Rohil,populisnews.com - Wakil Bupati Rohil H.Sulaiman didampingi Sekda Rohil H.Fauzi Efrizal hadir dalam sidang paripurna laporan Keterangan Pertanggung jawaban LKPJ Bupati TA 2022, Senin (19/6/23) di kantor DPRD Rohil.
Penyampaian LKPJ Bupati TA 2022, sekaligus pemberian Rekomindasi. Sidang Paripurna DPRD dibuka Wakil Ketua DPRD Rohil Drs Basiran Nur Efendi didampingi oleh Wakil Ketua H.Abdullah dan Wakil Ketua H. Hamzah ,SHI, MM,
Sementara anggota DPRD Rohil dari catatan sekwan sebanyak 30 dari 45 berbagai unsur fraksi fraksi DPRD.
Usai Sidang Parpurna Wakil Bupati Rohil H.Sulaiman , SS, MM mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan panitia pansus telah melakukan pembahasan sehingga mendapat rekomendasi. "Rekomendasi LKPJ 2022 wajib untuk ditindaklanjuti," Katanya.
Lebih lanjut Wabup mengatakan Pemkab Rohil Terus berkomitmen untuk meneruskan pembangunan secara berkelannjutan meskipun adanya saran maupun kritikan terhadap rekomendasi LKPJ 2022.
Menurut penilaian Wabup sinergitas antara pemkab Rohil dan DPRD sangatlah penting sebagai sarana penunjang pembangunan .Selain itu sebagai Chek and Balance pemerintah daerah terwujud kelangsungan pembangunan.
"Terima kasih saran dan kritikan dari pimpinan dan anggota DPRD sehingga terwujudnya rencana pembangunan kedepan," ucapnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Rohil Basiran Nur Efendi mengatakan rekomindasi perlu ditindak lanjut pasalnya banyak sasaran yang belum terealisasi misalnya peningkatan PAD.
Selain serapan anggaran juga tak sesuai waktu dan deadline yang telah ditentukan Dengan demikianDPRD berharap meneruskan catatan rekomendasi tersebut.
"Perlu tindak lanjut Catatan Rekomindasi seperti Program pemerintah belum tercapai peningkatan realisasi tidak menentu capaian .kami (dewan) mempertegas rekomendasi pelaksanaan sesuai deadline telah ditetapkan," ujarnya.
Pimpinan DPRD mengharapkan pemerintah Daerah harus dapat maksimal dan hasil nanti secara umum sehingga dapat dinikmati masyarakat.
Menurut dia 10 rekomendasi diberikan DPRD terhadap LKPJ yang paling krusial menyikapi tidak menentukan Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah.
DPRD sebagai kontrol pungsi pengawasan dan Budget anggaran meminta kepada pemda untuk mencari sumber yang lain, selain sumber DBH.
Seperti daerah lain, Basiran Nur Efendi berharap Peningkatan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pendapatan pajak dan retribusi wilayah Rohil paling diutamakan.
"Pasalnya kian hari kebutuhan masyarakat makin meningkat sementara sumber pendapatan tidak bertambah dan hasil migas terus menurun, ini perlu ditindak lanjuti," pungkasnya sembari berharap agar pemerintah giat mencari sumber asli daerah.(*)
