Pekanbaru,populisnews.com - Status Jonly selaku Komisaris PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), serta ditunjuknya Yan Prana sebagai Komite Audit PT PIR, mendapat kritikan pedas dari ekonom Riau DR Viator Butarbutar. Menurut Viator, keduanya sangat tidak tepat untuk menduduki posisi tersebut karena tak mengerti banyak tentang auditing.
Viator mengatakan, jauh-jauh hari Gubernur Riau sudah berulangkali diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait BUMD. Hal ini disebabkan banyaknya BUMD Riau berkinerja sangat buruk dari tahun ke tahun. Ternyata desakan itu dijawab Gubernur dengan mengganti pengurus (direksi dan komisaris) dengan orang-orang dia yang kurang mumpuni menyelesaikan masalah.
"Fokus kita ke PIR. Kondisi PIR itu sesungguhnya sudah terklasifikasi collapse alias bangkrut. Itu kerjaan direksi lama, mulai dari masa Pak Rida dan Pak Detri, serta periode Pak Zulbahry. Nilai asset yg dimiliki oleh PIR itu tinggal dalam catatan (akuntansi) semata," ucap Viator, Kamis (2/2/2023).
Kalau sesudah cutlost, lanjut Viator, kekayaan bersihnya atau equitynya sudah minus. Hanya di tahun 2021/22 PT PIR membukukan keuntungan (riel) sekitar Rp. 11 M, itupun dari hasil rente tambang batubara. '"Entahlah, apa Gubernur dan DPRD paham itu atau tidak," tukasnya.
Parahnya lagi, sudahlah kondisi PIR demikian, diangkat pula komisaris yang tidak ngerti bisnis, birokrat tulen yang tak paham sejarah dan tujuan PIR. "Dia itu (Jonli,red) tak paham seluk beluk dunia bisnis. Tak heran kalau terkesan adanya friksi dan konflik antara direksi dengan sang komisaris. Entah apa dasar pemikiran Gubernur mempertahankannya. Mungkin faktor kedekatan atau personal lain. Entahlah!" kritik Viator.
"Akhir-akhir ini saya dengar pula komisaris mengangkat sepihak komite audit, yakni Pak Yan Prana Jaya. Hmmm... Kaasssaaauuuulah dunia persilatan," imbuhnya.
Pun demikian, ekonom Riau yang dikenal kritis ini sependapat kalau sangat tak elok memberikan penilaian subyektif kepada seseorang.
"Tapi yang saya tahu, beliau itu tidak pernah berkiprah di dunia 'persilatan' auditing. Tak juga berlatar belakang akademik finance or accounting. So, pertimbangan komisaris mengangkat beliau apa? Terus, apakah di sisi managerial seorang komisaris berhak mengangkat komite audit? Tapi, ya semua terpulang ke His Majesty Gubri lah!" pungkas Viator.
Baru Tau
Sebelumnya, Komisi III DPRD Riau mengaku ada menerima aduan terkait komisaris dan pengangkatan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Yan Prana Jaya Tenaga Ahli Komisaris perusahaan pelat merah itu.
Namun, Ketua Komisi III DPRD Riau Markarius Anwar dikonfirmasi terkait persoalan itu mengatakan belum ada pembahasan. Sebab, saat rapat dengar pendapat atau hearing kemarin komisaris tidak datang.
Kata dia, Komisi III akan mengagendakan lagi bertemu komisaris menanyakan beberapa hal. Bahkan, kata dia, Komisi III baru tahu terkait pengangkatan Yan Prana sebagai Tenaga Ahli Komisaris.
"Termasuk itu (posisi Yan Prana). Dan beberapa pengaduan masyarakat, mau konfirmasi terkait dengan komisaris dan dewan pengawas itu juga. Nanti akan kita agendakan lagi. Itu kembali pemegang saham, pak Gubernur. Nanti kita cek dulu," kata Markarius, seperti dikutip dari laman cakaplah,com.
Ditanya soal etisnya pengangkatan Yan Prana, Markarius menilai kembali kepada kebijakan Gubernur Riau. Pada dasarnya, keputusan itu akan terus diawasi oleh DPRD Riau melalui komisi yang ada.(sier)
