Pekanbaru,populisnews.com - Jelang berakhirnya masa jabatan anggota legislatif periode 2019 - 2024, Pergantian Antar Waktu (PAW) mewarnai DPRD Provinsi Riau di karenakan ada yang pindah partai dan alasan lainnya.
Pun begitu, hal ini tidak membuat program-program dewan terhambat. Beberapa kegiatan seperti reses dan sosialisasi perundang-undangan (Sosper) tetap berjalan.
"Hanya saja giat dewan ini terkesan dipaksakan dan cenderung dibuat fiktif. Gaungnya tidak terdengar, seakan kegiatan itu tidak menyentuh masyarakat," ungkap pegiat sosial, Sri Deviyani kepada media ini, Senin (22/1/2024).
Selain diduga fiktif, disinyalir pencairan dana reses dan Sosper tersebut sarat dengan pemotongan liar. “Saya mendengar desas-desus isu tentang ini,” ujarnya.
Sehubungan hal tersebut, Devi meminta pihak aparat penegak hukum seperti Kajati, KPK, BPKP dan lainnya untuk segera melakukan audit di lingkungan DPRD Riau.
Dia berharap tidak ada lagi dana-dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat tapi digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Kita berharap tidak ada lagi dana-dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat diselewengkan oknum pribadi dewan. Untuk itu saya minta persoalan ini diselidiki dan diusut tuntas,” tukasnya.(*)
