SUNGAIPENUH,Populisnews.com – Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, mengikuti rapat bersama Komisi II DPR RI secara virtual melalui Zoom Meeting dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 ke Provinsi Jambi, Selasa (6/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh tersebut membahas pengawasan terhadap berbagai persoalan aset Pemerintah Daerah/Barang Milik Daerah (BMD) serta aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jambi.
Forum tersebut diikuti para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, sekretaris daerah, kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), kepala Kantor Pertanahan, serta pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank 9) dari berbagai daerah di Provinsi Jambi.
Sejumlah persoalan strategis terkait pengelolaan aset daerah menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Di antaranya penataan administrasi, legalitas dan status kepemilikan, pengamanan aset, hingga optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah daerah dan BUMD.
Wawako Azhar menegaskan, pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel. Menurutnya, aset daerah bukan sekadar kekayaan pemerintah, tetapi merupakan bagian penting yang dapat mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
«“Aset daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Azhar.»
Ia berharap kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dapat menjadi momentum untuk menginventarisasi berbagai persoalan aset di daerah sekaligus mendorong lahirnya solusi yang dapat diterapkan secara bersama.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, DPR RI, Kantor Pertanahan dan pihak terkait lainnya sangat diperlukan agar persoalan aset dapat ditangani secara lebih komprehensif.
«“Kita berharap melalui forum ini berbagai persoalan aset pemerintah daerah dan BUMD dapat dibahas secara komprehensif, sehingga ada langkah dan solusi yang tepat dalam penataan serta pengelolaan aset daerah ke depan,” pungkasnya.
