KERINCI, Populisnews.com — Pemerintah Kabupaten Kerinci di bawah kepemimpinan Bupati Monadi dan Wakil Bupati Murison kini tengah menghadapi situasi pelik yang mengganggu stabilitas dan efektivitas birokrasi.
Isu rebutan kursi jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kian santer menjadi pembicaraan hangat di kalangan ASN maupun masyarakat. Fenomena ini mencuat setelah pelaksanaan Jobfit atau uji kesesuaian jabatan yang digelar beberapa waktu lalu.
Informasi yang beredar menyebutkan adanya tarik-menarik kepentingan antar kelompok dalam memperebutkan posisi strategis di lingkungan pemerintahan. Padahal, Jobfit seharusnya menjadi sarana untuk menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi dan integritas, bukan arena politik jabatan.
Namun, proses tersebut justru dinilai menjadi penghambat utama reshuffle pejabat yang sudah lama ditunggu-tunggu masyarakat Kerinci.
Kondisi ini juga berdampak pada menurunnya semangat kerja sejumlah pejabat. Sejumlah kalangan menilai bahwa selama masa kepemimpinan Monadi–Murison, roda pemerintahan terkesan berjalan di tempat, tanpa gebrakan berarti dalam peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi.
“Ada beberapa instansi yang jadi rebutan saat ini, seperti BKPSDMD, Dinas Kesehatan, dan sejumlah OPD lainnya. Bahkan, kabarnya ada pihak yang mengaku dekat dengan ‘istana’ sudah mulai datang dan mengisi absensi di instansi tersebut,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat Kerinci kini menaruh harapan besar agar Bupati dan Wakil Bupati segera mengambil langkah tegas untuk mengakhiri konflik internal dan mengembalikan fokus pemerintahan pada pelayanan publik.
Harapan publik sederhana: reshuffle pejabat harus membawa angin segar, bukan sekadar pergeseran kekuasaan. Transparansi, profesionalisme, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat harus menjadi dasar setiap keputusan yang diambil.
Jika polemik ini terus berlarut, bukan tak mungkin agenda pembangunan dan peningkatan kinerja Pemkab Kerinci akan terhambat oleh kepentingan politik yang sempit.
(Yudi)
