Pekanbaru,populisnews.com - Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, tahun 2024, produksi padi di Provinsi Riau menunjukkan tren positif dalam dua tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) Riau mencatat, sepanjang 2024 produksi padi mencapai 222,06 ribu ton gabah kering giling (GKG), meningkat 7,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, berdasarkan angka sementara subround I Januari–April 2025, yang merupakan proyeksi potensi luas panen Februari–April 2025 serta rata-rata produktivitas subround I, produksi padi Riau diperkirakan kembali meningkat sebesar 24,79 ribu ton atau sekitar 30,39 persen.
Kemudian pada tahun 2025 ini meningkat kembali 4,51 persen, sehingga dalam 2 tahun terakhir 2023-2025 meningkat 12,7 persen.
Peningkatan produksi padi ini disebut sebagai salah satu hasil nyata dari program 100 hari kerja Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Hariyanto, sekaligus mendukung program prioritas nasional swasembada pangan.
Selain itu, Gubernur Riau ketika itu (sebelum tersangkut kasus hukum) juga telah menerbitkan Instruksi Gebernur tentang peningkatan produksi padi dan jagung melalui Gerakan Daerah Percepatan Peningkatan Luas Tambah Tanam.
Program tersebut mencakup optimasi lahan rawa untuk meningkatkan indeks pertanaman, pemanfaatan mekanisasi pertanian modern, penguatan kelembagaan petani, penyuluhan dan pendampingan lapangan, serta penerapan sistem perbenihan yang lebih baik, hal bentuk dukungan dan komitmen pemerintah daerah terhadap program swasembada pangan nasional.
Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Provinsi Riau, Wisnu Handana, yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kepada wartawan pada Rabu (4/1/2026) menjelaskan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan telah dilaporkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas TPHP saat itu, M Job Kurniawan, dan ditetapkan melalui Surat Keputusan penerima bantuan.
Namun demikian, sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa di Dinas PTPH Riau pada Tahun Anggaran 2025 masih menyisakan persoalan keuangan. Saat ini tercatat adanya tunda bayar sebesar Rp5.018.704.600.
Wisnu mengungkapkan, terdapat tiga paket pengadaan dengan nilai total sekitar Rp4,9 miliar. Paket tersebut meliputi pengadaan combine harvester senilai Rp3.864.150.600, pengadaan benih pengembangan jagung sebesar Rp428.904.000, serta pengadaan sarana produksi padi sawah dan pupuk organik untuk Kabupaten Pelalawan seluas 1.000 hektare senilai Rp698.540.000.
Ia menegaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran tertanggal 25 Juli 2025 yang membatasi pelaksanaan anggaran. Setelah surat edaran tersebut diterbitkan, seluruh kegiatan yang belum dilaksanakan langsung dihentikan.
Sementara itu, proses pembayaran telah diajukan oleh para penyedia sejak Agustus hingga September 2025. Namun, tidak seluruh Surat Perintah Membayar (SPM) dapat diproses pada saat itu, sehingga sebagian baru ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas berikutnya menjelang akhir tahun.
Menanggapi informasi yang beredar bahwa sebagian pelaksanaan pengadaan tidak dilaporkan secara rinci kepada Plt Kepala Dinas PTPH Provinsi Riau dan diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya tunda bayar, Wisnu menyatakan anggapan tersebut tidak benar.
Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid (saat ini non aktif) telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah untuk tidak melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Instruksi ini dikeluarkan guna menjaga stabilitas keuangan daerah, mengingat APBD Provinsi Riau saat itu mengalami defisit hingga Rp2,3 triliun.
Kebijakan tersebut juga bertujuan mencegah penambahan tunda bayar yang telah menumpuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Namun demikian, sejumlah kegiatan pengadaan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tetap berjalan dan kini menyisakan kewajiban pembayaran yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.(*).