Pekanbaru,populisnews.com - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 masih menyisakan persoalan. Bak benang kusut, persoalan penerimaan siswa baru, khususnya di tingkat SLTA sulit diurai.
Inilah yang mendorong Forum LSM Riau Bersatu bergerak untuk turun ke jalan pada Kamis pekan ini. Ribuan massa akan dikerahkan Forum LSM Riau Bersatu untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait PPDB yang tidak benar dan cenderung dijadikan sebagai lahan korupsi.
"Aksi ini sebenarnya sudah dilaksanakan pada Senin kemarin, namun karena sesuatu hal aksi akan kita laksanakan kamis ini," ucap Robert kepada media ini, Selasa (10/9/2024).
Ketua Forum LSM Riau Bersatu, Robert Hendrico SH
Lebih rinci Robert menjelaskan alasan aksi demo yang akan mereka gelar. Pertama, pelaksanaan PPDB sarat permainan dan kecurangan. Kedua, PPDB sebagai objek untuk mengeruk keuntungan pribadi dan golongan. Ketiga, permainan pihak sekolah dengan masuknya siswa lewat belakang.
"Hampir setiap tahun masalah siswa masuk belakang (Anabel) ini terjadi di semua sekolah tingkat menengah. Mengapa ini bisa terjadi kalau tidak ada apa-apanya. Berapa pula siswa harus membayar untuk satu bangku? Persoalan-persoalan ini lah yang selalu muncul setiap tahun," tukas Robert.
Dia juga menuding adanya permainan pihak sekolah terkait PPDB. Hal ini diperparah lagi dengan perbuatan sebagian oknum tenaga pendidik 'jualan' di lingkungan sekolah. Entah itu terkait jual beli buku, baju seragam, dan lain sebagainya.
"Guru itu tugasnya ngajar, bukan berdagang. Karena ini akan mencoreng wajah pendidikan Riau," kecamnya.
Tak hanya itu, Robert juga menuding persoalan ini tak lepas dari peran Dinas Pendidikan yang tidak berjalan dalam mengawasi sekolah-sekolah yang ada.
"Seperti ada pembiaran. Dan kondisi ini seakan menjadi lahan mereka untuk mendapatkan cuan. Kita minta penjelasan Kadisdik dalam hal ini," ucapnya.
Dia juga menambahkan, aksi yang rencananya digelar di depan gedung Disdik Riau itu juga mempertanyakan terkait dugaan keterlibatan aparat penegak hukum (APH).
"Benarkah demikian? Apakah memang demikian karena setahu kita sudah ada perintah tegas Kapolri bahwa dilarang keras Aparat kepolisian bermain proyek. Kami juga mengharapkan agar jangan kontraktor kontraktor tertentu saja yg mendapatkan kegiatan, kegiatan itu harus ditender atau di lihat kelengkapan syaratnya jika memenuhi silakan," pintanya.
Robert juga meminta agar Dinas Pendidikan Riau fokus dan cerdas menata kelola pendidikan, sehingga dapat terwujud SDM yang tangguh dan siap bersaing.(*)
