PILKADES : Dalam Sistem Ketatanegaraan Rezim Pemilihan

PILKADES : Dalam Sistem Ketatanegaraan Rezim Pemilihan
Nugroho Susanto Anggota Bawaslu Kab. Pelalawan (Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa)

Selayang Pandang
Demokrasi tidak hanya tentang siapa yang menjadi pemenang dalam kontestasi. Tapi juga tentang bagaimana kekuasaan memperoleh legitimasi dari rakyat. Legitimasi rakyat bisa di dapat jika proses demokrasi yang berlangsung sudah menerapkan prinsip berkeadilan. Indonesia, demokrasi tidak hanya berlangsung di ruang-ruang politik nasional, provinsi dan Kabupaten/kota tetapi juga tumbuh dan berdenyut di tingkat desa.
Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut Pilkades) serentak menjadi salah satu manifestasi demokrasi lokal yang mempertemukan hak politik warga dengan tanggung jawab pemerintahan desa. Di dalamnya terdapat harapan, persaingan, perbedaan pilihan, local wisdom bahkan potensi konflik. Namun, seluruh dinamika tersebut semestinya ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang sehat: kompetisi yang terbuka, pilihan yang bebas, proses yang adil, dan hasil yang dapat diterima bersama.
Di Kabupaten Pelalawan, Rabu 18 Nopember Tahun 2026 dilaksanakan Pilkades serentak di 43 desa yang mencakup 11 Kecamatan. Terdiri dari 125 calon kepala desa yang berkontestasi. Hal ini menjadi bagian dari perjalanan demokrasi tingkat desa sekaligus sarana memperkuat legitimasi pemerintahan desa. Dasar hukum pelaksanaan Pilkades adalah bersumber dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  peraturan teknis yang diatur pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya (Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020) serta Peraturan Bupati (Perbup) Pelalawan Nomor 31 Tahun 2021.
Dengan demikian, pesta demokrasi di desa bukan hanya tentang merayakan kemenangan seorang calon. Ia adalah perayaan hak politik masyarakat, sekaligus ujian bagi integritas penyelenggara, pengawasan partisipatif, kedewasaan peserta, dan komitmen pemerintah dalam menjamin proses demokrasi yang bermartabat.
Pilkades, Pemilu dan Pilkada
Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia,  Penyelenggaraan Pilkades selama ini berada dalam rezim hukum pemerintahan desa, sementara pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah memiliki kerangka regulasi serta kelembagaan tersendiri. Perbedaan tersebut dapat dipahami karena desa memiliki karakteristik pemerintahan dan sosial yang khas. Namun, dalam praktik demokrasi, terdapat sejumlah persoalan yang memiliki kesamaan mendasar: hak memilih, pencalonan, kampanye, pendanaan politik, penyalahgunaan kekuasaan, penyelesaian sengketa proses dan hasil, penindakan pelanggaran dan kedaulatan suara rakyat.
Kesamaan persoalan itu membuka ruang untuk menelurkan gagasan kodifikasi regulasi dalam ekosistem pemilu Indonesia. Kodifikasi tidak berarti menghapus seluruh kekhasan Pilkades atau menyamakan desa dengan pemilu nasional. Yang lebih penting adalah membangun kerangka hukum yang terintegrasi, konsisten, dan memberikan standar perlindungan demokrasi yang setara. bahkan jika memungkinkan Pilkades bisa berubah bentuk menjadi Pemilihan Desa dimana masyarakat desa tidak hanya memilih kepala desa, tetapi juga memilih Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Model Penyusunan Undang-Undang Kodifikasi tidak mengharuskan seluruh ekosistem pemilihan menjadi hanya satu Undang-Undang saja, berbeda dengan Omnibus Law layaknya Undang-Undang Cipta kerja. Kodifikasi memungkinkan Undang-Undang tetap berdiri masing-masing, namun terhadap pelaksanaan Pemilihan harus dalam satu tarikan nafas yang sama. Untuk eksekusi gagasan ini, menurut penulis Paling tidak ada beberapa Undang-Undang yang turut dilakukan rekonstruksi, antara lain Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Desa, serta Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Rekonstruksi desain pemilihan kepala desa (Pilkades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masuk ke dalam tata kelola rezim pemilihan umum merupakan langkah krusial untuk meluruskan trajectory demokrasi lokal agar selaras dengan demokrasi tingkat nasional.
Tak bisa dibantah juga, Pilkades merupakan salah satu bentuk nyata penerapan meritokrasi dalam suksesi kepemimpinan nasional. Tidak sedikit kiprah mantan kepala desa menduduki jabatan  DPRD kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, Kepala daerah. Bahkan dari berbagai sumber, pada pemilihan umum tahun 2024 ada mantan kepala desa yang terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bukan hal yang mustahil jika suatu saat nanti kita memiliki Presiden Republik Indonesia yang pernah menjadi Kepala Desa.
Kodifikasi tersebut dapat menjadi rekomendasi bagi partai politik, pembentuk undang-undang, pemerintah, dan pemangku kepentingan demokrasi. Regulasi yang terintegrasi perlu mengatur prinsip-prinsip dasar pemilihan, transparansi pendanaan, larangan politik uang, perlindungan pemilih, mekanisme pengaduan, penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa secara jelas. Bahkan menurut penulis, perlu juga di bahas terkait perlu atau tidaknya calon kepala desa dan BPD harus mendapatkan rekomendasi partai politik dalam proses kontestasi. Hal ini juga semakin memperkuat legitimasi partai politik. Toh sebenarnya banyak partai politik yang kepengurusannya  sampai pada tingkat desa. Usulan ini memang progresif dan perlu kajian yang sangat mendalam dan komprehensif oleh pembuat undang-undang.
Dalam konteks ini, gagasan kodifikasi bukan sekadar menyatukan teks peraturan. Ia merupakan upaya memperkuat kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih kewenangan. Masyarakat desa harus memperoleh jaminan bahwa hak politiknya dilindungi melalui standar yang jelas, sementara penyelenggara memiliki pedoman yang tegas dalam menjalankan setiap tahapan. Walau memang dari sisi penyediaan anggaran sangat sulit bagi kepala daerah di era "In This Economy".
Sementara itu, negara sebenarnya sudah mempunyai instrumen lembaga permanen yang bisa melaksanakan tugas tersebut, yakni pada KPU dan BAWASLU. Walaupun pada tingkatan kecamatan, desa dan TPS akan diperlukan rekrutmen yang bersifat ad hoc. 
Penyelenggaraan Pilkades oleh KPU
Penyelenggaraan Pilkades oleh Komisi Pemilihan Umum merupakan gagasan yang patut dibahas dalam agenda reformasi demokrasi lokal. KPU memiliki pengalaman menyelenggarakan pemilihan dengan cakupan luas, sistem administrasi pemilih, pengelolaan logistik, pendidikan pemilih, serta mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara.
Keterlibatan KPU dapat dirancang untuk memperkuat standardisasi proses, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil. Pengalaman kelembagaan KPU juga dapat menjadi referensi untuk membangun prosedur yang lebih transparan, terdokumentasi, dan mudah diawasi masyarakat.
Namun, penyelenggaraan oleh KPU tidak boleh dipahami sebagai solusi otomatis atas seluruh persoalan Pilkades. Desa memiliki karakter sosial yang berbeda-beda. Kedekatan hubungan antarwarga, struktur adat, kondisi geografis, serta kapasitas pemerintahan desa harus tetap menjadi pertimbangan dalam merancang sistem pemilihan.
Karena itu, model idealnya adalah penyelenggaraan yang profesional dengan tetap menghormati otonomi desa. KPU dapat menjadi bagian dari desain kelembagaan yang lebih terintegrasi, sementara pemerintah daerah dan masyarakat desa tetap dilibatkan sesuai pembagian kewenangan yang ditetapkan oleh undang-undang.
Pengawasan Pilkades oleh Bawaslu
Demokrasi tidak cukup hanya dengan menyediakan kotak suara. Demokrasi juga membutuhkan pengawasan agar setiap warga dapat menggunakan hak politiknya tanpa rasa takut dan tanpa tekanan. Dalam konteks Pilkades, pengawasan menjadi penting karena kontestasi berlangsung di lingkungan sosial yang relatif dekat, dengan relasi kekuasaan yang dapat memengaruhi pilihan warga.
Bawaslu memiliki pengalaman dalam pengawasan pemilu dan pilkada, termasuk pencegahan pelanggaran, pengawasan kampanye, penanganan laporan, serta penguatan partisipasi masyarakat. Pengalaman tersebut dapat menjadi referensi bagi pengembangan sistem pengawasan Pilkades yang lebih terstruktur.
Meski demikian, kewenangan Bawaslu untuk mengawasi Pilkades tidak dapat diasumsikan berlaku secara otomatis. Pengawasan oleh Bawaslu perlu dirumuskan secara jelas melalui perubahan atau pembentukan regulasi yang relevan, termasuk mengenai ruang lingkup tugas, prosedur penanganan pelanggaran, koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Pengawasan Pilkades idealnya mencakup beberapa persoalan utama.
Pertama, **Sosialisasi produk hukum & pencegahan**.. sosialisasi berarti warga berhak mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pilkades. serta yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana sosialisasi tersebut menjadi bagian utama dari upaya pencegahan pelanggaran dari seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkades. Bawaslu sudah berpengalaman terhadap tugas ini karena memang menjadi "core bussines" Bawaslu dalam menjalankan tugas pada rezim Pemilu dan Pilkada.
Kedua, **politik uang**. Praktik pemberian uang, barang, atau keuntungan tertentu untuk memengaruhi pilihan pemilih dapat merusak kebebasan politik masyarakat. Politik uang bukan hanya persoalan transaksi antara calon dan pemilih, melainkan juga ancaman terhadap kualitas kepemimpinan yang lahir dari proses demokrasi. 
Ketiga, **Penindakan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses & Sengketa Hasil**. Pengawasan tidak akan bermakna jika berhenti pada pencatatan atau imbauan. Harus ada prosedur yang jelas mengenai penerimaan laporan, pengumpulan bukti, pemeriksaan, rekomendasi, dan tindak lanjut oleh lembaga yang berwenang. Dalam desain ideal, masyarakat mengetahui ke mana harus melapor, bagaimana laporan diproses, serta apa konsekuensi hukum dari pelanggaran yang terbukti.
Keempat, **relasi kuasa**. Pilkades berlangsung dalam lingkungan yang memungkinkan hubungan sosial, ekonomi, dan birokrasi beririsan dengan kompetisi politik. Aparatur desa, tokoh masyarakat, pemilik sumber daya ekonomi, maupun pihak yang memiliki pengaruh sosial dapat berada dalam posisi yang memengaruhi pilihan warga. Karena itu, pengawasan harus memastikan tidak terjadi intimidasi, penyalahgunaan fasilitas pemerintahan, tekanan terhadap pemilih, atau penggunaan sumber daya publik untuk kepentingan calon tertentu.
Kelima, **netralitas dan kebebasan pemilih**. Warga harus dapat menentukan pilihan tanpa ancaman kehilangan bantuan, pekerjaan, akses pelayanan, atau hubungan sosial. Prinsip kerahasiaan suara perlu dijaga, sementara penyelenggara harus memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh calon.
Dengan demikian, gagasan pengawasan Pilkades oleh Bawaslu perlu ditempatkan sebagai bagian dari reformasi kelembagaan yang berbasis hukum. Tujuannya bukan memperluas kewenangan tanpa batas, melainkan membangun sistem yang mampu mencegah pelanggaran, memberikan kepastian penanganan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.
Penutup
Pilkades perlu diarahkan pada penguatan regulasi, profesionalitas penyelenggaraan, dan sistem pengawasan yang efektif. Kodifikasi dalam ekosistem pemilu, kemungkinan penyelenggaraan oleh KPU, serta pengawasan oleh Bawaslu merupakan gagasan yang dapat dikaji secara serius melalui proses legislasi dan dialog dengan masyarakat desa. Setiap perubahan harus mempertimbangkan kebutuhan lokal, kepastian hukum, kesiapan kelembagaan, dan perlindungan hak politik warga.
Harapannya, Pilkades tidak berhenti sebagai agenda rutin lima atau delapan tahunan, melainkan menjadi ruang pembelajaran demokrasi yang berkelanjutan. Masyarakat semakin sadar bahwa suara mereka memiliki nilai, penyelenggara semakin profesional, calon semakin bertanggung jawab, dan pemerintah semakin menjunjung prinsip netralitas.
Penulis : Ari Nugroho Susanto
Anggota Bawaslu Kab. Pelalawan (Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa)

Berita Lainnya

Index