Jelang Musda Golkar Riau, Hermansyah : DPP Bisa Gunakan Hak Diskresi

Jelang Musda Golkar Riau, Hermansyah : DPP Bisa Gunakan Hak Diskresi
Anggota Dewan Penasehat Partai Golkar Riau, H Hermansyah.

Pekanbaru,populisnews.com– Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Riau dipastikan akan digelar setelah adanya arahan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar. Jadwal pasti Musda baru akan ditentukan setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung pada 8 Februari 2025 di Kantor DPP Golkar.

Sebelum Rakernas, DPP Golkar dijadwalkan mengadakan kegiatan Outbound pada 1–2 Februari di Bogor, yang sekaligus menjadi ajang Rapat Pleno untuk mengesahkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musda serta Juklak Tata Kerja DPP Golkar. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memperkuat kerja sama internal partai.

Meski jadwal Musda belum ditentukan, suhu politik di tubuh Golkar Riau kian memanas. Nama-nama kandidat mulai mencuat ke permukaan untuk menggantikan Syamsuar sebagai Ketua DPD Golkar Riau. Di antara sejumlah kandidat, SF Hariyanto disebut-sebut sebagai figur kuat yang mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak.

SF Hariyanto Menguat
Saat ini, sejumlah pemilik suara dari DPD II Golkar Kabupaten/Kota di Riau dikabarkan mulai merapat ke kubu SF Hariyanto. Sebelumnya, berbagai organisasi sayap Golkar, baik yang mendirikan maupun yang didirikan, telah menyatakan dukungan penuh untuk birokrat senior tersebut.

"Dukungan dari DPD II PG di Riau terhadap SF Hariyanto semakin bertambah. Beliau dianggap memiliki pengalaman dan kapasitas untuk membesarkan Golkar Riau yang saat ini tengah terpuruk," ujar salah seorang kader internal Golkar.

Di akar rumput, antusiasme terhadap SF Hariyanto juga terus meningkat. Wakil Gubernur Riau terpilih ini dinilai memiliki visi yang jelas untuk membawa Golkar ke arah yang lebih baik.

Namun, peta dukungan masih dinamis. Sejumlah calon ketua lainnya juga terus bergerak dan berupaya meraih dukungan dari para pemilik suara.

"Kami berharap Musda menjadi ajang rekonsolidasi dan konsolidasi Golkar. Ketua terpilih nantinya harus mampu merangkul seluruh kader, baik senior maupun junior. Soliditas Golkar Riau ke depan sangat dibutuhkan," ujar Wakil Ketua DPD Golkar Riau sekaligus Ketua MKGR Riau, Nasarudin, SH, MH.

Syamsuar Diminta Legowo 
Di tengah memanasnya perebutan kursi Ketua Golkar Riau, Dewan Penasehat Partai Golkar Riau, H Hermansyah, mengingatkan Syamsuar agar tidak turut campur dalam pemilihan nanti.

"Syamsuar harus legowo dan membiarkan demokrasi berjalan. Jangan cawe-cawe dalam Musda nanti," tegasnya.

Hermansyah juga menyinggung kemungkinan DPP Golkar menggunakan hak diskresi dalam menentukan ketua baru. Apakah mereka yang berada di internal partai, maupun yang di luar Partai Golkar.

"Diskresi merupakan kebijakan khusus dari pimpinan yang lebih tinggi untuk memuluskan jalan seorang calon ketua agar bisa maju bersaing. Dengan diskresi, persyaratan teknis bisa ditiadakan," jelasnya.

Menurutnya, kondisi Partai Golkar di Riau saat ini sudah sangat kronis, sehingga membutuhkan pemimpin yang mampu menggerakkan roda organisasi dengan baik.

"Saya berharap pemimpin Golkar ke depan bisa mengembalikan kejayaan partai, menggerakkan organisasi hingga tingkat desa/kelurahan, serta memanfaatkan organisasi pendiri SOKSI, MKGR, dan Kosgoro. Kemudian organisasi masyarakat AMPI, HWK, Sakar Ulama, Alhidayah, Majelis Dakwah Indonesia (MDI), serta organisasi sayap seperti KPPG dan AMPG secara maksimal," tambahnya.

Selain itu, Hermansyah menekankan pentingnya membangun kepengurusan yang solid, memiliki kantor yang representatif, serta kader yang ulet, berintegritas dan militan demi membesarkan partai.

Sebagai informasi, pemilik suara dalam Musda Golkar Riau meliputi seluruh Ketua DPD II Golkar Kabupaten/Kota, satu suara dari DPD I Golkar Riau, satu suara dari DPP, serta suara dari ormas pendiri dan yang didirikan Golkar.

"Saya berharap para pemilik suara bisa bersatu dalam mendukung kebijakan terbaik untuk Golkar Riau. Kemudian, hasil kepengurusan partai ke depan jangan lagi ada fiksi, dan hendaknya dapat menghilangkan interes person atau interes kelompok, tapi yang harus dimunculkan adalah interes partai secara utuh," pungkas Hermansyah.(*)

 

 

 

Berita Lainnya

Index