PASAMAN BARAT (Populisnews) – Dua aktivis muda Pasaman Barat, Muhammad Arsyad dan Ariffutajjali, melontarkan kritik keras terhadap dugaan ketertutupan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata yang dinilai tidak sebanding dengan realitas di lapangan, khususnya selama momentum libur Lebaran.
Keduanya menegaskan bahwa Pasaman Barat bukan daerah dengan potensi wisata yang kecil. Berbagai destinasi wisata, mulai dari kawasan pantai, wisata alam, hingga objek rekreasi keluarga, dipadati pengunjung setiap tahunnya, terutama saat libur panjang. Namun anehnya, lonjakan kunjungan tersebut tidak pernah diiringi dengan keterbukaan data PAD yang jelas dan terukur kepada publik.
Muhammad Arsyad secara tegas menyebut kondisi ini sebagai bentuk kegagalan serius dalam tata kelola sektor pariwisata.
“Ini bukan lagi soal dugaan biasa, ini soal logika publik. Jumlah objek wisata banyak, pengunjung membludak saat Lebaran, tapi angka PAD tidak pernah transparan. Ini patut diduga ada yang tidak beres dalam pengelolaannya,” tegas Arsyad dengan nada keras.
Lebih lanjut, Arsyad menyebut bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin terjadi praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah.
Senada dengan itu, Ariffutajjali menilai adanya indikasi kuat ketidakterbukaan yang berpotensi mengarah pada dugaan penyimpangan. Ia menyebut bahwa pembiaran terhadap kondisi ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan masyarakat Pasaman Barat.
“Jangan sampai sektor pariwisata hanya ramai di lapangan, tapi ‘sunyi’ dalam laporan keuangan. Ini sangat mencurigakan. Kami melihat ada potensi kebocoran PAD yang tidak bisa dianggap remeh,” ujarnya.
Atas dasar itu, keduanya secara tegas mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan.
“Kami mendesak Kejaksaan untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasaman Barat. Jangan tunggu ini menjadi skandal besar. Jika ada indikasi penyimpangan, harus diusut sampai tuntas,” tegas Ariffutajjali.
Tidak hanya itu, mereka juga meminta Inspektorat Pasaman Barat untuk tidak bersikap pasif dan segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh pengelolaan PAD sektor pariwisata, khususnya selama periode libur Lebaran yang menjadi puncak kunjungan.
Keduanya juga menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai lamban dalam merespons persoalan ini. Mereka mendesak Bupati Pasaman Barat untuk tidak menutup mata dan segera mengambil langkah tegas.
“Bupati harus berani evaluasi bahkan mencopot Kadis Pariwisata jika memang tidak mampu bekerja secara transparan dan profesional. Jangan sampai kepercayaan publik hancur karena pembiaran,” ujar Arsyad.
Menutup pernyataannya, kedua aktivis tersebut menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan.
“Ini uang rakyat. Ini hak masyarakat Pasaman Barat. Kami tidak akan diam sampai semuanya terang-benderang,” tutup mereka dengan tegas.***
