Pelalawan (Populisnews.com)- Persoalan kemacetan panjang akibat pengerjaan proyek jalan di Kabupaten Pelalawan menuai sorotan tajam. Antrean kendaraan yang disebut-sebut mencapai 4 hingga 8 jam membuat masyarakat pengguna jalan harus menanggung dampak serius, mulai dari kelelahan selama perjalanan hingga minimnya fasilitas pendukung di lokasi pekerjaan.
Keresahan tersebut disampaikan tokoh pemuda Pelalawan, Ilhamdi, SH., MH., Ahad (15/11/2026). Ia menilai kondisi lalu lintas akibat pengerjaan jalan saat ini sudah sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera dari pemerintah pusat maupun pihak pelaksana proyek.
"Ini antrean dan macet akibat pengerjaan jalan sudah tidak manusiawi. Akhir-akhir ini informasinya antrean sudah sampai 8 jam. Bayangkan penderitaan orang di dalam mobil selama 4 sampai 8 jam. Bagaimana rasanya? Kondisi seperti ini sangat berisiko bagi pengguna jalan," tegas Ilhamdi.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi masyarakat bukan hanya kemacetan panjang. Sejumlah keluhan lain juga mencuat, di antaranya minimnya fasilitas toilet umum, keterbatasan akses makanan dan minuman, debu tebal akibat aktivitas pengerjaan jalan, serta penerangan yang dinilai belum memadai.
Selain itu, ia juga menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli), minimnya rambu-rambu lalu lintas, hingga pengaturan arus kendaraan yang dinilainya belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.
Ilhamdi meminta pemerintah dan kontraktor pelaksana proyek tidak hanya berfokus pada penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan hak masyarakat sebagai pengguna jalan.
Ia mendesak agar sejumlah fasilitas dan langkah penanganan segera disediakan, seperti toilet umum setiap 100 meter, penyiraman jalan secara berkala untuk mengurangi debu, penerangan yang memadai, pemasangan rambu-rambu peringatan, serta petugas pengatur lalu lintas dengan sistem kerja dan SOP yang jelas.
"Harus disediakan WC umum setiap 100 meter. Jalan juga harus disiram agar tidak berdebu. Pengaturan lalu lintas harus jelas sehingga pengguna jalan merasa aman dan nyaman. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat pekerjaan proyek," ujarnya.
Lebih jauh, Ilhamdi menyatakan keseriusannya untuk menempuh jalur hukum apabila pemerintah dan pihak pemenang proyek tidak segera memberikan solusi konkret atas berbagai keluhan masyarakat.
Ia bahkan mengancam akan mengajukan gugatan class action ke pengadilan atas nama masyarakat yang merasa dirugikan akibat dampak pengerjaan jalan tersebut.
"Saya akan melakukan gugatan class action ke pengadilan atas nama masyarakat, jika pemerintah dan pemenang proyek tidak memberikan solusi atas keresahan masyarakat Pelalawan khususnya," ujar Ilhamdi dengan tegas.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas keselamatan yang layak selama berlangsungnya pekerjaan infrastruktur. Pembangunan jalan seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi para pengguna jalan.
Kini, masyarakat menantikan langkah nyata pemerintah pusat dan pihak pelaksana proyek untuk menjawab berbagai keluhan tersebut. Penanganan kemacetan, penyediaan fasilitas umum, pengendalian debu, serta kepastian pengaturan lalu lintas menjadi hal mendesak agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu. (Tim)