Jakarta,populisnews.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memastikan tak bakal memanggil salah satu kadernya sekaligus Ketua DPR Puan Maharani yang didukung Dewan Kolonel untuk menjadi calon presiden atau capres di Pilpres 2024.
Dewan Kolonel berisi sejumlah anggota fraksi PDIP di DPR. Dibentuk di luar instruksi partai, tim tersebut telah dijatuhi sanksi oleh partai karena dinilai melanggar AD ART.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun memastikan tak bakal memanggil Puan karena dinilai tidak terlibat dalam pembentukan tim tersebut. Pembentukan Dewan Kolonel hanya inisiatif sejumlah kader yang mendukung Puan.
"Mbak Puan sendiri tidak terlibat dalam proses itu mereka berinisiatif untuk melakukan itu, itu yang harus ditertibkan," kata Komaruddin di kantor pusat DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (26/10).
Bidang Kehormatan PDIP hanya akan memanggil Dewan Kolonel buntut deklarasi dukungan mereke ke Puan. Partai akan memanggil sejumlah anggota untuk dimintai keterangan soal itu.
Bidang Kehormatan sebelumnya telah menjatuhi sanksi tertulis kepada Dewan Kolonel. Namun, Komaruddin memastikan bakal tetap memanggil sejumlah anggota Dewan Kolonel untuk dimintai keterangan.
"Kadang-kadang teman-teman ini kan terlalu kreatif untuk cari muka. Itu bukan menolong pemimpin kadang menjerumuskan pemimpin," kata Komaruddin.
Dewan Kolonel dibentuk pada September lalu oleh sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDIP. Tim dibentuk untuk mendukung Puan maju dalam kontestasi Pilpres 2024.
Tim berisi 12 anggota DPR Fraksi PDIP dari 11 fraksi. Mereka antara lain, Trimedya Panjaitan sebagai Koordinator dari Komisi III, Junimart Girsang dari Komisi II, Hendrawan Supratikno hingga Masinton Pasaribu dari Komisi XI.
Soal pernyataan kader terkait pencalonan presiden, PDIP juga telah menjatuhkan sanksi kepada Ganjar Pranowo buntut pernyataannya di stasiun televisi swasta.
PDIP juga telah menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua DPC PDIP Solo FX Rudy hari ini, yang mendukung pernyataan Ganjar siap maju di 2024.(*)
