Jakarta,populisnews.com - Surat aspirasi masyarakat Riau yang menolak Muhammad Nasir sebagai bakal calon Gubernur Riau (Bacagubri) telah sampai di tangan DPP Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat di Jakarta.
Surat yang dirumuskan bersama oleh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dan Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR) ini diserahkan langsung oleh Ketua Umum FKPMR yang diwakili Muhammad Herwan dan Ketua Umum PPMR, Ir Nasrun Effendi MT. Surat tersebut diterima oleh sejumlah pengurus parpol di Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Sebelumnya, surat aspirasi masyarakat Riau yang direpresentasikan oleh FKPMR dan PPMR telah dikirim lewat surat elektronik dan media sosial. "Agar lebih meyakinkan, hari ini kita antarkan langsung kepada tiga partai politik besar yakni Gerindra, PKS, dan Demokrat. Harapan kita, ketiga partai ini dapat merespons sebelum pendaftaran dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada bulan Agustus dan September ini," ucap Nasrun Effendi.
Kepada awak media, Herwan dan Nasrun menjelaskan bahwa surat aspirasi tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial, politik, ekonomi, dan aspek lainnya terhadap situasi dan kondisi yang tengah terjadi di masyarakat Riau, khususnya dalam menghadapi Pilkada serentak tahun ini. Perilaku partai politik dalam memutuskan calon yang diusung menjadi sorotan utama dalam aspirasi tersebut.
"Kita tidak mempermasalahkan siapa dan dari mana asal usul calon pemimpin Riau tersebut. Tapi yang jadi masalah adalah kebijakan politik yang dilakukan oleh para elite Parpol di pusat yang cenderung tidak memperhatikan kondisi dan ekspektasi masyarakat Riau. Hal ini membuat kita sebagai institusi terpanggil untuk memberikan masukan kepada para petinggi Parpol di pusat kekuasaan agar tidak sembarangan mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada Pilkada serentak tahun ini," kata Herwan.
Ir Nasrun Effendi MT juga mengungkapkan hal senada. Ia bahkan menduga partai politik dalam menentukan calon kepala daerah tidak lagi mengedepankan kualitas, tetapi sarat dengan 'political game' yang mengedepankan pendekatan transaksional.
"Siapa yang berduit dialah yang akan diusung. Tentu saja jika hal ini benar adanya, maka akan merugikan bagi kandidat calon yang memiliki kemampuan serta rekam jejak yang terukur. Kondisi ini tentunya sangat meresahkan masyarakat Riau sebagaimana aspirasi yang kami terima," ungkap Ketua Umum PPMR ini.
Menanggapi tanggapan sebagian pihak terhadap isi pernyataan aspirasi ini, yang menyebutkan sikap primordial atau suatu kegenitan politik, disarankan agar sebelum memberikan komentar, ada baiknya untuk membaca secara komprehensif isi pernyataan tersebut dan memahami suasana kebatinan masyarakat Riau.
"Substansi pernyataan tersebut pada hakikatnya adalah mengingatkan kembali pentingnya mengutamakan nilai-nilai falsafah dan tunjuk ajar kepemimpinan Melayu dalam memilih pemimpin dan aspek kehidupan lainnya," tutup Herwan.(*)
