merupakan bentuk partisipasi aktif perusahaan dalam mendukung masyarakat di sekitar wilayah konsesi untuk mengantisipasi potensi karhutla. Menurutnya, kesiapsiagaan di tingkat desa menjadi kunci utama dalam menjaga lingkungan.

"Melalui ketua kelompok MPA, kami rutin berkoordinasi, patroli bersama serta sosialisasi mengenai bahaya karhutla," ujar Dennis.

Ketua MPA Desa Pangkalan Gondai, Zakaria, menyampaikan apresiasinya atas bantuan mesin pemadam api jinjing tersebut. Ia mengakui bahwa kelengkapan alat sangat krusial bagi anggota MPA saat terjun ke lapangan.

"Kami berterima kasih atas bantuan ini. Mesin pemadam jinjing ini sangat membantu anggota kelompok MPA dalam upaya pemadaman api secara cepat dan efektif," ungkap Zakaria.

Selain Desa Pangkalan Gondai, PT NWR juga telah menyalurkan bantuan serupa ke beberapa wilayah lain, termasuk Desa Segati.

Penggunaan mesin pemadam jinjing dipilih karena fleksibilitasnya di medan yang sulit dijangkau, sehingga diharapkan mampu menjadi alat yang efektif dalam mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut***

Sisa Bonus Atlet Belum Dibayar, NPC Riau Khawatir Semangat Atlet Merosot

Fri, 03 Apr 2026 17:31:14 +0700

PEKANBARU, populisnews.com – Komitmen Pemerintah Provinsi Riau terhadap para atlet peraih medali Peparnas 2024 kembali dipertanyakan. Hingga kini, sisa bonus yang dijanjikan belum juga dibayarkan, memunculkan kekhawatiran akan menurunnya motivasi para atlet.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua National Paralympic Committee (NPC) Riau, Indra Warman, dalam jumpa pers usai kegiatan doa 40 hari almarhum Ketua NPC Riau sebelumnya, Jaya Kusuma, Jumat (3/4/2026) di Pekanbaru.

Indra mengungkapkan, hingga saat ini para atlet terus menanyakan kejelasan pembayaran bonus yang belum sepenuhnya direalisasikan oleh pemerintah daerah.

“Kita sangat berharap kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk segera membayarkan sisa bonus. Para atlet terus mempertanyakan, karena bonus itu sangat mereka harapkan untuk dimanfaatkan,” ujarnya.

Seperti diketahui, pada tahun 2025 lalu Pemprov Riau baru mencairkan sekitar 45 persen dari total bonus yang dijanjikan, dengan alasan keterbatasan anggaran. Sementara sisanya dijanjikan akan diselesaikan pada tahun 2026.

Namun hingga kini, kejelasan realisasi sisa bonus tersebut belum juga terealisasi.

Indra mengaku khawatir kondisi ini akan berdampak langsung terhadap semangat para atlet, terlebih mereka saat ini tengah bersiap menghadapi agenda besar ke depan.

“Kita khawatir jangan sampai ini mempengaruhi semangat atlet. Apalagi tahun ini mereka sedang mempersiapkan diri untuk Asian Para Games di Jepang, serta persiapan menuju Peparnas mendatang,” tambahnya.

Senada dengan itu, Ketua NPC Rokan Hulu, Pius, juga menyampaikan keresahan yang sama. Ia mengaku kerap menerima pertanyaan dari para atlet di daerahnya yang turut menyumbang medali bagi Riau.

“Kami benar-benar berharap pemerintah segera mencairkan sisa bonus itu. Bagi atlet, bonus ini sangat berarti,” ungkapnya.

Di tengah persoalan tersebut, NPC Riau tetap berupaya menjaga kekompakan dan semangat kebersamaan. Sebelum jumpa pers digelar, keluarga besar NPC Riau mengadakan doa bersama 40 hari untuk almarhum Jaya Kusuma.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momen mengenang sosok pemimpin yang telah berpulang, tetapi juga ajang mempererat silaturahmi antar pengurus, atlet, dan pelatih.

Suasana doa bersama 40 hari almarhum Ketua NPC Riau Jaya Kusuma

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa sepanjang acara. Momentum pasca-Idulfitri dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas sekaligus meneguhkan komitmen dalam memajukan olahraga difabel di Bumi Lancang Kuning.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan santunan kepada anak yatim dan piatu dari keluarga besar NPC Riau.

Kehadiran para pengurus, atlet, pelatih, hingga keluarga besar NPC Riau semakin mempertegas bahwa di tengah berbagai tantangan, semangat persaudaraan tetap menjadi fondasi utama dalam perjalanan organisasi.(*)