PELALAWAN (Populisnews) - Ditengah pengetatan fiskal dengan kondisi keuangan terbatas saat ini, namun Pemkab Pelalawan tetap berupaya menyelesaikan berbagai persoalan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Salah satu yang masih menjadi konsen Pemkab Pelalawan saat ini adalah penyelesaian jalan lintas Bono yang menjadi aspirasi masyarakat.
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pelalawan, Tengku Muhammad Syukron S.Sos ME menyebutkan jalan lintas Bono yang memiliki panjang 220an km, sebagian besar dari panjang tersebut berada di Kabupaten Pelalawan dengan 189 km terus di komunikasi kan dengan Pemerintah Provinsi Riau agar pembangunan jalan tersebut dapat dilanjutkan.
"Pembangunan jalan lintas Bono kan masuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi, tetapi kita terus melakukan komunikasi akan Pemprov dapatelanjutkannnya," ungkap Syukron
Masih menurutnya, ruas jalan sepekik ke Sokoi dan ruas Teluk Meranti ke Pulau Muda membutuh penanganan serius karena kondisi jalan sangat memperihatinkan.
"Karena ruas jalan ini sangat urgen, makasih kita mengharapkan dukungan dari DINAS PUPR Provinsi Riau,"imbuhnya
Pemerintah daerah dalam hal ini Bappeda Pelalawan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemprov untuk mempercepat penanganan jalan ruas ruas jalan lintas Bono tersebut.
"Karena itu jalan provinsi ya kita harus terus mengkomunikasikan dengan Pemprov,"bebernya
Selain dukungan pemerintah provinsi, Syukron menyebutkan bahwa instansi yang dipimpin nya itu juga mendapat perintah langsung dari Bupati Pelalawan H Zukri SM MM untuk mendorong partisipasi perusahaan dalam menggesa penyelesaian pembangunan jalan lintas Bono.
"Perintah pak bupati, kita dorong partisipasi perusahaan. Kita sudah mulai di lapangan, ada ruas ruas jalan yang pembangunan nya dari partisipasi pihak perusahaan,"katanya
Mengingat kondisi keuangan yang terbatas saat ini, Syukron mengatakan dengan duduk bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemkab dan perusahaan, pengerjaan jalan lintas Bono dapat menjadi prioritas untuk diselesaikan.
"Dengan kita saling berkoordinasi, pengerjaan ini bis asesuai aturan, tidak yng dilanggar, dan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan,"pungkasnya***
