FIMRI Minta KPUD Masukkan Tema Pemberantasan Korupsi di Debat Kandidat Kepala Daerah

FIMRI Minta KPUD Masukkan Tema Pemberantasan Korupsi di Debat Kandidat Kepala Daerah
Robert Hendrico

Pekanbaru,populisnews.com - Debat kandidat Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan maksimal tiga kali di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota. Nantinya, pelaksanaan debat pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu akan diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Hal ini disampaikan Anggota KPU RI August Mellaz saat Uji Publik Rancangan PKPU tentang Kampanye Pilkada dan Rancangan PKPU Dana Kampanye Pilkada, Jakarta, Jumat (2/8/2024) lalu.

Meski belum jelas kapan waktunya KPUD mengagendakan debat kandidat, Forum Intelektual Muda Riau Indonesia (FIMRI) meminta untuk dimasukkan dan memprioritaskan tema korupsi dalam debat.

Ketua FIMRI, Robert Hendrico SH mengatakan, pembahasan soal pemberantasan korupsi ini sangat penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

"Pada debat kandidat nanti kita berharap kepada KPU sebagai penyelenggara, untuk mengangkat dan memprioritaskan isu korupsi. Ini sangat penting agar terpilih pemimpin yang bersih, bebas dari masalah hukum. Sehingga pemimpin ke depan lebih fokus menata daerah menjadi lebih baik," ucap Robert kepada media ini, Senin (23/9/2024).

Good and clean governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Robert bilang sangat krusial dan urgent jika pemimpin mampu mewujudkannya.

"Jika tidak, maka kondisi bernegara maupun daerah akan tetap berjalan biasa biasa saja, tidak berwarna serta tidak kredibel, berintegritas serta lainnya," sambung Robert.

Robert bahkan menyinggung secara khusus Pilkada Pekanbaru dimana isu isu dugaan korupsi oleh oknum-oknum tertentu sudah marak diperbincangkan di media. Tentu saja situasi ini sedikit banyak dapat mempengaruhi kinerja para kandidat jika nantinya diberikan amanah oleh masyarakat.

"Hal ini yang menjadi konsen kami agar tema isu isu korupsi ditempatkan sebagai salah satu tema penting dalam debat nanti. Dengan demikian ada hope atau harapan masyarakat terhadap pemimpin yang tidak melulu hanya mengandalkan popularitas dan elektabilitas. Tapi yang jauh lebih penting adalah etikabilitas. Dengan adanya etika yang baik maka para calon pemimpin tipis peluangnya untuk melakukan penyimpangan pemerintahan utamanya soal korupsi yang dapat mengganggu kinerja ketika diberikan amanah oleh masyarakat," pungkasnya. (*)

 

Berita Lainnya

Index