ROKAN HILIR (Populisnews) - Tertunda pembayaran pengadaan barang dan jasa (proyek ) dilingkungan pemkab Rohil Tahun 2022 lalu membuat rekanan kontraktor makin gelisah untuk menutupi anggaran material selama ini
Komisi B DPRD Rohil panggil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah( BPKAD) mengadakan diruang Komisi B ,Selasa (10/1/23) dikantor DPRD Rohil di jalan lintas pesisir Batu enam Bagansiapiapi
Ketua Komisi B Ucok Mukhtar menyebutkan hearing meminta penjelasan BPKAD terjadi tunda bayar proyek proyek diakhir tahun lalu 2022 dibeberapa dinas OPD
Pemanggil ini katanya karna anggaran tunda bayar tersebut tidak sedikit mencapai milyaran akan menjadi proritas BPKAD anggaran perubahan APBD P tahun 2023
UCOK Mukhtar menambahkan tunda pembayaran tidak rekanan terhadap kontraktor namun juga gaji P3K tahun lalu harus menjadi proritas yang sama.
Berdasarkan keterangan Pihak BPKAD, Ucok Mukhtar merincikan anggaran tunda bayar paling banyak dinas PUTR mencapai Rp 16 Milyar menyusul Perkim , Disdik dan lainnya.
Dia menegaskan pihak BPKAD mencari solusi anggaran tertunda bayar dapat terselesaikan dengan pada anggaran perubahan 2022
"Kita minta BPKAD Rohil dapat melakukan berkoordinasi dinas terkait rencana anggaran tunda bayar tersebut dan jangan pula sempat ada yang tercecer ." Imbuhnya
Sementara Kepala BPKAD Rohil Darwan SE, mengatakan bahwa anggaran tunda bayar 2022 lalu Rp 24 Milyar dari sejumlah OPD
"Tunggakan akan dilakukan pembayaran dengan syarat pengajuan berkas tercatat dan terekap BPKAD melampirkan SP2D serta SPM ." ujarnya (Syofyan Rambah)
