PELALAWAN (Populisnews.com)– Aktivis Nusantara Tunas Bangsa melayangkan ultimatum 5×24 jam kepada PT Inti Indosawit Subur (PT IIS) Eko II, bagian dari Asian Agri Group, usai menggelar aksi demonstrasi menuntut transparansi status Hak Guna Usaha (HGU), pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta realisasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang pendidikan.
Koordinator Umum Aksi, Josef Sihombing, menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan tanpa menunjukkan keterbukaan atas kewajibannya kepada masyarakat.
"Jangan sampai perusahaan menikmati keuntungan dari sumber daya alam Pelalawan, tetapi masyarakat harus turun ke jalan hanya untuk mempertanyakan kewajiban perusahaan. Kami beri waktu 5×24 jam. Jika perusahaan merasa telah menjalankan seluruh kewajibannya, tunjukkan datanya, bukan sekadar menyampaikan pembelaan," tegas Josef.
Koordinator Lapangan I, Saipul Anwar, menyoroti status HGU dan persoalan perlindungan Sungai Kerinci yang menurutnya harus dijawab secara terbuka oleh manajemen PT IIS.
"HGU bukan sertifikat kekuasaan mutlak atas tanah. Pasal 6 UUPA menegaskan setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Begitu juga persoalan DAS Sungai Kerinci, perusahaan harus mampu menunjukkan bukti pengelolaan lingkungan yang dapat diuji. Jangan berlindung di balik legalitas administratif apabila kewajiban substantif belum bisa dijelaskan kepada masyarakat," ujar Saipul.
Sementara itu, Koordinator Lapangan II, Erlangga Putra, mempertanyakan kontribusi nyata perusahaan dalam pembangunan pendidikan masyarakat sekitar.
"CSR pendidikan bukan panggung seremonial untuk membangun citra perusahaan. Kami ingin mengetahui program, realisasi, dan penerima manfaatnya. Jangan sampai kekayaan alam Pelalawan terus menghasilkan keuntungan, sementara masa depan pendidikan masyarakat sekitar tidak menjadi perhatian serius perusahaan," ungkap Erlangga.
Aktivis Nusantara Tunas Bangsa menegaskan bahwa apabila ultimatum 5×24 jam tidak mendapat respons resmi dan langkah konkret dari PT IIS, mereka akan menggelar aksi jilid II dengan jumlah massa yang lebih besar di kawasan PT IIS.
"Jika PT IIS memilih diam, kami akan kembali dengan konsolidasi massa yang lebih besar. Kami tidak datang untuk meminta belas kasihan perusahaan, tetapi menuntut kejelasan atas kewajiban yang melekat pada aktivitas usahanya. Jangan sampai transparansi baru dianggap penting setelah gelombang aksi semakin besar," tutup Josef.
Bagi Aktivis Nusantara Tunas Bangsa, persoalannya bukan menolak investasi, melainkan memastikan investasi tidak berjalan dengan mengesampingkan hak masyarakat, kelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial.***
