Rohil (Populis News.Com) Pemerintah Rokan Hilir menyerukan masyarakat dan Seluruh Stake Holder Bersatu melawan malaria dalam upaya mengintensifkan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria
"Sejumlah daerah Rohil tengah melanda wabah malaria tersebut," Kata Wakil Bupati Rohil Jhony Charles di (Rakor ) rapat Koordinasi lintas sektor dikantor Bupati di jalan lintas pesisir Batu 6
Upaya tersebut sekaligus untuk mengevaluasi situasi terkini serta menyusun langkah yang strategis percepatan penanggulangan malaria.
Wabup menyerukan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) bersatu menghadapi ancaman wabah dapat berdampak serius terhadap kesehatan publik ini.
Dalam arahannya, Wabup Jhony Charles secara tegas meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Belanja Tidak Terduga (BTT) segera menyusun rencana operasional yang komprehensif dalam penanganan malaria
Dia menekankan bahwa pendekatan struktural harus disertai dengan perubahan budaya masyarakat, khususnya terkait pola hidup bersih dan pengelolaan sampah rumah tangga.
“Setiap kantor dinas harus memiliki tempat sampah. Kita tidak bisa berantas malaria tanpa mengubah pola kebiasaan .Harus ada edukasi masif melalui media visual seperti poster- poster imbauan kepada warga ,” ujar Wab
Lebih lanjut, Jhony Charles menyoroti fenomena pembuangan sampah ke laut kapal- kapal nelayan, yang menurutnya telah menjadi salah satu sumber utama pencemaran lingkungan pesisir.
Ia secara khusus menyinggung wilayah Penipahan dinilainya mengalami akumulasi sampah yang parah, terutama saat air laut pasang surut hingga ke pemukiman warga.
“Jika kebiasaan membuang sampah ke laut tidak dihentikan, maka garis pantai kita akan terus dipenuhi limbah. Saya prihatin dengan kondisi Panipahan, tumpukan sampahnya bisa memperburuk penyebaran malaria. Ini harus kita tangani serius,” tegasnya.
Wabup juga menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Perikanan untuk mensosialisasikan langsung kepada nelayan melakukan Sosialisasi agar tidak lagi membuang sampah ke laut.
Selain itu mengimbau penghulu untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong serta memastikan setiap rumah memiliki fasilitas tempat sampah.
“Jika diperlukan, segera terbitkan surat edaran terkait penanganan malaria. Kita harus menyusun mekanisme teknis di tingkat puskesmas pembantu (pustu) saat ini tercatat ada 1.045 pustu di seluruh kabupaten — agar pelayanannya sesuai standar,” jelasnya.
Disamping itu Aspek ketersediaan obat-obatan serta mutu layanan di pustu juga menjadi perhatian Wabup menekankan perlunya pengawasan secara menyeluruh, termasuk keterlibatan pemerintah desa dalam memastikan fasilitas pustu berfungsi dengan baik dan layak melayani masyarakat.
“Jangan ada lagi toleransi perilaku membuang sampah ke laut. Kalau perlu, terapkan sanksi denda. Camat-camat harus menggerakkan APDESI aksi bergotong royong, terutama wilayah pesisir seperti Kubu, Kubu Babussalam, Bangko, Pasir Limau Kapas, dan Sinaboi,” imbuhnya.
Sebagai bagian dari strategi komunikasi publik, Wabup juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk memproduksi konten video edukatif terkait KLB malaria dan menyebarkannya melalui berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, guna meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas.
Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Suwandi, menyampaikan bahwa pihaknya tengah merekrut tenaga kebersihan dari masyarakat lokal sebagai bagian dari pemberdayaan komunitas sekaligus penguatan pengelolaan lingkungan.
Saat ini, DLH telah menangani persoalan sampah di kawasan Bangko, Sinaboi, dan Pasir Limau Kapas. Selanjutnya, kegiatan penanganan akan dilanjutkan ke wilayah Pulau Halang Muka dan Pulau Halang Belakang, dengan jadwal kerja intensif selama lima hari.
“Kami komit untuk menurunkan tim langsung ke lapangan. Pembersihan akan difokuskan pada titik-titik rawan pencemaran berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk malaria,” pungkas Suwandi.
Plt Kadis Kesehatan Afridah memaparkan, sejak kemunculan pertama kali pada akhir tahun 2018, tren penyebaran malaria di Rokan Hilir menunjukkan eskalasi signifikan.
Berdasarkan data terkini per 24 Juli 2025, malaria telah merebak di 11 kecamatan, antara lain Sinaboi, Pasir Limau Kapas, Kubu, Kubu Babussalam, Bangko, Kubu, Balai Jaya, Batu Hampar, Baganbatu, Bangko Pusako, dan Rantau Kopar.
Kecamatan Sinaboi menjadi episentrum tertinggi dengan 410 kasus, disusul Pasir Limau Kapas sebanyak 319 kasus, Bangko 91 kasus, Kubu Babussalam 79 kasus, serta penyebaran minor di Teluk Merbau (9 kasus), Balai Jaya (3 kasus), Batu Hampar (4 kasus), dan Rantau Kopar (1 kasus).
Tren tahunan menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung meningkat. Sepanjang tahun 2024, puncak kasus tercatat pada Juni (319 kasus) dan Juli (270 kasus). Sementara hingga Juli 2025, jumlah kasus positif sudah mencapai angka kritis, dengan lonjakan signifikan terjadi pada Juni (216 kasus).
Peta pada distribusi menunjukkan dominasi kasus berasal dari Puskesmas Sinaboi dan Panipahan, masing- masing mencatat lebih dari 400 kasus
Kemudian menyusul Puskesmas Bangko Jaya dan Rimba Melintang. Grafik distribusi ini menegaskan adanya konsentrasi endemik di wilayah pesisir dan padat aktivitas migrasi.
Dikatakannya, sebagai bentuk respons tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan berbagai upaya komprehensif, baik preventif maupun kuratif. Langkah awal dimulai dengan aktivasi
Health Emergency Operation Center (HEOC) dan pemetaan wilayah resipifitas malaria.
Upaya lanjutan berupa surveilans aktif dilakukan oleh tim epidemiologi melalui investigasi kasus dan pelacakan kontak erat (contact tracing), penyelidikan lingkungan, serta pemetaan genangan air berpotensi sebagai habitat larva nyamuk anopheles.
Pendekatan berbasis komunitas juga diterapkan melalui penyemprotan *Indoor Residual Spraying (IRS)*, distribusi kelambu insektisida, edukasi melalui media video oleh Diskominfotiks, dan aksi gotong royong lintas sektor. Dukungan lintas OPD seperti BPBD, Dinsos, PUTR, Perikanan, Perkim, dan Dishub diperkuat melalui koordinasi terpadu.
Selain itu, program sosial seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, serta bantuan sembako untuk penderita malaria di Sinaboi menjadi bagian dari intervensi terintegrasi.
Namun demikian, kata Afridah penanggulangan malaria di Rohil masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya malaria dan rendahnya kedisiplinan penderita dalam menjalani pengobatan menjadi hambatan utama.
Kemudian Perilaku warga masih berkumpul di luar rumah di malam hari, kondisi lingkungan yang tidak sehat, serta kanal- kanal galian tidak tertutup juga menjadi faktor eksaserbasi penyebaran penyakit ini.
Selain itu, terbatas pasokan logistik dan obat-obatan, serta belum optimal alokasi dana program malaria yang memperlambat efektivitas pelaksanaan intervensi di lapangan.
Untuk merekomendasikan, diperlukan langkah kolaboratif lebih progresif antar lembaga, termasuk penguatan surveilans migrasi di pelabuhan Panipahan serta pengendalian vektor di wilayah pesisir. Koordinasi antar sektor menjadi hal yang esensial mempercepat eliminasi malaria sebagai penyakit menular yang dapat mengancam stabilitas kesehatan bagi warga
Dengan sinergi lintas sektor, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan kebijakan kuat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir optimistis dapat menekan laju penyebaran malaria dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman seluruh lapisan masyarakat.(**)