Pekanbaru,populisnews.com - Akhirnya Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) Drh H Chaidir MM dan Ketua Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR) Ir H Nasrun Effendi MT memenuhi panggilan Polda Riau untuk memberikan klarifikasi, Selasa (30/7/2024).
Klarifikasi tersebut terkait pernyataan atas nama organisasi yang menolak Muhammad Nasir sebagai bakal calon Gubernur Riau yang dinilai mengandung SARA dan ujaran kebencian.
Dalam keterangan persnya di Gedung FKPMR, Chaidir menjelaskan kalau pihaknya dan PPMR sudah memberikan keterangan kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Riau.
"Ya, kita telah selesai memberikan klarifikasi sesuai permintaan dari penyidik Polda Riau tentang pernyataan yang sebelumnya kami ekspos di media. Alhamdulillah, klarifikasi yang kita sampaikan bisa dimengerti oleh pihak Polda Riau," kata H Chaidir, dihadapan para awak media.
Dikatakan mantan Ketua DPRD Riau ini, Klarifikasi yang dimaksud adalah membantah kalau pihaknya telah melakukan ekspos ujaran kebencian dan SARA.
"Ada lima point kesepakatan PPMR dan FKPMR terkait penolakan bakal calon kepala daerah itu. Dan tak ada satu pun yang isinya mengarah kepada SARA dan ujaran kebencian," tegasnya.
Terkait pemilihan kepala daerah, pihaknya tetap memegang hasil kesepakatan para tokoh di Riau yang mengacu pada persyaratan dan kriteria normatif yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan serta mempedomani nilai-nilai dan kriteria serta persyaratan kepemimpinan dalam budaya Melayu Riau.
"Pemimpin harus memiliki karakter seperti yang ditunjukkan rasulullah. Yakni, shiddiq, amanah, fathonah, dan tabligh. Jadi, kita tidak sembarangan dalam hal ini. Pemimpin itu harus yang memiliki integritas, kapasitas, kredibilitas, dan teruji. Ini yang menjadi persyaratan kepemimpinan dalam budaya Melayu," pungkasnya.
Sikap tegas juga disampaikan Ketua PPMR H Nasrun Effendi. PPMR adalah organisasi yang diisi banyak suku dan agama. "Dimana datang SARA nya? Kita ibu wadah berhimpun multi etnis. Justru PPMR ini yang meredam soal SARA itu," tegas Nasrun.
Suharmansyah SH selaku kuasa hukum FKPMR menyebutkan, perlu digarisbawahi bahwa dua tokoh ini bukan dalam kapasitas pemanggilan, akan tetapi memenuhi undangan klarifikasi.
"Klarifikasi dengan panggilan itu beda. Kalau panggilan ada panggilan I, II dan seterusnya. Kenapa ada undangan klarifikasi, karena ada patroli cyber yang menangkap berita dari salah satu media online yang isi perlu diperjelas lewat klarifikasi, makanya kedua tokoh kita ini dipanggil," ujarnya.
Untuk diketahui FKPMR dan PPMR resmi mengeluarkan surat pernyataan sikap menjelang pilkada serentak 2024. Intinya masyarakat Riau diharap jeli dalam memilih pemimpin.(*)
